Connect with us

Berita Terbaru

Dua Perkara Laka Lantas di Cilegon Diterapkan Restorative Justice, Salah satu TKPnya di Simpang Kotabumi

Published

on

Kejari Cilegon saat menerapkan restorative justice pada perkara kecelakaan lalu lintas. (Bantenhits/Iyus Lesmana)

Cilegon- Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon menerapkan restorative justice (RJ) terhadap dua perkara kecelakaan lalu lintas. Salah satunya berlokasi di traffic light atau simpang kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.

Peristiwa itu terjadi pada 5 November 2020 lalu di mana sebuah minibus dengan nomor polisi A 7531 B terlibat kecelakaan dengan sebuah kendaraan roda dua.

Kepala Kejari Cilegon, Ely Kusumastuty menerangkan perkara tersebut layak diterapkan RJ atau penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan karena telah masuk kriteria berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja RI) Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

BACA :  12,4 Juta Pekerja Formal Terima Bantuan Subsidi Gaji

Kriteria itu, kata Ely yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian ancaman hukuman atas tindak pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara, serta nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000.

“Jadi intinya dengan tetap mengedepankan ketertiban, keadilan. Yang penting semua pihak sepakat dan dikembalikan kepada keadaan semula. Tapi kalau pelaku bukan pertama kali melakukan tindak pidana, sudah dua, tiga kali yah engga bisa,” kata Ely, saat konferensi pers Restorative Justice penanganan perkara pidana umum di Kantor Kejari Cilegon, Jumat, 12 Maret 2021.

Ely menuturkan, keadilan restoratif atau RJ tersebut diberikan sebagai bukti bahwa keadilan tidak hanya tumpul ke atas dan tajam ke bawah, tetapi berlaku sama.

BACA :  Setelah Ditolak Puskesmas, Pasien Pembusukan Dubur Kini Dihantui Utang Perawatan di RSUD Berkah

“Kedepan, tidak menutup kemungkinan kita akan memperjuangkan mekanisme keadilan restoratif juga, misalnya saja ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu, karena lantaran di PHK atau apa, lalu setelah itu dia menyesal dan mengembalikan hasil dari perbuatannya. Kalau sudah ada kesepakatan damai, kita juga siap untuk memproses keadilan restoratif, tidak perlu lagi proses persidangan,” ujarnya.

“Kami hanya ingin mengatakan, Jaksa Kejari Cilegon dengan masyarakat Cilegon tidak ada jarak lagi. Kita bersama-sama, kita serius, kita komitmen, bukan hanya dimulut saja,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, pelaku dan korban dalam perkara tersebut dihadirkan usai berdamai dan sepakat tidak melanjutkan perkara.

Editor: Fariz Abdullah

BACA :  Zaki Harap Pemerintah Evaluasi Plus Minus UN Online



Terpopuler