Serang – Kabar tak baik seputar proyek APBD di Provinsi Banten kembali berembus. Seseorang berinisial ES disebut-sebut ‘berkeliling’ ke sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD untuk meminta-minta proyek.
Untuk memuluskan aksinya, ES mengaku sebagai orang dekat gubernur Banten. Bahkan, dia juga tak tanggung-tanggung melibatkan oknum aparat hukum untuk mengintervensi pihak-pihak terkait.
Aktivis anti-korupsi yang juga Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada mengatakan, menguapnya kabar busuk tersebut membuktikan pengaturan proyek APBD di Banten seolah tak pernah berkesudahan.
“Di era sebelumnya, tahun 2013 ke bawah, ketika TCW mengendalikan seluruh proyek APBD Banten, para pengusaha lokal harus merogoh kantongnya di kisaran 25 s/d 30% dari nilai proyek, tapi ia memiliki kepastian mendapatkan pekerjaan itu,” kata Uday kepada wartawan, Senin, 15 Maret 2021.
Uday kemudian merujuk pada peristiwa aksi unjuk rasa sejumlah komonen masyarakat di Banten beberapa hari lalu di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten.
“Mereka mencium aroma persekongkolan dalam pengkondisian pemenang tender proyek-proyek yang ada di dinas tersebut,” ungkapnya.
Menelisik lebih dalam, lanjutnya, dugaan upaya pengkondisian berbagai proyek yang bernilai besar nampaknya tidak di satu dua OPD saja, namun tersebar di beberapa OPD lainnya.
“Dari sumber-sumber yang teruji, terungkap sosok laki-laki muda berinisial ES,” tandasnya.
Berdasarkan laporan yang Uday terima, ES diduga tidak segan mengintervensi para pihak, tidak terkecuali Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP).
“Nampaknya ia ingin mengendalikan semua proyek besar di APBD Banten. Apalagi kerap menyebut diri orang gubernur,” ujarnya.
“Jika informasi tersebut benar, jargon Provinsi Banten yang Akhlaqul Karimah telah rusak. Di sisi lain, jika informasi itu tidak benar, maka gubernur harus membeberkannya secara terbuka. Siapa sebenarnya yang ia maksud ‘Pihak Ketiga’ yang disebutnya pada 2018?” sambung Uday, mengingatkan lagi statemen Gubernur Banten, Wahidin Halim yang kerap menyebut broker proyek sebagai pihak ketiga.
Menurut Uday, berhembusnya pihak-pihak yang mengaku orang dekat untuk mengkondisikan sejumlah mega proyek di Pemprov Banten perlu disikapi serius oleh Wahidin Halim.
“Sebab yang dipertaruhkan adalah uang rakyat Banten. Apalagi uang yang dipakai itu sebagian pinjaman dari PT. SMI yang harus ditanggung oleh rakyat Banten hingga tahun 2024. Sedangkan kepemimpinan Wahidin Halim, Maret 2022 sudah selesai,” jelasnya, sambil menyodorkan potensi warisan utang yang akan ditanggung oleh masyarakat Banten.
“Para Pengusaha Banten harus dibangunkan, jangan mau dikendalikan oleh seseorang sebagai broker yang petantang-petenteng merasa memiliki backing yang kuat,” tegasnya.
Ujang Giri, Juru Bicara Gubernur Banten Wahidin Halim saat dikonfirmasi terkait hebohnya sosok ES mengatakan, setiap orang berhak untuk mengaku orang dekat siapa pun.
“Semua orang bisa ngaku-ngaku orang dekat gubernur, orang dekat bupati, orang dekat presiden atau orang dekat raja sekalipun. Gak ada yang larang kan kalau sekadar ngaku-ngaku dekat,” kata Ujang.
“Tapi kalau dibawa-bawa ke urusan proyek, gubernur tidak pernah merekomendasikan siapa pun itu. Mau orang dekat atau keluarga sekali pun, Pak Gubernur tidak pernah merekomendasikan siapa pun itu. Pak Gubernur mempersilakan kepada pengusaha yang mau mengikuti proses tender atau pekerjaan di Pemprov Banten dengan profesional dan sesuai aturan serta prosedur yang berlaku,” sambungnya.
Saat disinggung apakah gubernur akan melaporkan ES yang telah mencatut namanya, Ujang tak merespons lagi pertanyaan BantenHits.com.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
