Connect with us

Berita Terbaru

Sudah Tiga Bulan Tak Gajian, Guru-guru Honorer di Kab. Tangerang Ngadu ke DPRD

Published

on

Pertemuan Forum Guru Honorer se-Kabupaten Tangerang Dengan Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Bersama Dinas Pendidikan. (Bantenhits/Rikhi Ferdian)

Tangerang- Tingkat kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Tangerang masih jauh dari kata layak. Bahkan, sudah tiga bulan ini Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) sebagai pembayaran honor bagi Guru Non-ASN tersebut belum juga dicairkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Merasa kesejahteraannya terabaikan, sejumlah guru yang tergabung dalam Forum Persatuan Guru Honor se-Kabupaten Tangerang mengadukan nasibnya ke Komisi II DPRD kabupaten Tangerang, pada Senin 15 Maret 2021.

M. Hafis salah seorang guru honorer mengungkapkan, sedikitnya ada empat poin yang dibahas dalam pertemuan para guru honorer dengan Komisi II yang juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Pertama, kata dia, terkait dana BOP yang sudah tiga bulan belum dicairkan. Besarannya, tergantung dari masa kerja yakni 0-5 tahun sebesar 1 Juta, 5-10 tahun 1,3 juta, 10-15 1,6 juta, dan masa kerja lebih 15 tahun menerima 2 juta rupiah.

BACA :  BBM Naik Sopir Angkot Naikan Tarif

“Untuk BOP ini tadi Dinas Pendidikan menyatakan bahwa mereka masih melakukan pembenahan terkait standar karena perbupnya sudah dirubah harus S1. Menurut mereka, saat ini ada 429 tenaga honor yang belum S1 dan dialihfungsikan menjadi tenaga kependidikan dan itu baru 95 persen, alasan mereka itu kendalanya,” tuturnya.

Ia melanjutkan, selain masalah macetnya dana BOP, dalam pertemuan itu para guru juga mengadukan soal keterlambatan pencairan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang telah terjadi selama beberapa bulan.

“Yang kedua masalah bosreg di sekolah-sekolah juga belum pada cair sehingga menghambat ekonomi kita selaku guru honor yang sudah beberapa bulan tersendat,” Ujarnya

Tak hanya itu, para guru honorer ini juga menginginkan adanya peningkatan atau standar minimum gaji yang diterima.

“Selama ini sekolah-sekolah itu berbeda ada yang 1 jamnya 20 ribu ada yang 1 jam nya 40 ribu. Pengennya seperti kota Tangsel bahkan sudah ada BOP duluan yang jumlahnya lebih besar dari Kabupaten,” Ungkapnya.

BACA :  Pemuda Ciawi-Kebon Jahe Serang Terlibat Bentrok dengan 'Geng' Motor Saur On The Road

Lebih lanjut ia mengungkapkan, poin ketiga yang dibahas yakni mengenai pengajuan BPJS kesehatan bagi tenaga honorer. Kata dia, berdasarkan hasil audiensi dengan Dinas Pendidikan terkait BPJS belum lama ini baru BPJS ketenagakerjaan saja yang baru terealisasi.

“Untuk kesehatan belum padahal istri dan anak-anak kita juga kan tanggungan kita yah. Tadi juga dewan mengatakan mau direkap dulu ada berapa sih guru honorer di Kabupaten Tangerang ini yang mudah-mudahan bisa dialokasikan dari APBD untuk BPJS kesehatannya,” Terangnya.

Poin terakhir, ia menambahkan, para guru honorer di Kabupaten Tangerang juga menginginkan adanya legalitas melalui SK pengangkatan baik melalui jalur P3K mau pun formasi CPNS.

Bahkan, ia menyebut, saat ini masih ada sekitar 8.000 guru honor di Kabupaten Tangerang yang belum terakomodir baik untuk P3K mau pun CPNS.

BACA :  Hari Ini, 176 RTS di Desa Aweh Terima Dana Jamsosratu

“Kita mengerti pembenahan di Kabupaten Tangerang sangat luar biasa tapi paling tidak dari APBD Kabupaten itu ada prioritas untuk Guru honorer. Selama ini belum ada kepastian apakah kami akan diikutkan P3K atau formasi ASN,” Tukasnya.

Sementara, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Deden Umardani menuturkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya sudah mendorong Dinas Pendidikan dan BPKAD Kabupaten Tangerang agar dana BOP bagi guru honorer bisa segera diproses.

“Ya harapannya bisa direalisasikan dengan cepat sehingga bisa menjawab kesedihan kawan kawan honorer,” Kata Deden.

Politisi dari partai PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan, dalam pertemuan itu Komisi II juga mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melakukan pembenahan administrasi terkait dana BOS Reguler yang ternyata masih banyak masalah.

“Terkait dana BOS Reguler ternyata permasalahannya masih banyak di sekolahan terutama tentang keterlambatan penyusunan BOS nya sendiri. Tapi hari ini Dinas Pendidikan sudah mulai jalan ke gugus III agar dana BOS Reguler ini juga bisa segera terealisasi,” Pungkasnya.

Editor: Fariz Abdullah



Pria kelahiran Jakarta ini memiliki latar belakang sarjana pendidikan. Ketertarikan pada dunia literasi membuat Rikhi--begitu dia biasa dipanggil--memilih jalan hidup sebagai jurnalis.

Terpopuler