Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim atau WH akhirnya angkat bicara terkait ramainya pemberitaan pria berinisial ES, yang ‘keliling’ di sejumlah OPD di Pemprov Banten dengan mengaku orang dekat gubernur untuk mendapatkan proyek pekerjaan di lingkungan Pemprov Banten.
Usai Sidang Paripurna DPRD Banten, WH mengaku sudah biasa nama dirinya digunakan untuk mendapatkan proyek di wilayah yang dirinya pimpinan.
“Nama saya laku emang. Gitu risikonya gubernur. Presiden juga begitu. Harus paham, gubernur, wali kota semua dijual-jual. Saya sudah biasa 10 tahun jadi wali kota,” ujar WH kepada awak media di gedung DPRD Provinsi Banten, Selasa 16 Maret 2021.
WH mengaku sedikit pun tak gugup terkait ramainya pemberitaan ES yang diduga bisa menggunakan oknum aparat penegak hukum untuk mengintervensi Kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Banten.
“Jadi jangan berharap kalo saya diberitakan saya gugup. Tidak. Sudah biasa dalam bentuk fitnah kritik sindiran tapi yang jelas saya tidak pernah,” tegasnya.
WH juga menegaskan, dirinya tidak akan membawa ke ranah hukum soal nama dirinya yang dicatut oleh ES.
“Apa hubungannya dapet proyek sama gubernur, ya biar aja jangan digitu-gituin. Biarin aja kalian tulis juga tidak ada masalah kok,” ungkapnya.
Kepada wartawan WH menegaskan tidak mengenal siapa itu ES. Dirinya juga tidak pernah menerima telepon maupun bertemu langsung dengan ES.
“Gak tau nama ES siapa itu mau enak bener apa enak sekali tidak mau tau,” pungkasnya.
Sebelumnya, sosok ES tengah menjadi bahan pergunjingan di Banten. Pria yang disebut masih muda ini jadi sorotan setelah ‘berkeliling’ ke sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD untuk meminta-minta proyek.
Untuk memuluskan aksinya, ES mengaku sebagai orang dekat Gubernur Banten, Wahidin Halim. Bahkan, dia juga tak tanggung-tanggung melibatkan oknum aparat hukum untuk mengintervensi pihak-pihak terkait.
Aktivis anti-korupsi yang juga Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada mengatakan, menguapnya kabar busuk tersebut membuktikan pengaturan proyek APBD di Banten seolah tak pernah berkesudahan.
“Di era sebelumnya, tahun 2013 ke bawah, ketika TCW mengendalikan seluruh proyek APBD Banten, para pengusaha lokal harus merogoh kantongnya di kisaran 25 s/d 30% dari nilai proyek, tapi ia memiliki kepastian mendapatkan pekerjaan itu,” kata Uday kepada wartawan, Senin, 15 Maret 2021.
Uday kemudian merujuk pada peristiwa aksi unjuk rasa sejumlah komonen masyarakat di Banten beberapa hari lalu di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten.
“Mereka mencium aroma persekongkolan dalam pengkondisian pemenang tender proyek-proyek yang ada di dinas tersebut,” ungkapnya.
Menelisik lebih dalam, lanjutnya, dugaan upaya pengkondisian berbagai proyek yang bernilai besar nampaknya tidak di satu dua OPD saja, namun tersebar di beberapa OPD lainnya.
“Dari sumber-sumber yang teruji, terungkap sosok laki-laki muda berinisial ES,” tandasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
