Cilegon- PT Indomobil Prima Energi mendadak meralat pernyataannya soal adanya oknum pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon yang diduga memasang tarif dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) SPBU mini di Kota Baja.
Legal Head PT IPE, Namiraisir Endah Asmar menerangkan jika tudingan itu hanyalah miskomunikasi. Ia mengaku saat jni tengah mengurus proses perizinan kembali setelah sebelumnya sempat di tolak oleh DPMPTSP Kota Cilegon.
“Jadi kita saat ini tengah pengurusan berkas-berkas menuju IMB, sebeneranya kita sudah input Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) IPPT bulan September 2020 namun di tolak. Ditolak karena status tanah yang kita gunakan kita sewa jadi untuk IPPT itu hanya untuk hak milik jadi kita sewa pertiga tahun jadi IPPT di tolak,”kata Namiraisir, Legal Head PT Indomobil Prima Energi kepada awak media, Jumat, 26 Maret 2021.
“Ternyata tujuh lokasi SPBU mini yang kita ajuin yang baru keluar 4, dan 3 terdapat kendala gambar site plant kita yang salah, Jadi tidak bisa proses tinggal kita revisi kembali. Selanjutnya ada persetujuan teknis ada di PU lagi setelah persyaratan di tempuh di PU kita ke Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Kota Cilegon dan di DLH ini saya sudah pegang dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Online Single Submission (OSS),”tambahnya.
“Sekarang untuk kedepan, apabila ada pengurusan investasi lagi, Indomobil, tolong untuk konfirmasi terlebih dahulu ke dinas terkait, terutama untuk dinas yang menangani tata ruang dan lingkungan hidup,” timpal Kepala DPMPTSP Kota Cilegon Wilastri Rahayu.
Editor: Fariz Abdullah
