Connect with us

Berita Utama

Dana Refocusing COVID-19 di Banten Banyak yang ‘Tercecer’, Pansus LKPJ Gubernur Banten Panggil Lima OPD

Published

on

Ketua Pansus LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2020, Nurcholis menjelaskan soal dana Refocusing COVID-19 di Banten yang tak maksimal penggunaannya. (BantenHits.com/ Mahyadi)

Serang – Panitia Khusus atau Pansus DPRD Banten terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten tahun anggaran 2020, memanggil lima OPD di Pemprov Banten, Selasa, 29 Maret 2021.

Ketua Pansus LKPJ, Nurcholis mengatakan, lima OPD yang dipanggil adalah BPKAD, Dinkes, RSUD Banten, Perkim, PUPR dan Dindik.

Menurut Nurcholis, ada beberapa sorotan yang dipertanyakan pansus, seperti kepada RSUD Banten tentang recofusing anggaran untuk COVID-19.

“Kita melihat di Banten ini mau tidak mau penanganan COVID-19 tercecer, tidak maksimal. Sementara ada anggaran yang sudah di SP2D kan itu Rp 264 miliar yang terpakai itu Rp 146 miliar. Artinya, ada dana yang silpa itu Rp 103 miliar,” jelasnya kepada awak media di gedung DPRD Banten, Selasa 30 Maret 2021.

BACA :  Seorang Kakek Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kolong Jembatan Monceri

Setelah Pansus LKPJ melakukan penelusuran, lanjutnya, ditemukan bahwa silpa Rp 130 miliar tersebut tertahan di Bank Banten. Hal ini yang menjadi problem. 

“Artinya, sebenarnya kita tidak ada dana untuk penanganan itu dananya tidak kunjung cair, akhirnya terjadi efisiensi. Makanya di RSUD Banten sendiri selama 8 bulan dari bulan April sejak (awal pandemi) COVID-19 sampai bulan Desember cuma teranggarkan Rp 8 miliar. Bayangkan APD cuma Rp 3 miliar. Makan minum cuma Rp 1 miliar selama 8 bulan,” ungkapnya.

Dari total Rp 18 miliar untuk penanganan COVID-19 di RSUD Banten, Nurcholish menilai miris hal itu. Pasalnya tidak sepadan dengan kasus COVID-19 di Provinsi Banten yang cukup tinggi 

“Ternyata lagi lagi tidak ada anggaran yang tersedia, dari anggaran recofusing yang ke tiga itu kan kita recofusing tiga kali pertama Rp 56 miliar, recofusing kedua Rp 1,2 triliun, recofusing ketiga itu Rp 1,6 triliun, yang terakhir di (APBD) perubahan Rp 770 miliar. Nah Rp 770 miliar itu terbagi dua yang besar itu di Dinkes Banten Rp 236 miliar, dan Dinas Sosial Rp 400 miliaran untuk jaring pengaman sosial,” tegasnya.

BACA :  Puluhan Kendaraan Terjaring Operasi Keselamatan Kalimaya di Depan Mapolsek Warunggunung

Nurcholish menjelaskan, untuk bantuan pengaman sosial (BLT) yang awalnya sudah dianggarkan 4 kali pemberian BLT kepada masyarakat selama tahun 2020 dan hanya terlaksana dua kali karena melihat kemampuan keuangan.

“Makanya terserap cuma sekitar Rp 400 miliar. Kita juga pertanyakan keuangan BPKAD, dari Rp 770 miliar itu ke mana aja larinya, Dinas Sosial Rp 400 miliar, Dinkes Rp 236 miliar. Nah tinggal memang yang tadi itu Perkim yang kita soroti (pembangunan) Sport Center,” tegasnya.

Nurcholis membeberkan, berdasarkan penjelasan Dinas Perkim terkait Sport Center, dari target 35 persen, yang terealsiasi itu 32 persen. Artinya cuma ada sekitar 3 persen yang tidak terealisasi. Anggaran yang tidak terserap di 2021 cuma Rp 3 miliar, dari Rp 420 miliar. 

BACA :  Kanit Lantas Polsek Cipondoh Tangerang Tewas Tembak Kepala Sendiri

“Bukan terkendala anggaran. Ada anggaranya cuma terserap tercapai, karena waktunya yang mepet. Waktu itu kan dianggarkan di (APBD) Perubahan Nah Rp 420 miliar itu dianggarkan di Perubahan. Kalau lihat itu sih cukup luar biasa yang tidak terserap cuka 3 persen dari anggaran itu,” ungkapnya.

Sementara di Dinas PUPR dari Rp 167 miliar program SMI yang di 2020 tercapai dan ada hal yang belum tercapai ketika ada bencana, dan sekarang yang banyak dikeluhkan jalan di daerah Pandeglang dan Lebak.

“Itu ada jalan longsor didorong untuk segera di anggarkan di 2021,” pungkasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Terpopuler