Pandeglang – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Pandeglang, kembali menyoroti anggaran perjalanan dinas (Perdin) di Dinas Kesehatan dan DPRD Pandeglang.
Diketahui, meski di tengah pandemi COVID-19, anggaran Perdin tahun anggaran 2021 di lembaga tersebut cukup fantastis. Seperti, Perdin DPRD yang mencapai Rp44 Miliar dan Dinas Kesehatan mencapai Rp26 Miliar.
“Kami menduga anggaran sebesar itu sengaja dibesarkan agar dapat di korupsi,” kata Ketua GMNI Kabupaten Pandeglang, Tubagus Muhamad Afandi dalam orasinya di depan kantor Dinas Kesehatan Pandeglang, Rabu 7 April 2021.
Afandi meminta, Dinas Kesehatan dapat menjelaskan urgensi dan transparansi penggunaan anggaran sebesar itu untuk apa saja. Karena penjelasan sebelumnya yang dikekuarkan pihak Dinas Kesehatan tidak masuk akal.
“Sekretaris Dinkes (Dinas Kesehatan) dulu berbicara anggaran sebesar itu untuk kader-kader, nyatanya anggaran untuk kader sudah didanai oleh Dana Desa,” ungkapnya.
Sementara Ketua HMI Pandeglang, Hadi Setiawan meminta anggaran perdin di DPRD dan Dinkes Pandeglang segera dilakukan refocusing anggaran. Sebab total anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp88 miliar hanya pemborosan.
“Kami meminta agar Pemda (Pemerintah Daerah) Pandeglang segera merefocusing anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp88 miliar, dan segera alokasikan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur jalan,” harapannya.
Dia juga mengancam, jika semua tuntutannya tidak terpenuhi atau diindahkan dalam waktu 7×24 jam atau satu Minggu, maka pihaknya bakal kembali melakukan aksi besar-besaran.
“Kami tak akan berhenti sampai disini, kami akan terus memperjuangkan agar anggaran perjalanan dinas itu benar-benar dialihkan kepada kepentingan rakyat Pandeglang,” tandasnya.
Editor : Darussalam Jagad Syahdana
