Connect with us

Berita Utama

Ustaz-ustaz Ini Selalu Larang Warga Mencela Pemerintah, Netizen Kompak Protes Komisaris PT PELNI soal Cap Radikal

Published

on

Komisaris PT PELNI Kristia Budiyarto dan flyer kegiatan kajian yang dibatalkan. (Foto: suarasulsel.id/istimewa)

Tangerang – Seorang jamaah kajian menuliskan pertanyaan yang ditujukan kepada ustaz pengisi kajian.

“Bagaimana sikap kita jika melihat teman selalu mencela pemimpin?” tulis jamaah tersebut seperti dibacakan Ustaz DR Syafiq Riza Basalamah MA yang menjadi pengisi ceramah saat itu.

Dalam tayangan di Channel YouTube yang dilihat BantenHits.com, Sabtu, 10 April 2021, kajian disiarkan YufidTV, 16 Januari 2016, dengan membawakan judul “Mutiara Hikmah; Suka Mencela Pemimpin?”.

Menilik waktu saat kajian dilangsungkan, 2016 adalah tahun-tahun ‘panas’ dalam kondisi politik Indonesia, dimana rentetannya tak bisa dilepaskan dari Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2019.

Lalu apa jawaban Ustaz Syafiq terhadap pertanyaan jamaah. Ustaz, membuka jawaban dengan kalimat ‘Subhanallah’, sebuah kalimat yang lazim diucapkan seorang muslim jika melihat atau mendengar keburukan.

” Subhanallah! Kata (Imam) Al Barbahari dalam kitab Syarhussunnah, ‘kalau engkau melihat orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekan pemimpinnya, ketahuilah sesungguhnya dia adalah pengikut hawa nafsu’,” kata Ustaz Syafiq lantang.

“Jangan jadikan dia (pencela pemimpin) teman. Dan tanyakan kepada dia, ‘aku tanya engkau, apa setiap kali engkau mencela pemimpin engkau mendapat pahala? (Sementara) kalau engkau doakan pemimpinmu dapat pahala? Dapat!” sambungnya.

Tak hanya Ustaz Syafiq, larangan mencela pemimpin atau pemerintahan yang sah seperti presiden, juga disampaikan Ustaz DR. Khalid Basalamah.

BACA :  Dishub Kota Tangerang Buka Seleksi Sopir BRT

Dalam video ceramah berjudul “Hukum Menghina dan Mengkritik Presiden” yang diposting channel An Nur Islam, 22 Maret 2021, Ustaz Khalid secara tegas memerintahkan untuk taat kepada pemimpin.

Dalam video yang menayangkan kajian Kitab Minhajul Muslimin pada BAB Sikap kepada Pemimpin Kaum Muslim, Ustaz Khalid membawakan Hadis Bukhori bernomor 693.

“Dengarkan dan taatlah. Apapun instruksi pemimpin harus dengar. Harus patuh. Walaupun kita tidak suka. Selama bukan pelanggaran agama, maka harus dipatuhi,” jelasnya.

“Dikatakan (dalam hadis) di sini, walaupun yang memimpin kalian seorang budak hitam dari Ethiopia yang rambutnya seperti buah kismis. Yang dimaksud di sini adalah kalaupun tampangnya jelek, kulitnya hitam, badannya kurus, apa saja kekurangan pada fisiknya, itu tidak ada hubungannya dengan (kewajiban) ketaatan kita kepadanya,” lanjutnya.

Pembatalan Kajian dan Cap Radikal

Ustaz Syafiq dan Ustaz Khalid adalah dua dari beberapa ustaz yang rencana akan mengisi kegiatan ceramah keagamaan di bulan Ramadan di lingkungan PT PELNI (persero).

Dikutip BantenHits.com dari WartaKotaLive.com, kajian di PT PELNI mendadak dibatalkan Komisaris Independen PT PELNI (Persero) Kristia Budiyarto atau yang populer disapa Kang Dede.

Kang Dede sebelumnya mengumumkan pembatalan itu dengan terang-terangan di media sosialnya. Menurutnya kegiatan kajian yang digelar Badan Dakwah PELNI belum ada izin direksi.

“Sehubungan flyer info penceramah dlm kegiatan Ramadhan di lingkungan PT @pelni162 dr Badan Dakwah Pelni yg sudah beredar luas perlu saya sampaikan bahwa: Panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadhan belum ada ijin dari Direksi. Oleh sebab itu kegiatan tsb DIBATALKAN,” tulis Kang Dede di akun Twitternya.

BACA :  Satpol PP Kota Tangerang Sita Puluhan Botol Ciu

Tidak hanya itu, Kang Dede juga menegaskan mencopot pejabat yang terlibat dalam kepanitiaan acara ceramah Ramadan tersebut dan menudingnya terlibat radikalisme.

Beberapa pengisi kajian dalam ceramah yang dijadwalkan itu di antaranya, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis, Ustaz Firanda, Ustaz Syafiq Rizas Basamalah, Ustaz Rizal Yuliar.

“Selain itu pejabat yg terkait dgn kepanitiaan acara tsb telah DICOPOT. Ini pelajaran sekaligus WARNING kpd seluruh BUMN, jangan segan-segan MENCOPOT ataupun MEMECAT pegawainya yg terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sdktpun, BERANGUS,” tulisnya.

Dede bahkan meniadakan kegiatan ceramah selama bulan Ramadan di lingkungan PELNI.

Kang Dede selama ini dikenal sebagai relawan dan pendukung garis keras Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia kemudian diangkat oleh Erick Tohir menjadi komisaris independen di PT PELNI.

Netizen Kompak Protes

Tindakan Kang Dede mendapatkan kritik keras dari banyak pihak. Terlebih, dia menyebut kata radikalisme dalam pengumuman pencopotan pejabat PT PELNi yang terlibat dalam kepanitiaan acara pengajian itu.

Banyak yang bertanya kepada dirinya di media sosial, radikalisme macam apa yang dimaksud Kang Dede tersebut.

BACA :  DPKP Kab Tangerang Klaim Hasilkan 384.452 Ton Gabah Selama 2016

“Sumbu pendeknya di mana ya ? Coba kamu dengar kajian ustaz firanda, syafik, subhan mana ada kontra dg pemerintah. Yah palingan juga dari kalanganmu tidak laku, itu aja masalahnya,” tulis @herdiaseli menanggapi pengumunan pembatalan di akun @kangdede78 seperti dilansir WartaKotaLive.com.

“Kelihatannya Bapak yang bersikap Radikal ya?! Para penceramah ini berada di garda paling depan dalam melawan doktrin-doktrin radikalisme. Ceramah mereka tersebar luas mengajarkan taat kepada pemerintah yang sah dalam perkara yang baik,” tulis Muchammad Taufiq.

Protes juga dilayangkan Politisi Partai Gerindra Fadli Zon. Dia menyebut, saat ini telah terjadi fenomena Islamphobia dan mudah sekali bagi orang-orang melabeli ulama dengan radikalisme.

“Ada yg terpapar Islamophobia krn miskin pemahaman Islam n literasi sejarah peradaban Islam. Akhirnya dengan mudah bikin stempel “radikal-radikul,” tulis Fadli Zon di akun Twitternya.

Sebelum dikenal sebagai relawan Jokowi, Kang Dede sudah cukup populer di media sosial Twitter.

Kemampuannya dalam mengamati tren media sosial inilah yang membuat Kang Dede didapuk sebagai salah satu koordinator tim media sosial Jokowi-Ma’ruf.

Kristia Budiyarto atau Kang Dede ditunjuk sebagai Komisaris independen PT Pelni oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada 2 November 2020.

Dirinya resmi menjabat posisi tersebut dengan adanya surat Kementerian BUMN Nomor: SK-354/MBU/11/2020.

Pengangkatan ini dilaksanakan Kementerian BUMN selaku pemilik modal untuk memperkuat perusahaan terutama pada masa adaptasi kebiasaan baru.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler