Connect with us

Berita Terbaru

Aktivis di Banten yang Lapor KPK soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Dilaporkan ke Bareskrim oleh Ormas Anti-korupsi

Published

on

Organisasi masyarakat atau ormas anti-korupsi Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Banten melaporkan aktivis pemuda dan mahasiswa dari Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) ke Bareskrim Polri, Sabtu, 1 Mei 2021. (Istimewa)

Serang – Sebuah organisasi masyarakat atau ormas anti-korupsi, Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Banten melaporkan aktivis pemuda dan mahasiswa dari Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) ke Bareskrim Polri, Sabtu, 1 Mei 2021.

Melalui keterangan tertulis, GNPK RI menyebut, seseorang berinisial DI dari JPMI diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Gubernur Banten, Wahidin Halim.

“Dengan ini kami menyampaikan informasi bahwa kami dari Ormas GNPK- RI telah mendatangi Bareskrim Mabes Polri Jakarta pada hari Sabtu, 1 Mei 2021 pukul 09.30 WIB,” demikian bunyi keterangan tertulis yang ditandatangani Sudarmanto selaku Ketua PW Banten GNPK- RI.

“Melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh sdr. DI dari pihak Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) yang telah memfitnah dan menuding Gubernur Banten Wahidin Halim terlibat aktif dalam kasus korupsi Hibah Ponpes dengan cara menyebar informasi keliru ke beberapa media atas pelaporannya ke KPK RI,” jelasnya.

BACA :  Sachrudin Ancam Pecat Pegawainya yang Terlibat Narkoba

GNPK RI juga menyebut, pelaporan JPMI ke KPK terkait dugaan korupsi dana hibah untuk pondok pesantren di Banten telah mengundang kegaduhan di tengah masyarakat.

“Melaporkan sdr. DI dari pihak JPMI karena diduga telah mengundang kegaduhan di lingkungan masyarakat Banten atas dugaan fitnah terhadap Gubernur Banten Wahidin Halim,” ungkapnya.

“Mendesak Bareskrim Mabse Polri untuk segera menindaktegas sdr. DI dari pihak JPMI yang telah membuat gaduh dengan dugaan menyebarkan fitnah di beberapa media atas laporannya ke KPK yang menuduh Gubernur Banten terlibat korupsi hibah ponpes,” sambungnya.

GNPK RI mengklaim, laporan yang dilakukan pihaknya murni tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun termasuk dari Gubernur Banten, Wahidin Halim.

JPMI Bingung

Menanggapi pelaporan yang dilakukan GNPK RI ke Bareskrim Polri, Koordinator Presidium JPMI, Deni Iskandar mengapresiasi langkah hukum yang ditempuh GNPK RI.

“Secara prinsip JPMI mengapresiasi pihak yang melaporkan JPMI ke aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian ya,” kata Deni Iskandar saat dihubungi BantenHits.com, Sabtu malam, 1 Mei 2021.

Namun, lanjutnya, JPMI merasa heran dengan pelaporan tersebut. Pasalnya lembaga yang melaporkan JPMI ke Bareskrim merupakan lembaga anti-korupsi. Sementara, JPMI sedang mengusut dugaan korupsi dengan melapor ke KPK.

BACA :  PDP di RSDP Serang Bertambah Satu; Buruh di Jakarta dengan Keluhan Demam sampai Sesak Nafas

“Cuma yang pasti hari ini JPMI juga bingung. Bingungnya kenapa, kok bisa kita yang melakukan pelaporan ke KPK, bicara soal korupsi tiba-tiba dilaporkan balik oleh organisasi yang itu memang ada embel-embel pegiat (anti) korupsi,” terang Deni.

Koordinator JPMI, Deni Iskandar saat memberikan berkas laporan gugaan korupsi Dldana hibah pondok pesantren di Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi (ISTIMEWA)

Sebelumnya, JPMI telah melaporkan dugaan korupsi dana hibah untuk Ponpes di Banten ke KPK, Rabu, 28 April 2021.

Menurut JPMI, indikasi korupsi dana hibah pondok pesantren tersebut, titik permasalahannya tidak bisa dilepaskan dari peran Gubernur Banten, Wahidin Halim.

“Sejauh yang saya amati, persoalan ini memang tidak bisa dilepaskan dari peran Wahidin Halim selaku Gubernur Banten. Karena bagaimana pun, yang namanya pengesahan maupun pemberian Hibah dari APBD itu, pasti di tandatangani Gubernur. Itu diatur dalam Undang-Undang maupun aturan turunannya,” kata Deni di Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Selasa, 27 April 2021.

BACA :  Ada Cacing Hati di Dua Hewan Kurban di Banten

Deni menjelaskan bahwa, peran Wahidin Halim dalam pusaran indikasi dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren tersebut, tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) seperti diatur dalam Permenagri No 32 Tahun 2011 maupun Pergub No 10 Tahun 2019.

Disamping itu, Dia juga menilai bahwa, soal adanya mega korupsi dalam ranah agama itu juga disebabkan karena, lemahnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Oleh karenanya, Deni berpendapat bahwa, kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren di Banten tersebut, sebaiknya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya yakin, dalam kalau ini TAPD-nya bener, tidak akan seperti sekarang ini posisinya. Ini harus diusut tuntas. Karena ini sudah bicara penistaan agama. Ini yang di korupsi duit umat. Jadi ES itu adalah juru kunci. Sekelas kasus seperti ini, seharusnya KPK yang turun tangan,” ungkapnya dalam release yang diterima awak media.

Terkait dugaan korupsi penyaluran dana hibah Pondok Pesantren yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp 117 miliar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten telah menetapkan ES sebagai tersangka.

Menurut JPMI, dari 716 pondok pesantren yang mendapat kucuran dana hibah, sebanyak 514 pondok pesantren diketahui memiliki nama yang sama.

Adapun untuk besaran anggaran yang didapat oleh setiap pondok pesantren sebesar Rp 30 juta.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Terpopuler