Connect with us

Berita Utama

Penuhi “Challenge” KPK, Aktivis Pemuda dan Mahasiswa di Banten Serahkan Berkas Penting Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes

Published

on

Koordinator Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia atau JPMI, Deni Iskandar menyerahkan berkas penting yang diminta KPK terkait dugaan korupsi dan hibah Ponpes di Banten. (Istimewa)

Jakarta – Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) berhasil memenuhi “challenge” dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait laporan dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren alias ponpes di Banten.

Senin, 3 Mei 2021, Koordinator JPMI, Deni Iskandar menyerahkan sejumlah berkas penting terkait dugaan korupsi hibah dan Ponpes yang diminta KPK.

Menurut Deni, saat melapor ke KPK Rabu lalu, KPK meminta agar JPMI segera melengkapi data-data dokumen dana hibah ponpes yang dibutuhkan. Sebab, data yang diberikan sebelumnya, masih tergolong kurang lengkap.

“Kami datang lagi, tentu dalam rangka perlengkapan berkas. Karena kemarin itu, kami diberi masukan oleh KPK soal data-data apa saja yang harus diserahkan untuk kepentingan penyidikan,” kata Koordinator JPMI, Deni Iskandar, Senin, 3 Mei 2021 di Gedung KPK seperti dilansir melalui keterangan tertulis.

Berkas Penting

Dalam wawancara dengan BantenHits.com sebelumnya, Sabtu malam, 1 Mei 2021, Deni menyebutkan berkas yang diminta KPK merupakan berkas substansial mengenai dugaan korupsi yang dimaksud.

Deni tak merinci berkas penting yang dimaksud. Namun, di antaranya disebutkan Deni adalah dokumen pelaksana anggaran dan SK Hibah Ponpes di Banten.

BACA :  PKS Apresiasi Irna Instruksikan Pegawai Salat Zuhur dan Asar Berjamaah

“Saya haqqul yakin di balik dugaan korupsi dana hibah ini ada aktor intelektual. Itu yang seharusnya dibongkar,” tegasnya.

Ia berharap, dengan turunnya KPK ke Banten tersebut, bisa mengungkap aktor utama dan pemain inti, dari pada dugaan korupsi dana hibah ponpes tersebut.

“Dalam persoalan ini, JPMI sangat berharap KPK bisa segera turun tangan dan datang melakukan penyelidikan dan penyidikan perihal dana hibah ponpes yang diduga terindikasi dibancak oleh banyak kalangan. Harus dibongkar perkara ini dan harus ditangkap dalangnya siapa,” tegasnya.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Seperti diketahui, JPMI telah resmi melaporkan dugaan korupsi paling memalukan di Tanah Seribu Kiai dan Sejuta Santri ke KPK pada Rabu, 28 April 2021.

Dalam laporannya ke KPK, JPMI menduga, sengkarut dana hibah ponpes yang kini tengah disidik Kejati Banten dan sudah ada satu orang yang ditetapkan tersangka ini, tak bisa dilepaskan dari peran Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Deni menjelaskan bahwa, peran Wahidin Halim dalam pusaran indikasi dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren tersebut, tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) seperti diatur dalam Permendagri No 32 Tahun 2011 maupun Pergub No 10 Tahun 2019.

BACA :  BREAKING NEWS! Terminal Terpadu Merak Tutup sampai 17 Mei 2021

Di samping itu, dia juga menilai bahwa, soal adanya mega korupsi dalam ranah agama itu juga disebabkan karena, lemahnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Oleh karenanya, Deni berpendapat bahwa, kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren di Banten tersebut, sebaiknya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya yakin, dalam kalau ini TAPD-nya bener, tidak akan seperti sekarang ini posisinya. Ini harus diusut tuntas. Karena ini sudah bicara penistaan agama. Ini yang di korupsi duit umat. Jadi ES itu adalah juru kunci. Sekelas kasus seperti ini, seharusnya KPK yang turun tangan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima awak media.

Terkait dugaan korupsi penyaluran dana hibah Pondok Pesantren yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp 117 miliar, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten telah menetapkan ES sebagai tersangka.

Menurut JPMI, dari 716 pondok pesantren yang mendapat kucuran dana hibah, sebanyak 514 pondok pesantren diketahui memiliki nama yang sama.

BACA :  Polisi Akan Pertemukan Juragan Emas Dengan Warga Desa Kronjo

Adapun untuk besaran anggaran yang didapat oleh setiap pondok pesantren sebesar Rp 30 juta.

Postingan Akun Facebook Gubernur Banten, Wahidin Halim terkait dugaan korupsi dana hibah Ponpes di Banten. (Tangkap layar Facebook)

Curhat di Facebook

Belum ada tanggapan resmi dari Pemprov Banten atau Gubernur Banten terkait laporan yang dilakukan JPMI ini. Wartawan BantenHits.com Mahyadi sudah berusaha meminta konfirmasi ke sejumlah pihak terkait namun mereka belum bersedia memberikan penjelasan.

Meski demikian, melalui akun Facebook H. Wahidin Halim, pria yang populer disebut WH ini menumpahkan curahan hatinya terkait laporan dugaan korupsi dana hibah Ponpes ke KPK.

“Aneh yaa.. Justru Gubernur yang sedang bongkar dan melaporkan ulah kelakuan para tukang sunat dana hibah.. ehh sekarang digoreng Gubernur yang dilaporkan dan malah dituduh korupsi… (Kumaha atuh?). Salah satu cara sindikat koruptor melawan,” demikian tertulis dalam postingan, Jumat, 30 April 2021.

Laporan JPMI ke KPK juga menuai reaksi dari
Banten Law Society (BSL) dan Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Banten.

BSL yang mencoba melaporkan JPMI ke Polda menyebut, laporan JPMI ke KPK salah kaprah. Sementara, GNPK melapor ke Bareskrim Polri, Sabtu, 1 Mei 2021 karena seseorang berinisial DI dari JPMI diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Gubernur Banten, Wahidin Halim.

GNPK RI mengklaim, laporan yang dilakukan pihaknya murni tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun termasuk dari Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler