Connect with us

Berita Terbaru

ASN di Kab. Tangerang Diizinkan Cuti saat Libur Lebaran, Asal …

Published

on

Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar saat membuka acara bimbingan teknis Program CHSE yang diharapkan bisa tumbuhkan lagi sektor pariwisata di Kota Tangerang di masa pandemi COVID-19. (Foto: tangerangkab.go.id)

Tangerang- Seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dilarang bepergian ke luar daerah atau mudik jelang dan usai lebaran. Larangan ini mulai diberlakukan pada 6 sampai 17 Mei 2021.

Tak hanya itu, selama larangan ini diberlakukan ini para ASN juga diminta untuk tidak mengajukan cuti. Kecuali cuti melahirkan, sakit, dan cuti alasan penting.

Larangan bepergian ke luar daerah atau mudik bagi pegawai ASN ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Tangerang Nomor: 800/1396-BKPSDM tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

BACA :  Tenaga Honorer Lebak Tuntut Keadilan kepada Pemerintah

“Surat Edaran ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari larangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19,” Kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, 5 Mei 2021.

Bagi ASN yang melanggar, maka akan diberikan sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kerja.

“Karena kegiatan perjalanan di masa pandemi dinilai berpotensi meningkatkan penularan serta adanya peningkatan kasus Covid-19,” ujar Zaki.

Namun, pengecualian diberikan bagi pegawai ASN yang akan melakukan perjalanan dinas. Meski begitu harus menyertakan Surat Tugas yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau pun Camat.

BACA :  Sekretaris Kecamatan Jambe Positif Covid-19, Kondisinya dalam Perawatan di RSUD Tangerang

“Bagi ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan perjalanan keluar daerah, maka terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,” tukas Zaki.

Editor: Fariz Abdullah



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler