Connect with us

Berita Terbaru

752 WBP Rutan Kelas I Tangerang Diusulkan Dapat Remisi Lebaran

Published

on

Karutan Kelas I Tangerang Fonika Affandi. (Bantenhits/Rikhi Ferdian)

Tangerang- Sebanyak 752 warga binaan penghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tangerang di Desa Taban, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, diusulkan menerima remisi Idul Fitri 1442 H.

“Untuk tahun ini kita mengusulkan 752 orang untuk mendapat remisi Idul Fitri, 99 orang termasuk ke dalam PP 99 berarti dia harus memiliki persyaratan Justice Collaborator (JC) yang pidananya itu di atas 5 tahun,” kata Kepala Rutan Kelas I Tangerang Fonika Affandi kepada BantenHits.com, Kamis 6 Mei 2021.

Remisi RK-1, kata Fonika, diberikan kepada 745 warga binaan dengan rincian yang mendapat remisi 15 hari sebanyak 181 orang, remisi 1 bulan sebanyak 512 orang, dan yang mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari sebanyak 52 orang.

BACA :  Diguyur Hujan, Saluran Irigasi Cipaniis Lebak Ambrol

“Kemudian yang RK-2 nya atau yang langsung bebas besaran remisi 15 hari itu ada 1 orang, yang satu bulan ada 3 orang, dan yang 1 bulan 15 hari ada 3 orang jadi totalnya 7 orang,” Jelasnya.

Meski begitu, lanjut Fonika, dari 7 orang yang menerima remisi RK-2 hanya satu orang saja yang bisa langsung pulang atau bebas. Enam orang lainnya masih harus menjalankan subsider sekitar 1 bulan.

“Yang langsung pulang ini ( RK-2) hanya 1 orang yang mendapatkan remisi 15 hari yang 6 orang lagi menjalankan subsider sebagai pengganti denda,” Terangnya.

Adapun syarat untuk mendapatkan remisi, tutur Fonika, diantaranya adalah narapidana yang telah menjalani masa hukuman lebih dari enam bulan, berperilaku baik serta tidak terlibat dalam perkara lain.

BACA :  Baru Dibuka, Paripurna LKPJ AMJ Airin-Benyamin Dihujani Interupsi

“Simpel untuk pidana umum itu dia sudah menjalankan pidana selama 6 bulan di tahun pertama, kemudian sudah inkrah atau sudah vonislah. Kalau terkait PP 99 JC sudah ada,” tuturnya.

Kendati begitu, ia menambahkan, saat ini usulan Remisi Idul Fitri bagi 752 warga binaan tersebut masih diverifikasi ulang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) baik di tingkat kanwil maupun pusat.

“Tapi semua yang kita usulkan semuanya sudah memenuhi syarat. Selagi mereka tidak melakukan pelanggaran tata tertib, apa lagi terkena register F berapa yang kita usulkan segitu turunnya,” Pungkasnya.

Editor: Fariz Abdullah



Pria kelahiran Jakarta ini memiliki latar belakang sarjana pendidikan. Ketertarikan pada dunia literasi membuat Rikhi--begitu dia biasa dipanggil--memilih jalan hidup sebagai jurnalis.

Terpopuler