Connect with us

Berita Pemda

Pemkab Serang Raih Opini WTP BPK 10 Kali Berturut-turut

Published

on

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemkab Serang kembali meraih WTP untuk yang ke-10 kali. (Istimewa)

Serang – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Serang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) . Opini tertinggi LKPD ini dicapai untuk ke 10 kali secara berturut-turut.

Berbeda dari tahun lalu yang digelar virtual. Tahun ini penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) dilakukan Kepala Perwakilan BPK Banten Arman Syifa bersama ketua DPRD dan bupati/walikota di Banten.

Acara dilaksanakan dua waktu di Kantor Perwakilan BPK Banten terhadap delapan kabupaten/kota, Senin, 10 Mei 2021.

BACA :  MUI Lebak ke Rumah Makan dan Tempat Hiburan: Tolong Hargai yang Berpuasa

“Alhamdulillah, opini WTP BPK ini adalah prestasi luar biasa seluruh jajaran Pemkab Serang dalam mengelola keuangan daerah. Prestasi opini WTP 10 kali berturut-turut,” kata Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dalam keterangan tertulis. 

Menurut Tatu, jajaran Pemda Serang terus bekerja lebih baik dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi serta peraturan perundang-undangan.

“Terima kasih kepada jajaran BPK atas bimbingan dan arahan sehingga pengelolaan keuangan Pemkab Serang terus lebih baik,” ujarnya.

Tatu menyatakan, Pemkab Serang sudah menyelesaikan semua temuan atau catatan BPK, termasuk pengembalian uang dari pihak ketiga kepada kas daerah.

“Insya Allah, kami akan terus memperbaiki sistem pengelolaan anggaran sesuai arahan BPK dan sesuai peraturan yang ada,” ujarnya.

BACA :  68 Ponpes di Kota Tangerang Dapat Dana Hibah Pemrov Banten

Kepala Perwakilan BPK Banten Arman Syifa mengatakan, opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan pemerintah daerah. Didasarkan atas kesesuaian standar akuntansi keuangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern.

Arman mengucapkan selamat atas opini BPK yang diraih pemerintah kabupaten/kota.

“Kami berharap, kerja keras yang dilakukan pemerintah daerah selama ini, juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara terkait temuan-temuan pemeriksaan, BPK telah memberikan rekomendasi.

“Rekomendasi yang disepakati menjadi suatu action plan yang wajib ditindaklanjuti dan akan dipantau BPK,” pungkasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Terpopuler