Lebak- Ketua DPRD Kabupaten Lebak, M. Agil Zulfikar memastikan tidak akan menandatangani Raperda revisi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034.
Alasannya, karena dalam Raperda tersebut sejumlah pihak memaksakan ingin Rangkasbitung masuk ke dalam kawasan pertambangan.
Baca Juga: Wakil Rakyat Keukeuh Ingin Rangkasbitung Masuk Kawasan Pertambangan, Ada Apa?
“Iya soal itu (Rangkasbitung) saya menjamin itu tidak akan terjadi. Garansinya, saya pastikan tak akan menandatangani itu,”kata Agil kepada BantenHits, Selasa, 25 Mei 2021.
Politisi Gerindra ini juga memastikan Raperda RTRW akan dibahas dan ditinjau ulang termasuk soal Kecamatan Rangkasbitung masuk kawasan pertambangan.
“Pembahasannya dijadwal ulang. Nanti soal itu (kawasan pertambangan) kita tinjau ulang juga. Kita tegak lurus membela masyarakat,”tandas ketua DPRD termuda se-Indonesia ini.
Sebelumnya, Pembahasan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 menjadi sorotan.
Bagaimana tidak, salah satu pembahasan soal Kawasan peruntukkan pertambangan muncul Kecamatan Rangkasbitung.
Ya, Ibu kota Kabupaten Lebak ini turut diusulkan untuk masuk sebagai kawasan pertambangan mineral bukan logam yang salah satunya adalah tambang pasir.
Asda I Bidang Pemerintahan Setda Lebak Alkadri mengatakan, usulan agar Rangkasbitung masuk sebagai kawasan pertambangan merupakan usulan dari DPRD.
“Kalau draft usulan dari kami, Rangkasbitung tidak masuk. Ini usulan dari dewan dan semalam disetujui oleh Pansus, tapi kalau kami eksekutif menolak itu,” kata Alkadri, Senin, 24 Mei 2021.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
