Connect with us

Berita Terbaru

Pejabat-pejabat Dinkes Banten yang Mundur Massal dan Ngaku Diintimidasi Kadis Terancam Dipecat

Published

on

Ati Pramudji Hastuti saat dilantik Kepala Dinas Kesehatan Banten. (Dok.bantenprov.go.id)

Serang – Publik di Provinsi Banten dikejutkan oleh keputusan mendadak 20 pejabat eselon III dan IV di Dinas Kesehatan alias Dinkes Banten yang mengundurkan diri massal, Senin, 31 Maret 2021.

Keputusan mundur massal dilakukan hanya berselang beberapa hari setelah Kejati Banten mengungkap korupsi pengadaan masker di institusi yang dipimpin Ati Pramudji Hastuti ini.

Dalam surat pengunduran diri yang ditandatangani di atas materai, para pejabat mengungkapkan, selama ini mereka telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai arahan kepala Dinkes yang dilakukan dengan penuh tekanan dan intimidasi.

Menurut mereka, kondisi tersebut membuat mereka bekerja dengan tidak nyaman dan penuh ketakutan.

Pernyataan para pejabat Dinkes Banten yang mengaku bekerja dalam tekanan dan intimidasi belum ditanggapi Kepala Dinas Kesehatan Banten, Ati Pramudji Hastuti.

BantenHits.com masih terus mengupayakan konfirmasi Ati terkait tuduhan menekan dan intimidatif itu. Pesan WhatsApp BantenHits.com yang dilayangkan sejak Selasa, 1 Juni 2021 jam 11.25 belum direspons Ati.

Tak Bisa Ditoleransi

Gubernur Banten, Wahidin Halim mengaku menyesalkan pengunduran diri 20 pejabat di lingkungan Dinkes Provinsi Banten ini. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh 20 orang ini sama dengan melarikan diri (desersi) dari tugas.

BACA :  Tolak Kedatangan Jokowi ke Cilegon, PPMC: 60 Janji Tak Satupun Terbukti

“Saya mengerti situasi keprihatinan para staf, eselon 3 dan 4 dengan ditahannya saudara Lia,” ujar Gubernur Banten Wahidin Halim, Senin malam, 31 Mei 2021 seperti dilansir dalam keterangan tertulis Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Banten, Selasa,1 Juni 2021.

“Saya kira bentuk solidaritas ini bisa dipahami, namun masalah hukum ini sedang diproses dan ditegakkan oleh Kejati Banten. Dan kita harus memberikan kepercayaan kepada kejaksaan. Dan tentunya sebagai pimpinan saya juga prihatin,” sambungnya.

Wahidin menyatakan pengunduran diri ini tak bisa ditoleransi, karena di tengah Pemprov Banten sedang menghadapi masa pandemi dan berusaha melindungi rakyat dengan sebaik-baiknya, 20 pejabat itu terlalu gampang untuk mengambil sikap mengundurkan diri.

“Setelah sekilas, saya pelajari pengunduran diri ini bukan semata-mata karena solidaritas karena temannya ditahan. Mereka-mereka adalah orang-orang lama yang kinerjanya sudah kita tahu tidak mau mengubah mindsetnya dengan upaya Pemerintah Provinsi dalam memerangi korupsi. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan administrasi pemerintahan yang baik,” bebernya.

BACA :  Janji Tinggal Janji, Ribuan Warga Bakal Geruduk PT LCI Gegara Sering di 'PHP'

Mantan Wali Kota Tangerang ini mengatakan, pihaknya akan membahas pengunduran diri 20 pejabat Dinkes ini.

“Besok akan kita bahas, mereka akan kita nonjobkan atau kemungkinan bisa kita pecat kalau memang memenuhi unsur ketentuan dan kita akan segera mencari penggantinya. Ini satu gerakan yang menurut saya sangat menyinggung perasaan masyarakat. Harusnya kalau seorang pengabdi, konsekuensi apapun yang akan terjadi mereka tetap mengabdi, ini kan seperti tentara yang desersi ketika negara memerlukan pengabdian mereka. Kita sekarang sedang berperang melawan Covid-19, oleh karena itu akan kita bahas segara,” ujar mantan Anggota DPR RI ini.

Wahidin menyatakan jika dalam pemeriksaan pihaknya mendapat indikasi bahwa motifnya karena tidak ingin berperang melawan COVID-19 atau ada faktor lain, maka bisa saja akan ada pemecatan.

“Kalau terbukti ada faktor-faktor lain dari pengunduran diri ini, maka akan saya non-jobkan atau bisa juga dilakukan pemecatan,” kata Wahidin.

Gubernur WH, menyayangkan atas pengunduran diri tersebut yang terkesan tidak memiliki jiwa pengabdian yang baik.

BACA :  Siswa di Kota Serang dapat Edukasi Tentang HIV AIDS

“Kita akan bahas segera apakah pengunduran dirinya karena tidak mau ikut berperang melawan COVID-19 atau ada motif-motif lain, yang jelas kita akan analisa dan identifikasi melalui bukti-bukti hasil pemeriksaan, bisa saja kita pecat atau dinonjobkan,” ujar WH.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin membenarkan bahwa pihaknya akan memeriksa 20 pejabat yang mengundurkan diri Rabu, 2 Juni 2021. Pemprov Banten akan melalui beberapa langkah sebelum melakukan pemecatan terhadap seorang ASN.

“Belum ada rencana pemecatan, semua akan diperiksa terlebih dahulu. Apa motif mereka mengundurkan diri dari jabatan yang diemban saat ini. Jadi belum ada pemecatan,” tegas Komarudin, Selasa, 1 Juni 2021.

Ia menjelaskan, rencana pemeriksaan para pejabat eselon III dan IV di Dinkes Banten yang mengundurkan diri di tengah pengusutan kasus pengadaan masker oleh Kejaksaan tersebut akan diketuai oleh Sekda Banten Al Muktabar, sebagai Ketua Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dan sebagai Ketua pembina ASN.

“Dalam pemeriksaan nanti akan diketuai oleh Pak Sekda, Asda 3, Inspektorat dan BKD. Hasilnya nanti baru dilaporkan kepada gubernur,” pungkasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler