Connect with us

Berita Utama

Banten Dikepung Kasus Korupsi, Mahasiswa Sebut Wahidin Halim Gubernur Magang

Published

on

Sejumlah Mahasiswa saat Menggelar Aksi Unjuk Rasa di KP3B Terkait Kasus Korupsi yang Mengepung Provinsi Banten. (Mahyadi/BantenHits.com)

Serang – Terkuaknya tiga kasus korupsi di Provinsi Banten, membuat sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) bergerak turun ke jalan.

Ketiga kasus korupsi yang masih ditangani Kejati Banten, di antaranya, kasus dana hibah pesantren tahun 2018 – 2020, pengadaan lahan Gedung Samsat Malingping tahun 2019 dan pengadaan masker tahun 2020.

Dalam aksi yang digelar Kamis 3 Juni 2021 di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) mahasiswa menganggap Gubernur Banten Wahidin Halim, sebagai Gubernur Magang.

“Ini menandakan Gubernur Banten tidak serius seperti magang dalam memimpin Provinsi Banten,” kata Koordinator aksi, Dede Ruslan Rafiudin.

BACA :  Sopir Angkutan Umum di Tangerang Minta Bus Antar Jemput Karyawan Dihapus

Dede berharap, aparat penegak hukum bergerak cepat, memeriksa dan mencari dalang dari korupsi di Banten, terlebih pada kasus Hibah Ponpes yang mencoreng nama baik Tanah Jawara yang melahirkan para ulama besar.

“Kami berharap Kejati Banten segera mencari dalang dari korupsi dana hibah Ponpes, yang sudah mencoreng nama baik Provinsi Banten,” Harapnya

Korlap aksi lainnya, Arman Maulana Rachman menganggap, kepemimpinan Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy tidak seperti saat sesumbar dalam kampanye waktu lalu.

“Apa yang terjadi di Provinsi Banten tentu menjadi sebuah ironi bagi kita, 3 kasus korupsi menjadi sebuah jawaban bagaimana ketidak becusan WH dan Andika dalam melakukan reformasi birokrasi dalam lingkungan Pemprov Banten,” ungkapnya

BACA :  Lapak Limbah Kardus di Bitung Jaya Ludes Terbakar

Dia juga menyayangkan, diamnya para anggota legislatif dalam kondisi hari ini yang terjadi di Provinsi Banten. 

“Tentu korupsi uang rakyat hari ini perlu ada tindakan kongkrit dan tegas DPRD Provinsi Banten harus menggunakan hak interplasi terhadap WH-Andika sebagai tanggung jawab kontitusional,” tutup Arman.

Editor : Engkos Kosasih



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler