Connect with us

Berita Utama

Ogah Para Kiai di Banten Jadi Korban Kebijakan Gubernur, Pemuda dan Mahasiswa ‘Tantang’ KPK Turun ke Tanah Jawara

Published

on

Pemuda dan mahasiswa di Banten yang tergabung Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) melakukan konsolidasi untuk terus mengawal penuntasan kasus dugaan korupsi dana hibah ponpes di Banten. (Istimewa)

Pandeglang – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta segera turun mengusut tuntas persoalan korupsi dana hibah untuk pondok pesantren di Banten sebesar Rp 117 miliar.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI), Deni Iskandar melalui keterangan tertulis kepada BantenHits.com, Selasa, 1 Juni 2021.

Menurut Deni, ratusan pondok pesantren di Banten yang diduga terlibat dalam korupsi dana hibah pondok pesantren, merupakan korban kebijakan Wahidin Halim selaku Gubernur Banten.

“Dalam hal ini, KPK harus turun ke Banten. Jangan sampai para kiai dan para alim ulama, menjadi korban kebijakan, dan menjadi tersangka semua. Jangan juga dalam pengusutan kasus ini, kemudian ada banyak Ponpes yang disegel oleh Kejati,” tegas Deni.

Kejati Tak Berani

BACA :  Pusat-pusat Berkumpulnya Orang di Banten Yang Sudah Ditemukan Pasien Postif Covid-19

Seperti diketahui, JPMI secara resmi telah melaporkan kasus korupsi dana hibah Ponpes ke KPK pada Rabu, 24 April 2021. JPMI melaporkan tiga orang pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi dana hibah pondok pesantren tersebut.

Tiga orang tersebut di antaranya, Gubernur Banten, Wahidin Halim; Sekretaris Daerah, Almuktabar; dan Kepala Badan Pengelola Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD), Rina Dewiyanti.

“Hari ini, apa yang dilaporkan JPMI ke KPK sudah terbukti. Kejati sudah memanggil Sekda dan Kepala BPKAD. Tapi kan faktanya, Kejati tidak berani juga memanggil WH. Padahal kan jelas, dugaan ketelibatan WH sebagai gubernur dalam pusaran korupsi hibah Ponpes ini, pelan-pelan terbukti. Itu disebut oleh pengacara mantan Kabiro Kesra,” katanya

“Maka dengan itu, kami JPMI hari ini meminta agar KPK segera turun tangan. Kita tidak ingin nama para kiai penjaga gerbang Banten ini, justru dikorbankan. Ini penting, KPK harus turun tangan dan datang ke Banten. Kemudian JPMI juga meminta agar semua elemen mahasiswa dan santri di semua Ponpes di Banten, harus mengawal persoalan ini. Bila perlu dorong KPK, agar turun ke Banten,” jelasnya.

BACA :  Jadi Ibu Kota Provinsi Banten, Wali Kota Serang Minta Banprov untuk Wilayahnya Lebih Besar

Wahidin Halim telah merespons pelaporan dirinya ke KPK oleh JPMI. Pria yang populer disapa WH ini menyebut pihak yang melaporkannya hanya mencari sensasi. Dia mengatakan tidak ada dasar dirinya dilaporkan terlibat dalam dugaan kasus kasus korupsi dan hibah pondok pesantren (ponpes).

“Biarin saja, cari sensasi. Lagian nggak ada hubungannya. Coba apa hubungannya gubernur dilaporin? Apa alasannya? Dasar hukumnya apa? Ngga ada,” ujar WH kepada awak media, Senin 3 Mei 2021.

WH menilai bahwa saat ini anak muda lebih sering terbawa emosi dan isu-isu yang beredar di media sosial (medsos).

“Lagian ngga ada dasarnya. Dan yang tandatangan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) kepala biro, masa gubernur harus turun tangan,” tegasnya.

BACA :  Sah! Menang Aklamasi Zaki Pimpin DPD Golkar DKI

Menurut WH, kebijakan yang dibuat olehnya untuk membantu ponpes sudah baik dan ada kesepakatan.

“Gubernur keluarkan kebijakan, tinggal implementasinya di lapangan. Nah kalau korupsi masa gubernur dibawa-bawa. Kaya (mantan) Mensos korupsi, emang bawa-bawa Presiden. Emang geblek itu yang laporin (saya), bodoh itu,” ujarnya.

Mahasiswa dan Santri Harus Mengawal

Deni meminta pada semua elemen mahasiswa dan santri di Banten, untuk bersama-sama mengawal kasus korupsi dana hibah pondok pesantren.

“Jadi persoalan korupsi hibah Ponpes di Banten, harus dikawal oleh semua stakeholder dan semua elemen masyarakat, dari mulai mahasiswa maupun oleh para santri di pondok pesantren,” ucapnya.

Terkait kasus korupsi dana hibah Ponpes sebesar Rp 117 Miliar tahun anggaran 2018-2021 ini, Kejati Banten sudah menetapkan lima orang tersangka, dua di antaranya pejabat Pemprov Banten, yakni mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten inisial IS, Mantan Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah Ponpes inisal TS.

Sementara tiga tersangka lainnya, dua orang pengasuh Ponpes di Kabupaten Pandeglang, inisial ES dan AS serta Pegawai Harian Lepas (PHL) di Biro Kesra Provinsi inisial AG. 

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler