Connect with us

Berita Terbaru

Politisi Golkar Usul Calon Siswa di Kota Tangerang yang Tak Masuk Jalur Zonasi Dapat Subsidi Uang Pangkal

Published

on

Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah. Politisi Golkar ini mengusulkan agar calon siswa yang tak masuk sistem zonasi mendapatkan subsidi uang pangkal. (Bantenhits/Hendra Wibisana)

Tangerang- Anggota DPRD Komisi ll Kota Tangerang Saiful Milah mengkritisi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang akan digelar dalam waktu dekati.

“Hari ini merujuk kepada keadilan banyak sekali kasus kecamatan yang tak mampu mengakomodir khususnya pada acuan pemerataan hak pendidikan masyarakat,”
Kata Saiful saat ditemui di bilangan Jatiuwung, Kota Tangerang, Kamis 3 Juni 2021.

Saiful mengungkapkan, kemampuan Kota Tangerang ini baru 50 persen dalam menyediakan sekolah negeri bagi calon siswa pada pelaksanaan PPDB.

BACA :  Petugas dan Warga Gotong Royong Pindahkan Rumah Panggung di Kampung Cacing

“Yang kita inginkan program jangka panjang ke depan kota ini bagaimana menyikapi program kementerian soal zonasi,” katanya.

Politisi Golkar ini menyebut, seluruh calon siswa, baik SD maupun SMP di Kota Tangerang harus mendapatkan keadilan dalam mengenyam pendidikan pada sistem zonasi.

Menurutnya, masih cukup banyak warga di Kota Tangerang yang belum terakomodir dari sistem zonasi PPDB. Seperti calon siswa di wilayah Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, yang tidak mendapatkan zonasi sekolah negeri mana pun.

Terlebih selain sistem zonasi, tidak seluruhnya warga Kota Tangerang yang bisa masuk sekolah negeri melalui jalur prestasi, afirmasi, maupun perpindahan orang tua.

“Yang lebih prihatin, contohnya mereka orang Gembor tidak ada merasakan zonasi. Mereka tidak masuk zonasi SMPN 12, SMPN 27, SMPN 31, dan SMPN 8. Mereka ini kebingungan sebagai warga Kota Tangerang yang bayar pajak,” katanya.

BACA :  Pabrik Kuali Nyaris Dijarah

Ia pun menyarankan jika tidak bisa menyediakan sarana pendidikan di setiap kelurahan, pemerintah daerah harus mengakomodir calon siswa yang tak masuk jalur zonasi ke sekolah swasta dengan menyubsidi uang pangkalnya.

“Solusinya pemerintah antar dong mereka sampai depan gerbang swasta, kasih uang bangunan, kegiatan, kalau itu tidak dilakukan bangun terus sekolah negeri atau uang pangkal,”tegasnya.

Editor: Fariz Abdullah



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler