Connect with us

Berita Terbaru

‘Disuntik’ Energi Kiai, Kejati Banten ‘Tancap Gas’ Tegaskan Ini soal Pemeriksaan Gubernur dalam Korupsi Dana Hibah Ponpes

Published

on

Ulama-ulama besar di Banten mendatangi Kejati Banten untuk memberi dukungan Kejati Banten dalam mengusut tuntas kasus korupsi dana hibah pesantren. (Istimewa)

Serang – Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten telah mendapatkan dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat, kiai serta ulama di Banten untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren di Banten.

Kepala Kejati (Kajati) Banten Asep Nana Mulyana menyampaikan apresiasi kepada tokoh agama yang telah mendukung pengusut kasus tindak pidana korupsi di Banten.

“Kami apresiasi, kepada bapak sekalian, kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, para kiai dan kesepuhan di Banten ini. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi,” kata Asep saat menerima kunjungan kiai dan ulama di Kejati Banten, Selasa, 8 Juni 2021.

Asep menjelaskan, sejauh ini dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi, pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

“Berbagai pihak, ya termasuk kami minta keterangan ahli untuk melengkapi berkas perkara dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana hibah ponpes 2018 dan 2020,” ujarnya.

Saat disinggung pemanggilan terhadap Gubernur Banten, Wahidin Halim Asep menjawab normatif. Menurutnya, pemanggilan terhadap saksi, termasuk gubernur, semata-mata kepentingan penyelidikan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi.

BACA :  Terseret 'Insiden' di Rumah Janda, Politikus Demokrat Mundur dari Plt Ketua DPRD Lebak

“Nanti kita lihat ya, saya tidak ingin berandai andai. Tentu penyidikan akan menentukan siapa saja yang nanti akan dimintai keterangan. Saya tegaskan, kepentingannya, kepentingan pembuktian, kepentingan kami untuk memanggil siapa pun hanya untuk kepentingan perkara,” pungkasnya.

Pondok Pesantren

Gubernur Banten, Wahidin Halim saat menyerahkan bantuan kepada Ponpes di sela acara yang digelar di Ponpes Al-Mizan, Kabupaten Pandeglang, Selasa, 16 Januari 2018.(Dok.BantenHits.com)

Nama Gubernur Banten, Wahidin Halim terseret dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren setelah salah mantan pejabat Pemprov Banten, Irfan Santoso ditetapkan tersangka.

Irfan melalui kuasa hukumnya, Alloy Ferdinan mengatakan, bahwa kliennya melakukan tindakan tersebut atas desakan dari Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Menurut dia, saat itu kliennya sudah merekomendasi agar pemberian hibah kepada Ponpes ditunda pada anggaran tahun berikutnya karena waktunya sudah melampaui batas.

Namun karena Irfan diperintah Gubernur Banten, akhirnya dana hibah itu tetap dianggarkan di tahun 2018 maupun 2020.

“Sebenarnya klien kami hanya korban jabatan saja,” katanya kepada awak media, Jumat 21 Mei 2021.

Sebelumnya, ulama-ulama besar di Banten ‘turun gunung’ mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Selasa, 8 Juni 2021. Mereka memberikan dukungan penuh kepada Kejati Banten untuk mengusut tuntas dugaan korupsi hibah pondok pesantren di Banten.

BACA :  Disnaker Cilegon Temukan Belasan TKA Ilegal di PT Heng Tai Yuan Indonesia

Para ulama besar yang hadir di Kejati di antaranya Abuya Muhtadi Dimyati, KH Embay Mulya Syarief, KH Matin Syarqowi, KH Sonhaji, KH Yusuf Mubarok, KH Sadeli, KH Munawar Halili, KH Asep Athoillah.

Turut hadir pula Uday Suhada, direktur eksekutif ALIPP yang merupakan pelapor kasus dugaan korupsi hibah pesantren tersebut.

Para ulama besar itu datang menjelang Salat Zuhur dan memulai dengan salat berjamaah di masjid Al-Mizan Kejati Banten. Kedatangan mereka disambut langsung Kepala Kejati (Kajati) Banten, Asep Nana Mulyana bersama jajaran pimpinan di Kejati Banten.

Para ulama dalam pertemuan itu menyampaikan lima hal kepada Kejati Banten. Di antaranya, bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Karenanya harus diperangi bersama.

Kemudian, perkara yang dilaporkan ALIPP harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum tanpa tebang pilih, siapapun yang terlibat. Sehingga ke depan perhatian dari pemerintah terhadap pondok pesantren tersalurkan secara utuh, tanpa potongan dan manipulasi.

Sebelumnya, mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) menggelar aksi di Gedung KPK, Kamis, 3 Mei 2021.

Mereka mendesak KPK turun ke Banten melakukan super visi kasus korupsi dana hibah pondok pesantren dan pengadaan masker yang ditangani Kejati Banten.

BACA :  Aktivis Anti-korupsi Banten Desak Polda Metro Jaya Tangkap Otak Penganiayaan Dua Petugas KPK

Selain berorasi dan membentangkan poster, massa aksi juga menggelar aksi theatrikal menggambarkan Kiai Banten diikat lehernya dengan tali plastik.

Aksi tersebut menurut mahasiswa adalah simbol agar Kiai dan pengurus pondok pesantren di Banten tidak dijadikan korban dalam kasus ini.

JPMI mengungkapkan, besaran anggaran hibah ponpes untuk tahun 2020 sebesar Rp 117 Miliar disalurkan kepada sebanyak 4.042 pondok pesantren di Provinsi Banten yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota.

Kemudian, dari total keseluruhan Ponpes yang disebutkan diatas, terdapat sebanyak 716 Ponpes Fiktif, dan sebanyak 202 Ponpes tidak memiliki izin operasional.

Pemuda dan mahasiswa di Banten yang tergabung Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia atau JPMI saat menggelar aksi di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis, 3 Juni 2021. JPMI mendesak KPK segera memanggil gubernur Banten, Wahidin Halim terkait dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren.(Istimewa)

Kejati Banten sejauh ini telah menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan korupsi, yakni Epi Saepul, seorang pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kecamatan Labuan; TB Asep, pemimpin salah satu pondok pesantren di Pandeglang; Agus Gunawan, pekerja harian lepas di Biro Kesra Banten; Irfan Santoso, mantan Kepala Biro Kesra Provinsi Banten; dan Toton Suriawinata, mantan Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah.

Wahidin Halim dalam beberapa kesempatan membantah dugaan sejumlah pihak yang menyeret-nyeret namanya dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren.

Seperti ketika menyikapi pelaporan JPMI di KPK. Menurutnya, para pelapor dirinya ke KPK hanya mencari sensasi.

WH menilai bahwa saat ini anak muda lebih sering terbawa emosi dan isu-isu yang beredar di media sosial.

WH juga menyebut, tandatangan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) dilakukan kepala biro.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana

 



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler