Connect with us

Berita Utama

Parah! Pesantren Ternyata Jadi Alat Segelintir Elit, Ini Pernyataan Keras Kiai di Banten soal Korupsi Dana Hibah Ponpes

Published

on

tokoh NU Banten Ketua NU Kota Serang KH. Matin Syarkowi

Tokoh NU Banten yang menjabat Ketua NU Kota Serang yang juga Ketua Majelis Pondok Pesantren Salafiah Banten dan Dewan Pembina Forum Bintang Sembilan Wali KH. Matin Syarkowi. (Dok. Banten Hits)

Serang – Sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, kiai serta ulama besar di Banten mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten, Selasa 8 Juni 2021.

Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada Kejati Banten yang tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pondok pesantren (ponpes) di Banten.

Salah satu tokoh yang hadir dalam kunjungan, KH. Matin Syarqowi kepada wartawan, termasuk wartawan BantenHits.com, Mahyadi, mengatakan, dukungan pada tokoh juga ditujukan untuk penuntasan seluruh perkara korupsi yang ditangani Kejati.

“Ya (dukungan untuk penuntasan) berbagai kasus korupsi, terutama menyangkut dana hibah ponpes,” ujar KH Matin Syarqowi di Kejati Banten.

BACA :  Razia Satpol PP Bocor, Panti Pijat yang Marak di Tangsel Mendadak Tutup

Pesantren Jadi Alat Elit

Menurutnya, perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah ponpes itu, banyak pesantren yang dijadikan sebagai alat oleh oknum-oknum untuk meraup keuntungan dari dana tersebut.

“Tujuan (kedatangan tokoh ke Kejati) adalah kami melindungi pesantren agar pesantren tidak dijadikan alat oleh oknum oknum. Siapa pun itu oknumnya yang merampas hak pesantren,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, kedatangannya bukan untuk menuduh salah satu orang yang menjadi oknum pemotongan dana tersebut. Melainkan, memberikan dukungan kepada Kejati Banten untuk mengusut tuntas perkara tersebut.

“Artinya yang mempermainkan pesantren nya itu aja, kita tidak ada tuduhan tuduhan, semua kita tahu dalam hukum itu semua tetap harus ditegakan,” ungkapnya.

Matin meminta untuk semua pihak tidak membuat kegaduhan atas perkara tersebut. Dia berharap, semua pihak dapat mengikuti proses hukum yang  berlaku.

BACA :  Kapolda dan Danrem 064/MY Tinjau Gereja Se-Banten

“Kami mohon kepada semua pihak jangan lagi membuat kegaduhan dalam pengertian ikuti saja proses hukum,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Abuya Muhtadi Dimyati, KH Embay Mulya Syarief, KH Matin Syarqowi, KH Sonhaji, KH Sadeli, KH Yusuf Mubarok, KH M.Romly, KH Muhtar Fatawi, Direktur ALIPP sekaligus pelapor dugaan korupsi dana hibah Ponpes, Uday Hudaya.

Kejati Banten sejauh ini telah menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan korupsi, yakni Epi Saepul, seorang pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kecamatan Labuan; TB Asep, pemimpin salah satu pondok pesantren di Pandeglang; Agus Gunawan, pekerja harian lepas di Biro Kesra Banten; Irfan Santoso, mantan Kepala Biro Kesra Provinsi Banten; dan Toton Suriawinata, mantan Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah.

Mahasiswa dan pemuda yang tergabung Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia atau JPMI menggelar aksi theatrikal di KPK, Kamis, 3 Juni 2021. Mereka mendesak KPK segera memanggil Gubernur Banten, Wahidin Halim terkait dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren. (Istimewa)

Sebelumnya, mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) menggelar aksi di Gedung KPK, Kamis, 3 Mei 2021.

BACA :  Polisi Amankan Puluhan Pelajar Diduga Akan Tawuran di Kabupaten Tangerang

Mereka mendesak KPK turun ke Banten melakukan super visi kasus korupsi dana hibah pondok pesantren dan pengadaan masker yang ditangani Kejati Banten.

Selain berorasi dan membentangkan poster, massa aksi juga menggelar aksi theatrikal menggambarkan Kiai Banten diikat lehernya dengan tali plastik.

Aksi tersebut menurut mahasiswa adalah simbol agar Kiai dan pengurus pondok pesantren di Banten tidak dijadikan korban dalam kasus ini.

JPMI mengungkapkan, besaran anggaran hibah ponpes untuk tahun 2020 sebesar Rp 117 Miliar disalurkan kepada sebanyak 4.042 pondok pesantren di Provinsi Banten yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota.

Kemudian, dari total keseluruhan Ponpes yang disebutkan diatas, terdapat sebanyak 716 Ponpes Fiktif, dan sebanyak 202 Ponpes tidak memiliki izin operasional.

Merespons aksi unjuk rasa, perwakilan KPK mendatangi pengunjuk rasa dan bersedia menyampaikan tuntutan JPMI ke bagian yang berwenang menangani perkara tersebut di KPK.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Terpopuler