Connect with us

Berita Terbaru

Aleg PKS di Banten Ini Lantang Menolak Pajak Sembako; Beban Hidup Masyarakat Sudah Berat

Published

on

Ketua DPD PKS Lebak, Iip Makmur saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan MPD, DED dan DPD PKS Kab. Lebak. (Istimewa)

Lebak- Rencana pemerintah terkait pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok seperti beras hingga daging.

Meski Pengenaan PPN ini masih dalam rancangan undang-undang, rupanya sudah banyak pihak yang mengkritisi dan menolak kebijakan itu diterapkan.

Salah satunya Iip Makmur. Anggota legislatif (Aleg) DPRD Banten ini dengan lantang menolak sembako dikenakan pajak.

Bukan tanpa alasan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai kebijakan itu hanya akan menambah beban hidup masyarakat.

“Kasihan masyarakat, pandemi belum berakhir beban hidup sangat berat,”kata Iip kepada BantenHits, Sabtu, 12 Juni 2021.

BACA :  Satpol PP Kota Tangerang Kembali Sita Ratusan Miras

Ia juga mendorong agar pemerintah membatalkan rencana pengenaan pajak pada sembako.

“Cari sektor lain jika ingin mendongkrak pendapatan pajak. Jangan sembako,”tandasnya.

Dikutip Bantenhits dari CNN Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku bingung soal bocornya dokumen soal PPN sembako dan sekolah bocor ke publik. Pasalnya, secara etika politik seharusnya draf rencana aturan pajak itu tidak bocor ke publik sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan langsung ke DPR.

“Kami dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui Surat Presiden. Oleh karena itu, ini situasinya jadi agak kikuk karena kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga, jadi kami tidak dalam posisi bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari rencana pajak kita,” ungkap Ani saat rapat di Komisi XI DPR, Kamis (10/6).

BACA :  MUI Kota Tangerang Imbau Umat Muslim Gelar Salat Gerhana

Setelah itu, draf tersebut akan dibahas antara pemerintah dan DPR melalui komisi bersangkutan, yaitu Komisi XI. Bila pembahasan final dan kebijakan bisa dinyatakan menjadi aturan, barulah pemerintah memberikan penjelasan dan sosialisasi ke publik.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler