Connect with us

Berita Utama

Benarkah Jagung, Ubi hingga Gabah Bakal Kena PPN? Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Published

on

Wacana penerapan PPN untuk sembako sedang ramai dibicarakan publik. Dirjen Pajak pun memberikan penjelasan. FOTO ILUSTRASI: Petani di Pandeglang saat melihat tanaman padi yang diserang hama wereng. (DOK. BantenHits.com/Engkos Kosasih)

Jakarta – Wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN terhadap sembako dan jasa pendidikan di Indonesia, tengah ramai menjadi perbincangan publik.

Banyak publik yang menyatakan kekecewaannya terhadap wacana ini. Bagaimana sebetulnya duduk persoalan ini?

Bukan Sumber Resmi Pemerintah

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, melalui keterangan tertulis kepada BantenHits.com mengatakan, maraknya pemberitaan mengenai pengenaan PPN atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah.

“Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan COVID-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemi,” tulis keterangan resmi tersebut.

BACA :  Tinjau Simulasi Tanggap Bencana di Pandeglang, Jokowi : Indonesia Rawan Bencana  

Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, lanjutnya, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, di antaranya usulan perubahan pengaturan PPN.

Ada pun poin-poin penting usulan perubahan di antaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk mengurangi distorsi.

“(Kemudian) penerapan multitarif, dengan mengenakan tarif PPN yang lebih rendah daripada tarif umum misalnya atas barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah,” jelasnya.

“Dan (penerapan) tarif PPN yang lebih tinggi daripada tarif umum untuk barang-barang yang tergolong mewah yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Bahkan untuk jenis barang tertentu akan dikenai PPN Final untuk tujuan kesederhanaan dan kemudahan,” sambungnya.

BACA :  Polres Cilegon Amankan 26 Pemilik Warung Jamu, 648 Botol Miras Oplosan Disita

Menurut Dirjen Pajak, rencana ini akan dibahas lebih lanjut bersama DPR dan tentunya akan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar lebih baik dan adil, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, gotong-royong, serta meningkatkan kontribusi kelompok yang mampu dengan kompensasi dan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Daftar Komoditi yang Kena PPN

Dikutip BantenHits.com dari Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak semua sembako ditarik PPN.

Menurut Bendahara Negara ini, PPN hanya akan dikenakan untuk sembako atau bahan pangan dengan kualitas premium yang banyak dikonsumsi masyarakat kelas menengah ke atas.

Lalu, apa saja sembako yang akan dikenakan PPN?

Mengutip unggahan Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya, berikut contoh sembako yang akan dikenakan PPN:

1. Beras Basmati
2. Beras Shirataki
3. Daging sapi Kobe
4. Daging sapi Wagyu.

BACA :  Bangun Jam Gede Jasa, Pemkot Tunjukan Kota Tangerang sebagai Kota Modern

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, komoditas premium itu berharga 5 hingga 15 kali lipat dari harga sembako biasa.

Atas dasar itu, untuk komoditas beras lokal seperti merek Rojolele hingga Pandan Wangi akan terbebas dari PPN. Hal tersebut pun berlaku bagi daging sapi yang bukan kelas premium.

“Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati dikutip Kompas.com, Selasa, 15 Juni 2021.

Adapun berdasarkan draft Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), daftar sembako yang akan dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

1.Beras dan gabah
2. Jagung
3. Sagu
4. Kedelai
5. Garam konsumsi
6. Daging
7. Telur
8. Susu
9. Buah-buahan
10. Sayur-sayuran
11. Ubi-ubian
12. Bumbu-bumbuan
13. Gula konsumsi.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler