Jakarta – Wakil rakyat dari Banten, yakni anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah memasukan riset Vaksin Nusantara sebagai salah satu anggota Konsorsium Riset COVID-19.
Menurutnya, pemerintah perlu memberi kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat yang ingin berpartisipasi mengatasi pandemi COVID-19. Apalagi upaya yang dilakukan tim riset Vaksin Nusantara sudah memenuhi standar penelitian.
“Konsorsium Riset Covid-19 perlu melibatkan tim riset Vaksin Nusantara untuk melengkapi platform pengembangan vaksin Merah Putih yang telah ada. Sehingga pengembangan Vaksin Nusantara ini menjadi sinergis dan optimal,” kata Mulyanto saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI, Rabu 16 Juni 2021 seperti dilansir dalam keterangan tertulis kepada BantenHits.com.
Rapat Dengar Pendapat digelar Komisi VII DPR RI dengan Ketua Konsorsium Riset Covid-19, BRIN; Direktur LBM Eijkman dan Prof. Dr. Terawan A. Putranto, Ketua Tim riset Vaksin Nusantara.
Mulyanto menambahkan, konsorsium Riset Covid-19 ini dapat menjadi payung ilmiah sekaligus scientific proof dalam pengembangan Vaksin Nusantara.
Dengan demikian berbagai argumen filosofis keilmuan dan temuan teknis ilmiah yang muncul dapat dibahas secara objektif dalam Konsorsium. Hal ini sesuai dengan fungsi Konsorsium Riset sebagai forum evaluasi dan koordinasi ilmiah riset Covid-19.
“Ini solusi yang produktif, ketimbang membiarkan polemik soal Vaksin Nusantara di media sosial. Karena kalau dibiarkan hanya memunculkan sikap pro-kontra non ilmiah, dukung-mendukung oleh elit, yang akhirnya merembes masuk ke wilayah sosial politik. Ujung-ujungnya hanya menambah bising atmosfer kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kan kontraproduktif,” kata Mulyanto.
Selain itu, lanjut Mulyanto, kebersamaan dalam Konsorsium Riset akan membuat riset Vaksin Nusantara menjadi lebih akseleratif. Karena riset dilakukan melalui sinergi kelembagaan, SDM, jaringan, informasi ilmiah, sarpras dan dukungan pendanaan.
“Jangan seperti sekarang ini, pengembangan Vaksin Nusantara berjalan “sendiri” tanpa bimbingan kelembagaan yang kokoh,” jelasnya.
Tanpa koordinasi kelembagaan yang kuat, lanjut Mulyanto, komunikasi atas proses dan hasil riset Vaksin Nusantara menjadi tidak terkanalisasi dengan baik.
“Akibatnya terjadi debat publik di medsos dan mobilisasi dukung-mendukung secara politik. Ini tidak sehat dan menghabiskan energi kita,” jelas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Seperti diketahui, BRIN melalui Konsorsium Riset COVID-19 mengkoordinasikan 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.
Karena itu, kata Mulyanto, akan menjadi sinergis dan produktif kalau konsorsium riset vaksin nasional memasukan tambahan riset vaksin Nusantara sebagai platform kedua belas riset vaksin Merah Putih.
Mulyanto menambahkan negara perlu intervensi untuk mendorong riset dan produksi vaksin domestik. Sehingga Indonesia tidak sekedar menjadi Negara pengguna dan pembeli.
“Indonesia bisa menjadi ‘Negara pembuat’, yang berbasis keunggulan para inovator handal nasional. SDM dan lembaga riset kita mampu melakukan itu. Jangan kalah dengan para mafia impor vaksin,” tandas Mulyanto.
Mulyanto melihat peran BRIN sangat penting dalam mengatasi polemik di atas. Mengingat BRIN merupakan lembaga dengan tugas pokok dan fungsi merumuskan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan riset dan inovasi secara nasional.
Untuk itu Mulyanto mendesak Pemerintah untuk segera mengkonsolidasikan riset Vaksin Nusantara ini ke dalam Konsorsium Riset COVID-19, agar program riset Vaksin domestik semakin konsolidatif dan segera dapat diproduksi secara massal.
“Sayang kalau APBN kita yang ratusan triliun Rupiah dihabiskan untuk impor vaksin asing,” tutupnya.
Editor: Fariz Abdullah
