Connect with us

Berita Terbaru

Aktivis Beberkan Percakapan dengan Pegawai KPK; Tak Bisa Ambil Alih Kasus Korupsi Hibah Ponpes di Banten Namun Bisa Supervisi

Published

on

Perempuan petugas KPK RI (kiri) menerima surat tuntutan yang tengah dibacakan Koordinator JPMI, Deni Iskandar saat menggelar aksi di KPK. (Istimewa)

Tangerang – Kabar baik tentang progres penanganan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah ponpes di Banten datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Seperti diketahui, KPK telah menerima laporan kasus ini dari Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia atau JPMI, Rabu, 28 April 2021.

Saat itu, JPMI melaporkan tiga orang pejabat Pemprov Banten yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini, di antaranya, Gubernur Banten, Wahidin Halim; Sekretaris Daerah, Almuktabar; dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rina Dewiyanti.

Lalu bagaimana progres penanganan laporan tersebut?

Kepada BantenHits.com, Koordinator JPMI, Deni Iskandar, Jumat malam, 18 Juni 2021 membagikan hasil percakapannya dengan petugas KPK yang menangani laporannya.

Menurut Deni, tak lama setelah pihaknya menyerahkan laporan ke KPK, seorang petugas KPK menelepon dirinya.

BACA :  Mau Beraksi di Karawaci, Begal Ditembak Polisi

Setelah memperkenalkan diri, petugas KPK itu kemudian menyampaikan, pihaknya ingin meminta sejumlah informasi dan dokumen terkait dengan laporan yang dilakukan JPMI.

“Ini ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi terkait dengan dua kali pengaduan Bapak,” kata petugas tersebut seperti ditirukan Deni.

Kata Deni, petugas tersebut memastikan bahwa kasus tersebut sudah ditangani Kejati Banten. Karenanya, KPK tidak bisa mengambil alih kasus yang ditangani, namun bisa melakukan supervisi.

“Kita tidak bisa mengambil alih, kita hanya bisa mengupayakan supervisi apabila ada dokumen tambahan karena ini sudah ditangani Kejati. Kita akan upayakan supervisi jika Bapak punya dokumen-dokumennya. Nanti untuk (dokumen) lengkapnya bisa dikirim ke kami,” ungkap Deni menirukan lagi pernyataan petugas KPK yang menghubunginya.

Progres perkembangan soal penanganan kasus korupsi dana hibah Ponpes di Banten sebelumnya disampaikan langsung Ketua KPK, Firli Bahuri kepada Deni Iskandar melalui WhatsApp.

Sejauh ini, belum ada keterangan resmi KPK terkait penanganan kasus korupsi dana hibah Ponpes di Banten yang sudah hampir dua bulan dilaporkan JPMI. BantenHits.com masih mengupayakan konfirmasi KPK.

BACA :  Disebut Pencitraan, Bupati Irna: Ibu Jadikan Muhasabah

Sebelumnya, JPMI mendesak KPK mengambil alih penanganan kasus korupsi dana hibah Ponpes di Banten yang ditangani Kejati. Pasalnya, JPMI menduga Kejati Banten dalam tekanan.

“Kami melihat bahwa, kerja-kerja Kejaksaan Tinggi Banten, posisinya diduga sedang berada dalam tekanan. Dari hasil penglihatan kami, justru sampai saat ini, Kejati belum mengungkap aktor atau dalang dibalik kasus korupsi hibah Ponpes ini,” kata Deni, Jumat, 18 Juni 2021.

Diketahui, Kejati Banten sejauh ini telah menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan korupsi, yakni Epi Saepul, seorang pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kecamatan Labuan; TB Asep, pemimpin salah satu pondok pesantren di Pandeglang; Agus Gunawan, pekerja harian lepas di Biro Kesra Banten; Irfan Santoso, mantan Kepala Biro Kesra Provinsi Banten; dan Toton Suriawinata, mantan Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah.

BACA :  Sepanjang 2019, Empat Pj Kades di Pandeglang Terlibat Korupsi Dana Desa

Salah satu tersangka, Irfan Santoso yang merupakan mantan bawahan Wahidin Halim melalui kuasa hukumnya, Alloy Ferdinan mengatakan, bahwa kliennya melakukan tindakan tersebut atas desakan dari Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Menurut dia, saat itu kliennya sudah merekomendasi agar pemberian hibah kepada Ponpes ditunda pada anggaran tahun berikutnya karena waktunya sudah melampaui batas.

Namun karena Irfan diperintah Gubernur Banten, akhirnya dana hibah itu tetap dianggarkan di tahun 2018 maupun 2020.

“Sebenarnya klien kami hanya korban jabatan saja,” katanya kepada awak media, Jumat 21 Mei 2021.

Wahidin Halim dalam beberapa kesempatan membantah dugaan sejumlah pihak yang menyeret-nyeret namanya dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren.

Seperti ketika menyikapi pelaporan JPMI di KPK. Menurutnya, para pelapor dirinya ke KPK hanya mencari sensasi.

WH menilai bahwa saat ini anak muda lebih sering terbawa emosi dan isu-isu yang beredar di media sosial.

WH juga menyebut, tandatangan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) dilakukan kepala biro.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler