Connect with us

Berita Terbaru

Wali Kota Serang Sebut Banyak Retribusi Ilegal di Kawasan Banten Lama

Published

on

Wali Kota Serang, Syafruddin saat menerima reses Anggota DPRD Banten dapil Kota Serang di ruang kerjanya, Jumat 18 Juni 2021. Syafrudin meminta Pemprov Banten menyerahkan pengelolaan Kawasan Banten Lama ke Pemkot Serang. (BantenHits.com/ Mahyadi)

Serang – Kawasan Banten Lama, salah satu destinasi wisata sejarah di Banten, ternyata menyimpan sejumlah masalah. Salah satunya soal maraknya praktik retribusi ilegal.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Serang, Syafruddin saat menerima reses Anggota DPRD Banten dapil Kota Serang di ruang kerjanya, Jumat 18 Juni 2021.

Karena maraknya retribusi ilegal yang tak masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang dan Provinsi Banten, Syafrudin meminta kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk menyerahkan kewenangan Kawasan Banten Lama kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.

“Itu perlu disampaikan untuk dibawa ke Pemerintah Provinsi Banten, karena Banten Lama ini aset Pemkot Serang. Sehingga, pada saat rapat Pemkot Serang dengan Kenadziran menuntut untuk Provinsi segera menyerahkannya karena ini semerawut sekali,” jelas Syafrudin kepada awak media. 

BACA :  BPOM Banten Temukan Otak-otak dan Tahu Mengandung Boraks di Pasar Tamansari Kota Serang

Setelah Kawasan Banten Lama itu diserahkan, Syafrudin menargetkan PAD-nya akan besar ditarik oleh Kota Serang dan pihaknya juga menegaskan bakal mampu untuk pengelolaannya. 

“Kalau kita yang mengelola itu besar, kita di situ hanya mengelola Terminal Ciputri, yang lainnya dikuasai oleh Provinsi dan Perkim Provinsi Banten itu kan tidak jelas, ke mana larinya?Jika diserahkan kita mampu menarik Rp 2 sampai 3 miliar,” tegasnya. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Banten dapil Kota Serang Juhaeni M Rois mengatakan, terkait pengelolaan parkir Kawasan Banten Lama, pihaknya akan mengklarifikasi ke Dinas Perkim Provinsi Banten.

“Kita akan klarifikasi sejauh mana karena Kawasan Banten Lama itu kewenangan Kota Serang. Kita akan ke Perkim, seharusnya Provinsi tidak ikut campur,” ungkapnya. 

BACA :  KMP Trimas Kanaya Dilarang Beroperasi di Merak-Bakauheni

Namun dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Banten sudah membangun Kawasan Banten lama. Akan tetapi, ketika itu kewenangan Pemkot Serang segera menyerahkan pengelolaannya agar tertib.

“Sebagai institusi pemerintahan yang berkidmat untuk masyarakat seharusnya Provinsi Banten melaksanakan kewajibannya sesuai tupokisnya dan sebaliknya. Jangan sampai kewenangan Kota Serang diambil alih oleh oleh Provinsi gara-gara yang membangun Provinsi,” tandasnya.

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler