Connect with us

Berita Utama

Reward bank bjb Syariah atas Penyimpanan Dana Hibah KPU Pandeglang Rp 68,2 M Dinilai Janggal, BPK dan BPKP Diminta Audit

Published

on

Foto ilustrasi: Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Pandeglang dengan KPU, di ruang Garuda Pendopo Pandeglang, Rabu, 2 Oktober 2019. (BantenHits.com/ Engkos Kosasih)

Pandeglang – Pemberian reward atau imbalan atas penyimpanan dana hibah KPU Pandeglang untuk Pilkada 2020 lalu senilai Rp 68,2 miliar dinilai janggal, tidak transparan dan terindikasi bermasalah.

Hal tersebut diungkapkan Komunitas Nasional Pemuda Independen alias KNPI Plat Merah melalui keterangan tertulis kepada BantenHits.com, Rabu malam, 30 Juni 2021.

Menurut Sekretaris Jenderal KNPI Plat Merah, Iding Gunadi, selain kejanggalan soal reward dari bank bjb Syariah serapan anggaran KPU Pandeglang juga dinilai tak efisien.

Karenanya, KNPI Plat Merah mendesak Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten, untuk segera melakukan audit terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang.

“Jelas, dalam hal ini kami meminta agar BPK dan BPKP Banten segera melakukan audit pada KPU Pandeglang. Pertama soal serapan anggaran Pilkada tahun 2020 yang tidak efisien. Kedua, soal adanya pemberian reward (imbalan) dari Bank BJB Syariah pada KPU yang sampai saat ini kami nilai tidak jelas,” kata Iding.

BACA :  Tim Investigasi Demokrat Banten Ungkap Fakta Seputar Penggerebekan Plt Ketua DPRD Lebak di Rumah Janda

Iding mengungkapkan, sebelumnya pada Selasa, 29 Juni 2021, KNPI Plat Merah melakukan audiensi dengan KPU Pandeglang. Pada audiensi itu, menurut Iding, pihak KPU enggan membuka nota perjanjian kerjasama antara bank bjb Syariah dengan KPU Pandeglang.

“Kemudian KPU sendiri enggan membuka nota perjanjiannya ke publik. Padahal itu adalah APBD yang harus diketahui publik. Itu uang rakyat,” jelas Iding.

Dana Insentif Dikonversi Barang

Iding mengungkapkan, dalam audiensi dengan KPU Pandeglang, KNPI Plat Merah juga mempertanyakan alasan memilih bank bjb sebagai mitra, serta besaran pemberian reward (imbalan) yang diberikan bank bjb Syariah pada KPU Pandeglang untuk penyimpanan anggaran hibah KPU Pandeglang sebesar Rp 68,2 Miliar itu.

Menjawab pertanyaan tersebut, kata Iding, Sekretaris KPU Pandeglang, Dina Kurnia Sari mengatakan, pihak bank bjb Syariah menawarkan produk, dan KPU juga membuka seleksi secara terbuka.

BACA :  Raih Penghargaan IRSA 2018, Kota Tangerang Jadi Pelopor Kendaraan yang Berkeselamatan

Namun demikian, Dina menjelaskan, dalam proses perjanjian seleksi dengan pihak bank bjb Syariah, KPU Pandeglang hanya menerima barang.

“Kami terima itu barang, karena kalau bentuk uang itu tidak boleh. Contohnya seperti Meja, Komputer. Jadi yang kita laksanakan itu bukan dalam bentuk nominal. Karena anggaran kami itu bentuknya barang,” ujar Iding menirukan pernyataan Dina.

Selain itu, lanjut Iding, KPU Pandeglang juga tidak mau membuka nota perjanjian kerjasama dengan pihak Bank BJB Syariah tersebut. Kepada KNPI Plat Merah Dina menegaskan bahwa, perjanjian yang dibuat KPU dengan pihak Bank terkait, sengaja tidak dipublish karena penjanjian tertutup.

Dana Tak Terserap Telah Dilaporkan

Dihubungi wartawan secara terpisah, Ketua Divisi Data dan Informasi (Dating) KPU Kabupaten Pandeglang, Ahmad Munawar tak menampik soal adanya anggaran KPU Pandeglang pada Pilkada yang tidak terserap itu.

BACA :  City Galery Kota Tangerang Ditarget selesai Akhir Tahun

Munawar menjelaskan, dari jumlah anggaran Pilkada Pandeglang 2020 yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) itu, sebesar Rp. 2,6 Miliar tidak terserap. Adapun sisa anggaran tersebut, jelas Munawar, sudah dilaporkan ke Bupati Pandeglang, Irna Narulita.

“Jadi untuk anggarannya itu sebesar Rp 68,2 miliar. Kemudian, dari anggaran itu yang kita serap sebesar Rp 65,8 miliar. Jadi betul ada sisa anggaran, itu sekitar Rp 2,6 miliar,” jelas Munawar kepada wartawan saat menerima audiensi KNPI Plat Merah di kantor KPU Pandeglang, Jalan Perkantoran Cikupa, Kecamatan Pandeglang, Selasa, 29 Juni 2021.

“Adapun untuk tahapan penggunaan anggaran ini sudah kita laporkan ke Bupati Pandeglang, itu juga sudah dikawal juga oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yah,” pungkas Munawar.

Editor: Fariz Abdullah

Catatan:

Redaksi mengubah judul dan isi berita yang berkaitan dengan bank bjb setelah mendapatkan klarifikasi dari bank bjb. Produk bank yang dimaksud dalam pemberitaan ternyata bukan bank bjb seperti yang kami tuliskan sebelumnya, melainkan bank bjb Syariah..
Demikian koreksi kami lakukan. Kami mohon maaf untuk kekeliruan ini. Salam..



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler