Connect with us

Berita Terbaru

Buntut PPDB SMA di Banten Saban Tahun Kacau; Ombudsman Panggil Kepala Dindik, Diskominfo dan Inspektorat

Published

on

Foto Ilustrasi: Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, Dedy Irsan saat diwawancarai oleh awak media terkait penindakan hukum kepada penambang emas ilegal di Kawasan TNGHS. (Dok.BantenHits.com/ Mahyadi)

Serang – Tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Banten, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Inspektorat dipanggil Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten.

Pemanggilan dilakukan terkait kacaunya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA 2021 di Provinsi Banten. Seperti diketahui, kacaunya PPDB SMA di Banten selalu terjadi saban tahun.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan mengatakan, permintaan keterangan kepada tiga kepala OPD di Pemprov Banten rencananya akan dilaksanakan, Senin, 5 Juli 2021.

BACA :  Surat Penundaan Dicabut, OPD di Lebak Sudah Bisa Laksanakan Kegiatan APBD 2020

“Panggilan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan dan hasil investigasi Ombudsman Banten. Selama proses PPDB tahun ini, Ombudsman Banten melakukan pemantauan dan menerima pengaduan dari masyarakat,” kata Dedy Irsan, kepada awak media, Kamis 1 Juli 2021.

Dijelaskan Dedy, sesuai dengan kewenanganya, Ombudsman telah melakukan koordinasi dengan Panitia Penyelenggara PPDB, khususnya dari unsur Dindikbud Banten, tujuanya untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengaduan yang diterima.

“Kami memandang masih perlu meminta penjelasan/keterangan dari berbagai pihak agar Ombudsman memperoleh informasi yang utuh serta tindak lanjut agar betul-betul tidak ada masyarakat yang dirugikan,”ucap Dedy.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ombudsman Banten telah merilis sejumlah temuan permasalahan dalam proses PPDB online tingkat SMA di wilayah Provinsi Banten. Tersebut di antaranya sistem online yang tidak berjalan, belum adanya tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan kurangnya sosialisasi informasi mengenai perubahan kebijakan PPDB.

BACA :  Tangis Haru Pasutri Penjual Jagung Rebus di Cibadak Lebak saat Rumah Reotnya Rampung Dibangun Gapensi

“Ombudsman ingin memastikan PPDB tahun ini berjalan sesuai dengan prinsip objektif, tranparan, akuntabel, dan berkeadilan. Jika ada permasalahan, penyelenggara dan pemangku kebijakan sudah sepatutnya dapat merespon dengan alternatif kebijakan dan payung hukum yang memadai agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan,” tutur Dedy.

Kepala Ombudsman Banten menyayangkan permasalahan PPDB yang selalu muncul hampir setiap tahun. Padahal seharusnya Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dan melakukan persiapan yang cukup untuk menangani kendala-kendala yang terjadi.

Ombudsman Banten mengklaim telah melakukan komunikasi dan menyampaikan masukan mengenai penyelenggaraan PPDB kepada Pemerintah Provinsi sejak awal tahun.

“Permasalahan yang terjadi saat ini, seharusnya mereka bisa diantisipasi jika persiapan dilakukan lebih baik,” pungkasnya.

BACA :  Habisi Nyawa Siti Aminah, Y Terancam 12 Tahun Penjara

Editor: Darussalam Jagad Syahdana



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler