Jakarta – Sebelum memutuskan impor gas oksigen dari luar negeri, Pemerintah sebaiknya memaksimalkan kapasitas produksi pabrik-pabrik gas oksigen yang menganggur. Upaya ini bisa lebih efektif dan bermanfaat bagi pergerakan ekonomi nasional.
Demikian pendapat legislator dari Banten, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kepada media, Rabu, 7 Juli 2021 terkait rencana Pemerintah melakukan impor gas oksigen dari Singapura dan Taiwan.
Mulyanto melihat Pemerintah perlu mengurai masalah ini secara seksama. Selanjutnya mengambil tindakan dan kebijakan yang tepat. Pemerintah jangan ikut-ikutan panik dan langsung mengimpor gas oksigen.
“Daripada impor lebih baik Pemerintah mengoptimalkan kapasitas pabrik gas oksigen yang selama ini menganggur (idle capacity) menuju 100%. Kalkulasinya harus matang. Sebab selama ini kinerja perdagangan gas oksigen kita makin membaik, impor terus menurun menuju kemandirian,” ujar Mulyanto.
Produksi Gas Oksigen Dalam Negeri Cukup
Mulyanto menyebutkan, data BPS menunjukan impor gas menurun tajam sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Dari impor sebesar 3.9 juta ton di tahun 2017 melorot menjadi hanya sebesar 1.3 juta ton di tahun 2020.
Dibandingkan dengan produksi gas oksigen dalam negeri yang sebesar 640 juta ton per tahun maka impor gas oksigen kita hanya 0.2 %. Artinya sebesar 99.8% kebutuhan gas oksigen kita dipenuhi dari pengadaan domestik. Ini pun masih dengan kapasitas produksi sebesar 74%. Masih ada kapasitas yang menganggur sebesar 26% atau sekitar 225 juta ton per tahun.
“Ini prestasi yang membanggakan. Bahkan beberapa waktu lalu kita berhasil membantu gas oksigen ini ke India,” lanjut Mulyanto.
Dalam paparan Kemenkes saat Rapat Kerja di DPR menyebutkan dari sisi alokasi, sekarang ini sektor industri dialokasikan sebesar 70 persen. Sedang sektor kesehatan dialokasikan hanya sebesar 30 persen.
Sementara kebutuhan untuk medis sebesar 800 ton per hari (atau 292 juta ton per tahun) dan diperkirakan meningkat menjadi 2.000 ton per hari (730 juta ton per tahun).
“Jadi kalau kita geser kuota sektor industri ke sektor kesehatan, apalagi kalau kapasitas pabrik oksigen yang menganggur ini dioptimalkan, maka masih ada sisa sebesar 137 juta ton/tahun. Artinya produksi gas oksigen dalam negeri relatif cukup,” jelasnya.
Jadi, lanjutnya, apa yang dilakukan Pemerintah untuk menggeser alokasi gas oksigen industri untuk kesehatan sampai 100 persen di masa-masa panik seperti sekarang ini sudah tepat.
“Kemudian, yang perlu segera dilakukan adalah kebijakan untuk mengoptimalkan kapasitas pabrik gas oksigen yang menganggur menuju 100%. Ini hal yang strategis perlu dilakukan. Agar kita tidak mengandalkan impor lagi,” imbuh Mulyanto.
Selain itu Mulyanto minta Pemerintah memperhatikan aspek pengawasan, terutama pada jaringan distribusi, termasuk juga transportasinya.
Pemerintah, melalui aparat pengawasannya, perlu memastikan, bahwa tidak ada penimbunan tabung gas oksigen yang menyebabkan kelangkaan tersebut. Atau ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Selain itu, Pemerintah perlu mensosialisasikan kondisi yang ada kepada masyarakat agar tidak terjadi panic buying. Jangan sampai masyarakat yang tidak membutuhkan, banyak menyimpan gas oksigen ini di rumah-rumah.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah mengimpor 10 ribu oksigen konsentrator dari Singapura untuk memenuhi kebutuhan oksigen di tengah lonjakan kasus penularan COVID-19.
Selain Singapura, Pemerintah Indonesia akan menerima impor pasokan oksigen dari Taiwan.
“Sekarang sudah ada kami pesan 10 ribu dan sebagian sudah mulai datang dengan pesawat Hercules dari Singapura,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers, Selasa, 6 Juli seperti dikutip BantenHits.com dari CNNIndonesia.
Luhut menjelaskan oksigen konsentrator adalah alat medis yang berfungsi menyediakan oksigen dengan cara mengambil udara dari luar. Alat ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasien COVID-19 dengan gejala ringan.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia akan menerima impor pasokan oksigen dari Taiwan. Kebijakan impor dibuka oleh Kementerian Perdagangan sesuai usulan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hal tersebut diungkapkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat konferensi pers virtual, Senin, 5 Juli 2021.
“Jadi dari Taiwan ini sudah jalan,” ujar Lutfi.
Sebelumnya, BNPB meminta agar produk-produk penting dalam penanganan dampak COVID-19 tidak dihalangi untuk masuk ke Indonesia.
“Jadi saya pastikan oksigen ini sudah masuk list dan mudah-mudahan tidak ada kendala untuk pengadaannya, terutama di batas negara dari luar ke Indonesia,” kata Lutfi.
Sayang, ia enggan memberi rincian lebih lanjut mengenai impor oksigen ini. Begitu juga dengan negara-negara lain yang sekiranya akan mengirim oksigen untuk Indonesia.
“Ini bukan dari mana saja, tapi dari mana pun kalau barangnya sudah masuk list, itu sudah masuk esensi dan kita pastikan kelancarannya di pelabuhan sudah dengan baik,” jelasnya.
Di sisi lain, Lutfi mengatakan kementeriannya juga akan menjamin kelancaran distribusi obat-obatan dan alat kesehatan. Kebijakan ini juga sudah dikoordinasikan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta kementerian/lembaga lain.
“Alkes dan obat-obatan akan menjadi prioritas terutama di PPKM Darurat. Kami memastikan semua yang ada, bisa didistribusikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Kendati begitu, ia mengatakan masalah harga alkes dan obat yang naik di masyarakat bukan berada di ranah Kemendag.
“Ini adalah tupoksi dari Kemenkes,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Indonesia akan mengimpor tabung oksigen untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat sejalan dengan lonjakan kasus COVID-19.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk mengimpor tabung 6 meter kubik dan 1 meter kubik untuk memenuhi ruang-ruang darurat tambahan yang ada di rumah sakit,” ungkap Budi.
Budi mengatakan proses distribusi oksigen liquid ke rumah sakit dalam volume besar menggunakan tangki tak maksimal dalam memenuhi kebutuhan pasien covid-19. Masalahnya, mayoritas rumah sakit lebih banyak menggunakan tabung oksigen karena tambahan kamar darurat.
“Sehingga kami juga melihat ada isu di distribusi yang tadinya bisa kirim langsung memasukkan ke tangki besar liquid untuk didistribusikan dengan jaringan oksigen, sekarang harus dilakukan dalam bentuk tabung,” terang dia.
Saat ini, kapasitas produksi oksigen nasional berjumlah 866 ribu ton per tahun. Namun, utilisasi semua pabrik sekarang hanya 75 persen.
Akibatnya, jumlah produksi riil hanya 640 ribu ton per tahun. Mayoritas atau 75 persen oksigen itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa industri baja dan nikel.
Ditunggu Mafia
Terkait meningkatkannya kebutuhan tabung oksigen, sebelumnya Mulyanto juga mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan tabung oksigen di berbagai rumah sakit, Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan produksi dalam negeri.
“Pemerintah jangan terburu-buru membuka opsi impor sebab penanggulangan COVID-19 sebaiknya disinergikan dengan upaya menggerakan sektor industri dan ekonomi masyarakat,” kata Mulyanto melalui keterangan tertulis yang diterima BantenHits.com, Selasa, 6 Juli 2021.
Mulyanto menyebutkan impor itu ibarat perceraian dalam rumah tangga. Tidak diharamkan namun dibenci. Tidak boleh sembarangan dibuka kecuali darurat dan sangat memaksa.
“Kemarin sudah bagus kita mengirim gas oksigen ke India. Masak sekarang kita ingin impor. Padahal bibir kita belum kering benar membahas masalah itu,” singgung Mulyanto.
Yang harus dilakukan Pemerintah, menurut Mulyanto adalah melakukan analisis supply-demand yang akurat dan mengoptimalkan produk domestik.
“Jangan belum apa-apa sudah membuka opsi impor. Kebijakan seperti Ini memang ditunggu-tunggu mafia impor,” ucapnya.
Mulyanto meminta Pemerintah memutakhirkan data produksi domestik yang ada di dalam negeri. Juga perlu ditinjau kebijakan alokasi gas oksigen untuk sektor kesehatan dan sektor industri.
Kalau memang sektor kesehatan masih kurang, ditingkatkan saja kuotanya menjadi lebih dari 60%. Kalau perlu menjadi 80% kuota gas oksigen.
“Sangat logis kalau di tengah pandemi COVID-19 yang memuncak seperti sekarang ini, kuota gas oksigen untuk sektor kesehatan kita tingkatkan dan prioritaskan. Kita semua akan mendukung opsi kebijakan tersebut,” jelasnya.
Yang juga tidak kalah pentingnya, lanjutnya, adalah aspek pengawasan, baik dalam tahapan produksi maupun jaringan distribusi. Pemerintah, melalui aparat pengawasannya, perlu memastikan, bahwa tidak ada penimbunan tabung gas oksigen yang menyebabkan kelangkaan tersebut.
“Jangan sampai ada pihak yang tidak bertanggung-jawab, yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini sangat kita khawartirkan. Dan ini bukanlah sesuatu hal yang mustahil terjadi,” imbuh Mulyanto.
Dalam kondisi seperti sekarang ini, Mulyanto minta Pemerintah meningkatkan aspek pengawasan distribusi tabung oksigen. Jangan sampai ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi genting ini.
“Saya berani ngomong seperti ini karena Kementerian Perindustrian sudah menjadi mitra Komisi VII DPR RI. Mitra artinya kita, eksekutif dan legislatif, saling bahu-membahu untuk melayani masyarakat yang tengah kesulitan di tengah pandemi COVID-19,” tegasnya.
Editor: Fariz Abdullah
