Connect with us

Berita Utama

Rakyat Lagi Susah, Rencana Erick Thohir Suntikkan Rp 72,44 Triliun untuk 12 Perusahaan Plat Merah Disebut Tak Pantas

Published

on

Wakil Rakyat dari Banten yang menjabat Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengkritik rencana Menteri BUMN, Erick Thohir memberikan penyertaan modal negara (PMN) Rp 72,44 Triliun untuk 12 perusahaan plat merah. (Istimewa)

Jakarta – Wakil Rakyat dari Banten yang menjabat Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyebut, rencana Menteri BUMN, Erick Thohir menyuntikkan Rp 72,44 triliun untuk 12 perusahaan di bawah BUMN merupakan kebijakan yang tak pantas dilakukan di saat kondisi rakyat kesulitan.

Menurut politisi PKS ini, dalam kondisi krisis seperti sekarang kurang tepat bila Pemerintah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk membantu modal BUMN.

Apalagi kalau uangnya diambil dari cadangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah diproyeksikan untuk program-program prioritas. Pemerintah harusnya memperhatikan kebutuhan rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

BACA :  Manjakan Penumpang, Angkasa Pura II Sediakan Video Game Gratis

“Pemerintah seperti tidak punya sense of crisis. Tidak bisa menyusun skala prioritas menanggulangi pandemi ini. Hari ini rakyat banyak yang sulit menghadapi pandemi. Mereka dipaksa diam di rumah tanpa bantuan. Pemerintah malah mau glontorkan anggaran triliunan rupiah untuk BUMN. Apa rakyat tidak marah nanti,” tegas Mulyanto seperti dilansir dalam keterangan tertulis yang diterima BantenHits.com.

Mulyanto menambahkan meskipun statusnya sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) tapi tetap saja kebijakan tersebut tidak pantas dilakukan di saat rakyat masih membutuhkan banyak bantuan.

Mestinya berbagai sumber daya finansial negara diarahkan untuk membantu masyarakat yang tengah menderita baik secara kesehatan maupun ekonomi seperti sekarang ini.

“Sekarang ini yang mendesak adalah anggaran untuk program bantuan langsung masyarakat yang tengah menjalankan PPKM; insentif tenaga kesehatan; penyediaan obat dan vitamin; vaksin gratis; dukungan gas oksigen medis, dan lain-lain,” ucapnya.

BACA :  Benda-benda Terlarang Ini Ditemukan Petugas di Kamar Warga Binaan Lapas Kelas II A Serang

Mulyanto menyarankan, PMN untuk menolong BUMN yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik sudah seharusnya ditunda sampai pandemi COVID-19 ini berakhir.

“(PMN) Ini kan tidak mendesak,” ujarnya.

Kalaupun Pemerintah terpaksa membantu modal BUMN sebaiknya bantuan itu untuk keperluan peningkatan pelayanan bagi rakyat secara langsung. Misalnya bantuan modal bagi PLN agar dapat mengembangkan jaringan listrik di wilayah Indonesia Bagian Timur.

“Kasihan masyarakat kita di Indonesia Timur yang masih belum merdeka dari kegelapan. Padahal negeri ini sudah merdeka sekian puluh tahun. Program peningkatan rasio elektrifikasi ini penting bagi upaya peningkatan keadilan sosial masyarakat,” imbuh Mulyanto.

Untuk diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan persetujuan anggaran sebesar Rp 72,44 triliun kepada Komisi VI DPR RI untuk menyuntik 12 perusahaan pelat merah.

BACA :  Mahasiswa ITB-AD Jakarta Ikuti Program Sit In di Rajamangala University of Technology Trunghtep

Kucuran dana tersebut menggunakan mekanisme penyertaan modal negara (PMN) yang nantinya akan menjadi bagian dari uang negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Adapun 12 BUMN yang diajukan untuk mendapatkan PMN tersebut termasuk PT KAI sebesar Rp 4,1 triliun untuk penugasan dukungan dalam rangka menjalankan proyek kereta cepat, yang dikritik banyak pihak serta PT BPUI sebesar Rp 2 triliun berkaitan dengan restrukturisasi Jiwasraya.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler