Connect with us

Berita Terbaru

Perubahan Komposisi Saham Kepemilikan dan Nilai Modal Disetor PT TNG Berpotensi Pidana

Published

on

RAPAT RENCANA INTERNET RT - WALIKOTA 2

Foto Ilustrasi: Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah saat Rapat dengan jajaran BUMD PT Tangerang Nusantara Global atau PT TNG di Ruang Tangerang Live Room, Senin, 10 Desember 2018.(Humas Pemkot Tangerang)

Tangerang – Pembagian komposisi saham kepemilikan PT Tangerang Nusantara Global atau PT TNG dan nilai modal disetor yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpotensi terjadinya dugaan tindak pidana.

Hal tersebut dikatakan aktivis dari Perhimpunan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik atau Maha Bidik, Moch. Ojat kepada BantenHits.com, Minggu 23 Juli 2021.

Potensi terjadinya dugaan tindak pidana yang dimaksud, lanjut Ojat, yakni dugaan pemalsuan dokumen berita acara perubahan AD/ART PT TNG yang memuat komposisi modal dan jumlah modal disetor.

“Apabila Direktur Utama PT TNG tidak mampu membuktikan bahwa berita acara perubahan dasar AD/ART perusahaan sudah sesuai aturan perundang-undangan, maka sangat kuat dugaannya,” katanya.

Menurut Ojat, berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 15 disebutkan Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

BACA :  Korban Setor Rp 250 Juta, 'Orang Kepercayaan' Kapolri Dibekuk

Apabila ada perubahan Anggaran Dasar PT maka harus berdasarkan ketentuan pasal 19 UU 40 Tahun 2007 Tentang PT, yakni perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dan acara mengenai perubahan anggaran dasar Wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

“Pertanyaannya adalah ketika Direktur PT. TNG mendaftarkan perubahan anggaran dasar ke notaris atas dasar dokumen apakah sehingga berani menyatakan koperasi Pegawai Pemkot memiliki 200 lembar saham senilai Rp 200.000.000,” tegas Ojat.

“Padahal diketahui berdasarkan keterangan dari ketua koperasi pegawai Pemkot Tangerang bahwa pemegang saham–saya tidak paham yang dimaksud RUPS atau bukan–tidak memutuskan pembagian saham dari Pemkot kepada koperasi Pegawai Pemkot Tangerang,” sambungnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Tangerang membentuk PT TNG pada 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global.

BACA :  Ratusan Miras dan Puluhan Ribu Butir Tramadol Dimusnahkan Polsek Sepatan

PT TNG didirikan secara legal formal dengan Akta Notaris Syarifudin, SH No. 03 tanggal 6 Februari 2018, serta disetujui Menkumham RI dengan SK Nomor AHU-0022988. AH. 01.Tahun 2018 tanggal 19 Februari 2019.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Tangerang ke PT TNG hingga 31 Desember 2020 senilai Rp 47,37 miliar terdiri dari penyertaan modal yang telah ditetapkan statusnya senilai Rp 20 miliar dan tambahan modal disetor Rp 27,37 miliar.

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Banten, menemukan masalah pada komposisi kepemilikan dan jumlah saham yang disetor pada PT TNG.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemkot Tangerang 2020 disebutkan, Direktur PT TNG telah mendaftarkan perubahan AD/ART ke notaris terkait tambahan modal disetor senilai Rp 27,37 miliar sehingga total modal dasar menjadi senilai Rp 47,375.

Dalam perubahan AD/ART itu disebutkan, Pemkot Tangerang memiliki 47.175 lembar saham dengan nilai Rp 47,1 miliar dan Koperasi Pegawai memiliki 200 lembar saham dengan nilai Rp 200 juta.

BACA :  Mayat Pria Diduga Korban Penganiayaan Anak Kandungnya Ditemukan di Pamulang

Kepada BPK, Pemkot Tangerang melalui laporan keuangan 2020 menyatakan nilai penyertaan modal kepada PT TNG Rp 47,37 tidak terdapat pembagian kepemilikan atau hibah nilai penyertaan modal kepada Koperasi pegawai.

Senada, Ketua Koperasi Pegawai kepada BPK juga mengakui pemegang saham tidak memutuskan pembagian saham seperti yang dimaksud Dirut PT TNG dalam perubahan AD/ART.

Ketua Koperasi Pegawai juga menyatakan, kepemilikan saham 10 persen Koperasi Pegawai Pemkot belum menyetorkan modalnya ke PT TNG.

Direktur PT TNG, Edy Chandra memastikan perubahan AD/ART yang dilakukannya sudah sesuai ketentuan aturan perundang-undangan.

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan itu telah sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku,” katanya saat dihubungi BantenHits.com, Minggu, 25 Juli 2021.

Sebelumya, pada 23 Juli 2021, Edy juga menyebutkan dirinya sudah beberapa kali memberikan klarifikasi kepada sejumlah media.

“Punteun untuk ini sudah beberapa kali saya sampaikan, sudah diberitakan juga oleh beberapa media,” katanya.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler