Connect with us

Berita Utama

Praktisi Hukum Cium Aroma Dugaan Korupsi pada Cacat Prosedur Penyaluran Bantuan COVID-19 Rp 432,3 Miliar di Banten

Published

on

Foto ilustrasi: Warga Kota Serang saat mencairkan bansos tunai atau BST untuk warga terdampak COVID-19. (BantenHits.com/Mahyadi)

Tangerang – Praktisi hukum mencium aroma dugaan korupsi pada dugaan cacat prosedur penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Banten melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemerintah Provinsi Banten senilai Rp 432,3 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Alfan Sari, anggota PERADI yang aktif di Ikatan Advokat Muslim Indonesia atau IKAMI kepada BantenHits.com, Minggu, 26 Juli 2021.

“Karena logikanya sangatlah tidak mungkin kedua pihak yang teken (kerjasama) tidak mengerti SOP (untuk) eksekusi anggaran dana pemerintah,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, patut diduga kesalahan prosedur pada penandatanganan kerjasama penyaluran bantuan antara Pemprov Banten dengan tiga bank konvensional yakni BRI, BJB dan BJB Syariah ini bukan semata-mata kesalahan administrasi.

“Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut patut diduga korupsi,” tegasnya.

“Saya mencium aroma dugaan korupsi atau setidaknya unsur kesengajaan,” sambungnya.

Penegak Hukum Harus Menyelidiki

Hal senada dikatakan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Untuk membuktikan adanya korupsi pada penyaluran dana bantuan COVID-19 pada program JPS di Banten, penegak hukum bisa melakukan penyelidikan.

Selain penyelidikan oleh penegak hukum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga bisa melakukan audit investigasi secara bersama-sama.

“(Untuk membuktikan ada korupsi) bisa keduanya, penegak hukum melakukan penyelidikan dan BPK melakukan audit investigasi secara bersamaan,” kata Boyamin. Saat dihubungi BantenHits.com melalui pesan WhatsApp, Minggu, 25 Juli 2021.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Banten diketahui menganggarkan Belanja Tak Terduga (BTT) pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 770 miliar. Dana tersebut telah direalisasikan Rp 576,9 miliar atau 74,9 persen dari anggaran.

BACA :  Polres Tangsel Kerahkan 335 Personil Amankan Paskah dan Libur Panjang

Kegiatan yang dianggarkan melalui BTT 2020 direncanakan untuk dilaksanakan oleh sepuluh perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan, yakni BPBD, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kelautan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perindustrian.

Dinas Sosial diketahui menjadi dinas terbanyak yang melaksanakan kegiatan dari anggaran BTT 2020 sebesar Rp 432,3 miliar untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19.

Terkait penyaluran bantuan JPS tersebut, Dinas Sosial bekerjasama dengan tiga bank konvensional, yakni BRI dengan wilayah penyaluran Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

Kemudian BJB dengan wilayah penyaluran Kabupaten dan Kota Tangerang, serta BJB Syariah untuk wilayah penyaluran Kota Tangerang Selatan.

Mulai dari sisi administrasi hingga pelaksanaan penyaluran bantuan untuk warga terdampak COVID-19 di Banten itu ternyata ditemukan banyak masalah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten mengendus sejumlah masalah yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2020.

Dalam LHP ditemukan setidaknya tiga masalah penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak COVID-19, yakni:

1. Kerjasama dan Rekening Operasional Tak Sesuai Aturan 

Gubernur Banten, Wahidin Halim telah menetapkan tiga lembaga keuangan sebagai penyalur bantuan JPS untuk warga terdampak COVID-19 di Banten, yakni BRI, BJB, dan BJB Syariah.

Setelah bank penyalur ditetapkan, dibuatkan perjanjian kerjasama antara bank penyalur dengan Pemerintah Provinsi Banten. Perjanjian tersebut ditandatangani Kepala Dinas Sosial.

BUD juga telah membuka lima rekening operasional di tiga bank penyalur bantuan, yakni:

– Rek BJB 0102********* an. BUD Covid 19 PR,
– Rek BJBS 0050********* an. BUD COVID-19 Provinsi Banten,
– Rek BRI 0084*********** an. BUD Covid-19 Provinsi,
– Rek BJB 0089********* an bendahara Umum dan,
– Rek BRI 0084*********** an. Bendahara Umum Daerah.

BACA :  Dipimpin Fraksi Golkar, DPRD Kabupaten Serang Akomodir Aspirasi Buruh Tolak UU Cipta Kerja

Penandatangan kerjasama antara Dinsos dengan BJB, BRI, dan BJB Syariah sebagai bank-bank penyalur ini, ternyata diduga melabrak aturan perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah.

Berdasarkan pasal 17 PP 39/2007, semestinya kerjasama keuangan dengan bank umum dilakukan Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini BPKAD.

2. Bantuan Dilaporkan Tersalurkan Semua tapi Ditemukan Uang Rp 241,5 Juta di Rekening

Dinas Sosial Provinsi Banten menyajikan laporan penyaluran bantuan JPS yang penyalurannya dilakukan melalui rekening BRI untuk masyarakat terdampak COVID-19 per tanggal 31 Desember 2020.

Berdasarkan perjanjian Nomor 460/584-DINSOS/2020 dan B. 2089/XV/KC/05/2020 tanggal 8 Mei 2020, jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 8 Mei – 31 Desember 2020.

Dinas Sosial memastikan bantuan telah seluruhnya tersalurkan pada seluruh penerima per 31 Desember 2020, namun ternyata berdasarkan pemeriksaan ditemukan pada 18 Januari 2021 ada penambahan saldo sebesar Rp 241,5 juta pada rekening yang digunakan untuk menyalurkan bantuan.

3. Belum Ada Laporan Penyaluran Bantuan

Dinas Sosial Provinsi Banten hingga 30 Maret 2021 belum menerima laporan tertulis dari BRI terkait pelaksanaan penyaluran bantuan JPS untuk warga terdampak COVID-19.

Padahal BJB dan BJB Syariah telah melampirkan laporan penyaluran bantuan JPS per Februari 2021.

Kerjasama penyaluran bantuan antara Pemprov Banten dengan bank-bank penyalur sendiri berakhir pada 31 Desember 2020.

Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, BPKAD telah melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Dinas Sosial terhadap Sisa Penyaluran Dana Bantuan JPS.

“Hasil evaluasi dan koordinasi tersebut di antaranya telah dilakukan rekonsiliasi antara BPKAD, Dinas Sosial dan BRI untuk memastikan Dana Yang harus dikembalikan ke Kas Daerah. Dan atas sisa dana sebesar Rp241.500.000,00 telah seluruhnya disetor ke kas daerah pada tanggal 26 Maret 2021 dan 1 April 2021,” kata Rina kepada BantenHits.com, Rabu sore, 21 Juli 2021.

BACA :  PT Selamat Sempurna Tbk Salurkan CSR ke Bank Sampah Sungai Cisadane

Terkait belum adanya laporan dari BRI, lanjutnya, hal ini sudah ditindaklanjuti. BRI telah menyampaikan laporan penyaluran JPS secara tertulis atas penyaluran JPS Tahun 2020, dengan nomor surat: B.26.e-KW/SEI/3/2021.

Saat berkali-kali diminta penjelasan terkait perjanjian kerjasama Pemprov Banten dengan bank-bank penyalur yang diduga melabrak aturan perundang-undangan karena tidak ditandatangani BPKAD, Rina memilih bungkam.

Menurut Rina, penggunaan rekening penyaluran JPS tersebut, BPKAD selaku BUD telah menetapkan rekening penyalur JPS sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 583/Kep.142-HUK/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Perbankan Penyalur Bantuan Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat Rentan Terhadap Resiko Sosial Akibat Wabah Corona Virus Desease (COVID-19), serta Keputusan Gubernur Nomor 583/Kep.153-HUK/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 583/Kep.142-HUK/2020 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Perbankan Penyalur Bantuan Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat Rentan Terhadap Resiko Sosial Akibat Wabah Corona Virus Desease (COVID-19).

Gubernur Banten, Wahidin Halim tak pernah merespon upaya konfirmasi yang diajukan BantenHits.com sejak 22 Juli 2021 melalui Juri bicaranya, Ujang Giri.

Melalui pesan WhatsApp kepada BantenHits.com, Ujang mengatakan pihaknya akan segera menyampaikan permohonan penjelasan yang diajukan BantenHits.com kepada Wahidin Halim.

“Terima kasih infonya, akan saya pelajari untuk kemudian disampaikan,” kata Ujang Giri, Kamis, 22 Juli 2021.

Saat BantenHits.com menghubungi kembali Ujang Giri, Minggu, 25 Juli 2021. Ujang mengatakan akan segera mengirimkan pernyataan resmi setelah Wahidin Halim memberikan penjelasan.

“Kalau ada nanti saya share,” kata Ujang.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler