Connect with us

Berita Terbaru

Aktivis di Banten Minta Aturan PPDB Sistem Zonasi Dicabut Mahkamah Agung

Published

on

Wali Kota Serang Syafrudin saat meninjau langsung pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB di SMP Negeri 1 Kota Serang. (Istimewa)

Jakarta – Aktivis di Banten yang juga Koordinator Perkumpulan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik atau Maha Bidik, Moch. Ojat meminta Mahkamah Agung mencabut aturan tentang PPDB alias penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi.

Permohonan pencabutan aturan hukum itu diajukan lewat hak uji materi atau HUM yang dilayangkan ke Mahkamah Agung.

Dalam dokumen yang diterima BantenHits.com, uji materiil yang diajukan Maha Bidik telah terdaftar dan berkasnya telah diterima Mahkamah Agung per 23 Juli 2021.

Menurut Ojat, aturan PPDB dengan sistem zonasi, yakni Permendikbud No.1 Tahun 2021 bertentangan secara materiil dengan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan.

BACA :  Tak Ada Bom, Koper Mencurigakan di Pospol Daan Mogot Hanya Koper Kosong

“Berdasarkan kajian tersebut di atas, Perkumpulan Maha Bidik Indonesia (PMBI) mengajukan hak uji materiil (HUM) ke Mahkamah Agung RI,” kata Ojat dalam keterangan tertulis kepada BantenHits.com, Minggu, 25 Juli 2021.

Aturan terkait PPDB dalam Permendikbud No.1 Tahun 2021 yang digugat di antaranya Pasal 12 ayat 2. Sebagaimana pada ayat (1) ditentukan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.

Ojat menilai, ketentuan tersebut di atas diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 69.

“Intinya penerimaan peserta didik pada tingkat SD berdasarkan hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain,” jelasnya.

Kemudian Pasal 74 yang intinya penerimaan peserta didik tingkat SMP melalui hasil tes seleksi tingkat nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dan ayat (6).

BACA :  Kisah Pilu Opik Kecil dari Cikeusik; Putus Sekolah Dasar demi Jadi Tulang Punggung Keluarga

“Dan Pasal 82, intinya penerimaan peserta didik tingkat SMA didasarkan pada hasil Ujian Nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5),” bebernya.

Permendikbud No 1 Tahun 2021, Pasal 12 ayat 2, lanjut Ojat, juga tidak berkesesuaian dengan jenis, hirarki dan materi muatan-nya dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 huruf (c) yang telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Penjelasan Pasal 5 huruf (c) mengharuskan kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

“Secara hirarki, Permendikbud No 1 Tahun 2021 berada dibawah Peraturan Pemerintah. Seharusnya Permendikbud No 1 Tahun 2021 tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang secara hirarki mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi, sambungnya.

BACA :  Nihil Penambahan Kasus Covid-19 selama Sepekan Terakhir, Gugus Tugas Optimalkan Protokol Kesehatan

Berdasarkan argumen yang dipaparkan, Ojat meminta sudah sepatutnya Permendikbud No 1 Tahun 2021 dibatalkan atau dicabut.

“Uji materi menjadi penting mengingat setiap tahun pelaksanaan PPDB selalu menimbulkan kegaduhan, belum meratanya kualitas dan kuantitas sarana prasarana, tenaga pengajar yang ada sehingga tujuan sistem zonasi untuk menciptakan pemerataan pendidikan akan sulit diwujudkan,” tegasnya.

Ojat menambahkan, sebagai pengaju uji materil, PMBI merasa memiliki legal standing yang jelas berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

“(Selain itu) ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan masyarakat adalah: adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan,” pungkasnya.

Editor : Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler