Connect with us

Berita Terbaru

Ternyata Riset UNICEF Sebut 65 Persen Masyarakat Indonesia Bersedia Divaksin, Ini Sebab Vaksinasi Lambat versi DPR

Published

on

Salah satu warga di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang saat disuntik vaksin. Warga terlihat antusias menjalani vaksinasi.(BantenHits.com/Samsul Fatoni).

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengungkapkan hasil penelitian UNICEF dan Our World in Data yang menyebutkan sekitar 65 persen masyarakat Indonesia bersedia menerima vaksin.

Angka ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan penerimaan masyarakat AS atas program vaksinasi yang hanya sebesar 63 persen.

Sementara penerimaan masyarakat Jepang terhadap vaksin sebesar 71 persen, masyarakat Singapura 80 persen dan masyarakat Inggris sebesar 84 persen.

Berdasarkan data itu, Mulyanto meminta Pemerintah Indonesia memaksimalkan sumberdaya untuk mempercepat vaksinasi. Pemerintah tidak bisa beralasan vaksinasi lambat karena penolakan di kalangan masyarakat.

BACA :  Ternyata Operasi Yustisi di Jombang Cilegon Terkait Seorang Warga yang Disinyalir Masuk Jaringan ISIS

“Faktanya lebih banyak masyarakat yang mau divaksin. Bahkan di beberapa tempat banyak yang rela antri berlama-lama agar dapat divaksin,” tegas Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada BantenHits.com, Kamis, 29 Juli 2021.

Karena itu, lanjut Mulyanto, Pemerintah harus tanggap dengan antusiasme masyarakat ini. Dia minta Pemerintah siapkan stok vaksin yang cukup, perbanyak sentra vaksinasi. Salah satu caranya bisa dengan melibatkan kader PKK dan Posyandu di RW se-Indonesia.

“Pemerintah harus fokus melayani masyarakat yang mau vaksin sambil terus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya vaksin,” imbuh Mulyanto.

Masih berdasarkan survey yang sama diketahui jumlah masyarakat Indonesia yang tidak bersedia divaksin sebesar 8 persen. Jumlah ini relatif kecil dibanding dengan Singapura yang sebesar 9.4 persen penduduk.

BACA :  Bawaslu Banten Sebut Kepala Daerah Boleh Berkampanye, Asal...

Sementara masyarakat Inggris yang menolak vaksin sebesar 12 persen, Jepang sebesar 13%. Sedangkan masyarakat AS yang menolak vaksin sebesar 29 persen. Angka penolakan di AS ini hampir empat kali dari Indonesia.

Mulyanto menyebut fenomena penolakan itu hal yang wajar. Karena tingkat pemahaman setiap orang berbeda. Pro dan kontra adalah hal yang lumrah terkait dengan kebijakan Negara. Oleh karena itu jangan menjadikannya sebagai hambatan.

Pemerintah harus tetap melaksanakan kewajibannya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat umum.

“Saya melihat lambatnya program vaksinasi ini lebih disebabkan karena distribusi dan operasional vaksinasi di lapangan. Bukan karena aksi penolakan masyarakat. Aspek ini yang harus mendapat perhatian Pemerintah,” tandas Mulyanto.

BACA :  Digantung Perusahaan, Buruh Jabatek Ngadu ke DPRD

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler