Connect with us

Berita Utama

Demokrat Kritik Demokrat Usai Bantuan COVID-19 di Kota Tangerang Diduga Disunat

Published

on

Pembinaan Pendamping dan Operator Program Keluarga harapan di Pinang

Foto ilustrasi: Gubernur Banten Wahidin Halim berfoto dengan pendamping dan operator PKH di Pinang, Kota Tangerang. (FOTO: Humas Pemprov Banten)

Tangerang – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kaget mendapati bantuan COVID-19 di Karang Tengah, Kota Tangerang diduga disunat oknum.

Informasi tersebut diperoleh langsung oleh Risma setelah salah seorang warga penerima bantuan mengadukan langsung kepada Risma saat melakukan sidak, Rabu, 28 Juli 2021.

Buntut temuan Risma tersebut, Anggota DPRD Banten yang merupakan politisi Partai Demokrat, Jazuli Abdillah mengkritik Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah yang juga sama-sama politisi Partai Demokrat.

Jazuli menyoroti pernyataan Arief dalam wawancara dengan salah satu televisi beberapa saat setelah temuan Risma ramai jadi sorotan.

“Kita gak tau nih apakah (oknumnya) dari pendamping PKH? Kemarin disampaikan informasinya demikian. Itu nilainya Rp 50.000. Kalau bantuannya itu kan ada Rp 300.000 terus juga ada beras 10 Kg. Ini (potongan 50.000) di kala pandemi sekarang ini nilainya cukup besar dan sangat membebani. Dan aturannya memang tidak boleh dipotong. Makanya pihak Kementerian Sosial itu menugaskan Kantor Pos untuk mendistribusikan bantuan langsung ke rumah-rumah, door to door. Nah dari rumah-rumah itu yang megang surat undangan pun itu semua dari pendamping, pendamping PKH,” kata Arief dalam wawancara tersebut.

Menurut Jazuli, dalam pernyataannya itu, ada tiga poin yang disampaikan Arief. Pertama, Arief hendak mengklarifikasi bahwa kasus pemotongan itu terjadi pada program bantuan sosial PKH oleh pendamping. Sementara PKH sendiri merupakan program pemerintah pusat di mana pemerintah daerah tidak terlibat atau dilibatkan dalam mengordinasikan pendamping.

“Kedua, ia ingin memberikan tanggapan empatik bahwa kasus pemotongan itu telah merugikan warganya yang sangat membutuhkan bantuan di tengah pandemi. Ia menilai pemotongan Rp 50.000 terhadap besaran bantuan Rp 300.000 dan beras 10 Kg  sangat besar dalam situasi sekarang ini,” jelas Jazuli dalam keterangan tertulis kepada BantenHits.com.

“Ketiga, ia hendak memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah tentang PKH yang selama ini tidak melibatkan pemerintah daerah, khususnya dalam mengordinasikan pendamping yang, kata dia, bertugas membagikan surat undangan,” sambungnya.

BACA :  Aset Digugat Warga, Irna Tegaskan Akan Mati-matian Menangkan Perkara

Berpotensi Fitnah

Jazuli menilai, pernyataan Arief dalam wawancara tersebut kurang hati-hati, sehingga menimbulkan salah paham, bahkan mengarah ke fitnah di tengah masyarakat.

“Betul bahwa PKH adalah program pemerintah pusat. Tetapi bukan berarti pemerintah daerah sama sekali tidak terlibat/dilibatkan,” tegas Jazuli.

Pemerintah daerah, lanjutnya, bertanggungjawab untuk melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap pendamping PKH atau pendamping sosial terkait, petugas kecamatan juga kelurahan.

Edukasi yang dimaksud tidak sebatas menjelaskan mengenai kebijakan PKH tetapi juga tata cara penyampaian pengaduan. Wali Kota bahkan bertanggungjawab melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan pemberian bantuan, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat, serta menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu proses sosialisasi dan verifikasi penerima bantuan.

“Karena itu, tidak tepat jika Arief bersikap mengelak dan terkesan cuci tangan atas temuan kasus di lapangan. Lagi pula penyaluran program yang disidak oleh Menteri Sosial bukan hanya PKH melainkan juga Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Pangan/BPNT. Temuan atas dugaan kasus penyalahgunaan di lapangan juga bukan hanya PKH melainkan semua jenis bantuan yang disebutkan itu, termasuk BST dan BPNT,” bebernya.

Jazuli juga menyebut, Arief sepertinya kurang memahami apa saja jenis-jenis bantuan yang disalurkan pemerintah pusat beserta nominal masing-masing.

Pasalnya, dalam wawancara di stasiun televisi itu, Arief menyoroti—bahkan cenderung menyalahkan—pendamping PKH dan pemerintah pusat.

Padahal, nominal bantuan yang disebut Rp 300.000 dan beras 10 Kg di mana penyalurannya melalui Kantor Pos jelas bukanlah jenis bantuan PKH. Lebih tepatnya itu adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan khusus untuk menanggulangi dampak COVID-19.

“Dan petugas yang melaksanakan juga bukan pendamping PKH, melainkan dari TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat). Hal ini menunjukkan Wali Kota kurang hati-hati dalam memberikan pernyataan,” ucapnya.

BACA :  Baru Sehari Berkibar Bendera Merah Putih Gede Jasa Sobek

Wali Kota Tangerang, tambahnya, boleh saja memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah pusat asal menyasar tepat pada persoalan.

“Meski begitu, menurut saya, bukan tempatnya bila disampaikan di media/ tv nasional di tengah mencuatnya dugaan kasus penyelewengan/penyalahgunaan Bansos. Bagaimana pun, pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintah pusat, punya tanggung jawab atas bantuan yang disalurkan pemerintah pusat,” sarannya.

“Kritik yang disampaikan Wali Kota Tangerang karena pemerintah daerah tidak dilibatkan mengoordinasikan pendamping dalam memberikan undangan pencairan bantuan jelas salah arah,” sambungnya.

Jazuli merujuk Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai di Bab V Pasal 17, di mana peran Kepala Derah disebutkan sangat jelas.

“Kemudian, PKH itu bentuknya non tunai, disalurkan langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan tugas pendamping tidak memberikan undangan pencairan.PKH sendiri merupakan program lama, jauh sebelum Covid-19 di mana dari sisi pelaksanaannya bisa dikatakan sudah mapan karena terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Begitu juga Program Pangan/BPNT,” jelasnya.

Sementara BST, terangnya, meskipun baru pada saat pandemi, tetapi penyalurannya tidak jauh beda dengan PKH dan Program Pangan, yaitu ke rekening KPM (Kelompok Penerima Manfaat/ warga) atau melalui Kantor Pos jika tidak dapat disalurkan melalui rekening. Sekali lagi pernyataan tersebut cenderung menunjukkan ketidakpahaman Wali Kota Tangerang.

Jazuli juga berharap, untuk ke depan, pertama, wali kota agar melakukan tabayun atau klarifikasi lebih jelas atas pernyataannya tersebut pada media di mana disampaikan sebelumnya.

Kedua, para pendamping PKH yang merasa dirugikan oleh pernyataan Wali kota agar tetap tenang dan bekerja melaksanakan tugasnya sebagaimana biasa dengan penuh tanggungjawab.

BACA :  Mobil ACT Indonesia Pengangkut Sembako Bantuan Tsunami Terbalik di Cibaliung

“Dan, terakhir, saya berharap agar semua elemen pemerintah dan pihak terkait terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk memaksimalkan kebijakan dalam rangka menanggulangi dampak COVID-19,” imbaunya.

“Semua instansi di semua tingkatan tidak saling mengelak apalagi menyalahkan ketika terdapat temuan di lapangan. Agar proses penyaluran bantuan dalam bentuk apapun, terutama di masa pandemi COVID-19 sesuai aturan dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Arief Apresiasi Risma

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah saat memberi pemaparan dalam acara Webinar. (Istimewa)

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengapresiasi langkah Risma yang melakukan sidak tanpa berkoordinasi dengan siapa pun bahkan dengan pemkot setempat.

Menurutnya, Risma hendak membenahi seluruh skema berkait penyaluran bansos di sana setransparan mungkin.

“Kami harus dukung termasuk mungkin kayak sekarang pengorganisasian pendamping, dan bagaimana keterlibatan kami pemerintah daerah, kewenangan dan lain sebagainya sejauh mana, jadi harus didukung sama-sama,” papar Arief seperti dikutip BantenHits.com dari Kompas.com.

Menurut Arief, Pemkot Tangerang bersama Polres, Kejari dan Dandim Kota Tangerang bakal terus menyelidiki kasus pungutan liar (pungli) meski warga Kota Tangerang yang sempat mengaku menjadi korban pungli meralat omongannya.

Warga Sebut Dua Pendamping PKH

Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim mengungkapkan, pihaknya meminta keterangan dari lima penerima PKH yang merupakan warga Karang Tengah.

Kelima warga itu adalah ibu rumah tangga yang di antaranya bekerja sebagai pedagang dan buruh cuci.

Hasil dari pemeriksaan sementara, empat di antaranya mengaku telah menerima bantuan PKH sejak 2018.

Sementara itu, satu penerima lainnya baru menerima bantuan satu kali pada 2021. Padahal, dia telah terdaftar sebagai penerima PKH sejak 2017.

Tak hanya itu, salah seorang warga hanya menerima bansos sebesar Rp 500.000 per tiga bulan pada 2021, sedangkan empat warga lainnya menerima bantuan sebesar Rp 600.000 pada 2018-2020.

Abdul menambahkan, kelima warga tersebut juga menerima bantuan sembako dalam bentuk beras 12 kilogram, pisang 1 kilogram, dan sayur mayur.

Lima penerima bantuan itu serempak menyebutkan bahwa pendamping PKH mereka bernama Maryati dan M Aminullah.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler