Tangerang- Pengadaan pakaian dinas baru anggota DPRD Kota Tangerang menuai polemik. Bagaimana tidak, menelan anggaran Rp675 juta pakaian tersebut akan menggunakan bahan dari brand mewah.
Berdasarkan data dari kelompok kerja unit layanan pengadaan (Pokja ULP) Sekretariat Dewan DPRD Kota Tangerang menyebutkan ada empat jenis bahan yang akan digunakan untuk pembuatan baju dinas baru anggota DPRD Kota Tangerang tahun anggaran 2021 tersebut. Salah satunya Louis Vuitton.
Dikutip BantenHits.com dari BeritaSatu.com, Hadi Sudibjo dari Pokja ULP Sekretariat Dewan DPRD Kota Tangerang, mengatakan kalau berdasarkan hasil dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pemenang lelang pengadaan bahan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang Tahun 2021 adalah CV Adhi Prima Sentosa.
“Di mana dari hasil lab-nya bahan jenis merek Louis Vuitton akan digunakan untuk pakaian dinas harian (PDH), sedangkan bahan merek Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), sementara untuk pakaian sipil harian (PSH) akan menggunakan bahan merek Theodora dan pakaian sipil lengkap (PSL) menggunakan bahan bermerek Thomas Crown,” ungkap Hadi kepada media, Senin, 9 Agustus 2021.
Louis Vuitton, salah satu dari jenis bahan baju dinas para anggota dewan tersebut adalah merek mode atau barang mewah yang terkenal sangat mahal harganya berasal dari Prancis.
Hadi melanjutkan bahwa setiap anggota DPRD Kota Tangerang akan mendapatkan 5 setel baju dinas yang terdiri dari PSL, PSR, PSH masing-masing satu setel, dan PDH dua setel.
“Empat merk bahan tersebut diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen ke Pokja ULP. Di mana PPK menentukan spesifikasi tersebut usai melakukan tes laboratorium. Tender sudah selesai tanggal 21 Juli itu, kami kasi pengantar hasil tender lalu masuklah ke ranah PPK. Setelah ini PPK-lah yang menindaklanjuti. Kami hanya mencari penyedia bahan saja,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo yang dihubungi terpisah menyatakan tak mengetahui detail persoalan anggaran bahan pakaian bagi baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang itu. Lantaran selama ini masalah anggaran termasuk peningkatan anggaran dibanding tahun lalu adalah kewenangan sekretariat DPRD Kota Tangerang.
“Kita tidak memahami jenis bahan, warna bahan yang akan diserahkan kepada kita nantinya. Kalau di merek biasanya dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Nah kalau OPD kita kan sekwan, cek makanya ke sekwan, masalah teknis kita mah nggak paham. Kita anggota dewan pokoknya ngukur, kalau dia merasa cocok A, warnanya ini ini, ukur badan, sekian hari tinggal jadi. Kalau urusan teknis ya ke sekwan,” tegasnya
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
