Pandeglang – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Fokopimda) Pandeglang, melakukan rapat koordinasi terkait pengunduran jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021.
Dari hasil rakor tersebut, Pemda menetapkan Pilkades diundur ke bulan Oktober 2021. Adanya pengunduran jadwal Pilkades, sebanyak 207 desa di 32 kecanatan di Pandeglang, yang tadinya dijabat Pelaksana Harian (Plh) akan diganti dan dijabat oleh Pejabat Sementara (Pjs) Kades.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengungkapkan, untuk jabatan Kepala Desa yang saat ini sedang dijabat Plh, akan segera dijabat oleh PJS. Kata Irna, untuk SK Pjs tersebut tinggal satu kecamatan lagi yang belum ter SK kan.
“Untuk Pjs Kades tinggal satu kecamatan lagi, dan akan diselesaikan sore hari ini,” ungkap Bupati Irna saat ditemui usai Rakor penundaan Pilkades di Gedung Setda Pandeglang, Selasa 10 Agustus 2021.
Menurutnya, ditetapkannya Pjs Kades di 207 desa tersebut, agar roda pembangunan di desa itu tetap berjalan. Sehingga tidak ada yang namanya pembangunan terhambat selama proses Pilkades ini.
“Dengan ditetapkannya Pjs Kades, program pembangunan dan pengelolaan Dana Desa tetap dijalankan oleh Pjs. Jadi semua program kegiatan di desa tidak ada yang terhenti,” katanya.
Saat disinggung soal pengalaman dulu ada beberapa Pjs Kades yang tersangkut masalah hukum. Istri dari anggota DPR RI itu mengaku, dalam menunjuk Pjs Kades pihaknya tidak serta merta menunjuk sendiri, tapi pihaknya selalu didampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang.
“Untuk menghindari agar Pjs tidak tersangkut masalah hukum seperti dulu. Kita akan selektif dalam menunjuk Pjs Kades, kita akan lihat fakta integritasnya dan mereka (Pjs) harus melihat pengalaman Pjs yang dulu yang masuk Hotel prodeo (Penjara) dan gak bisa dibantu oleh Bupati,” tutupnya.
Editor : Engkos Kosasih
