Jakarta – Pemerintah berencana mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan COVID-19 karena adanya masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 9 Agustus 2021.
Terkait rencana pemerintah tersebut, wakil rakyat dari Banten, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyampaikan kritik keras.
Menurutnya langkah tersebut tidak tepat, karena dapat mengaburkan gambaran jumlah dan persebaran efek fatalitas COVID-19. Data kematian akibat COVID-19 itu justru merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan proses treatment dari konsep 3T: testing, tracing, treatment.
“Apa ada indikator lain yang dapat mengukur fatality dari COVID-19 ini? Rasanya tidak ada. Karena itu Pemerintah sebaiknya mengevaluasi secara komprehensif dan teliti penyebab tidak akuratnya data angka kematian akibat COVID-19. Yang dibutuhkan adalah langkah koreksi dan perbaikan atas data angka kematian COVID-19 tersebut, bukan malah menghapus indikator kematian. Jangan seperti pepatah: buruk rupa cermin dibelah,” tegas Mulyanto dalam siaran persnya, Rabu, 11 Agustus 2021.
Mulyanto yang pernah menjabat Sekretaris Kemenristek era Presiden SBY menyayangkan sikap Pemerintah yang sering blunder dan tidak scientific based dalam penanggulangan COVID-19.
Sebelumnya masyarakat dibuat kaget dengan pernyataan Menko Marinves, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengaku baru mengetahui pentingnya tracing dalam penanggulangan COVID-19. Padahal pandemi ini sudah berjalan hampir 2 tahun.
Kini Luhut kembali membuat kebijakan yang membingungkan yaitu ingin menghapus data kematian sebagai indikator penanggulangan COVID-19. Alasannya proses input data kematian COVID-19 terjadi kesalahan. Sehingga data tersebut tidak akurat.
“Kalau masalahnya adalah kekeliruan input, maka yang perlu dilakukan adalah verifikasi ulang data yang ada. Jangan indikatornya yang dihilangkan,” tegasnya.
Mulyanto meminta, pemerintah jangan ingin terlihat berkinerja baik, namun dengan jalan pintas memoles data (window dressing) yang berlebihan. Atau malah dengan cara menghapus seluruh data yang ada.
“Pemerintah jangan akal-akalan dengan data. Misalnya: ingin angka kasus positif harian rendah, maka diupayakan dengan mengurangi jumlah testing. Atau karena melihat angka kematian, yang jelek atau tidak akurat, maka dihapus saja indikator kematian COVID-19, dll,” tegasnya.
Yang perlu dilakukan, lanjutnya, harusnya adalah dengan memperbaiki data tersebut. Jangan malah dengan membuang indikatornya.
“Sebab, belum ada indikator pengganti atau indikator lain yang dapat mengukur fatalitas akibat Covid-19 tersebut selain indikator kematian. Sebaiknya Pemerintah tidak menyembunyikan data kematian karena Covid-19 ini,” imbuh Mulyanto.
Langkah Pemerintah Berbahaya
Dikutip BantenHits.com dari Kompas.com, dihapusnya angka kematian dalam indikator penanganan COVID-19 oleh pemerintah, dianggap salah dan berbahaya oleh ahli epidemiologi atau pakar penyakit menular.
Ahli epidemiologi Dicky Budiman mengatakan dengan tegas bahwa langkah yang diambil pemerintah ini bukan cuma salah dan keliru, tapi berbahaya.
“Selain salah juga berbahaya. Karena indikator kematian adalah indikator kunci saat ada pandemi atau wabah,” kata Dicky, Rabu, 11 Agustus 2021.
Dia menjelaskan, indikator angka kematian bukan hanya untuk melihat intervensi di hulu, tapi juga untuk menilai derajat keparahan dari suatu wabah.
Peneliti dan praktisi Kebijakan Keamanan Kesehatan Global di Pusat Kesehatan Lingkungan dan Populasi Griffith University Australia itu melanjutkan bahwa semua penyakit memerlukan indikator kematian, baik itu yang ada kaitannya dengan wabah penyakit atau tidak seperti kanker, stroke, dan diabetes.
Ini perlu dilakukan untuk melihat performa program dalam penanganan penyakit tertentu dan melihat apakah penyakit tersebut menjadi masalah serius atau tidak di suatu wilayah atau negara.
“Ini harus dilihat kematiannya,” ungkap dia.
Oleh karena itu, jika indikator angka kematian untuk Covid-19 dihapuskan akan berbahaya.
“Berbahaya karena bisa salah interpretasi, salah strategi, termasuk salah ekspektasi,” imbuhnya.
Selain semua pengendalian penyakit memerlukan indikator angka kematian, Dicky berkata, dalam tataran nasional semua negara memerlukan statistik angka kematian yang akurat dan tepat waktu.
“Memang itu idealnya (akurat dan tepat waktu). Tapi bukan berarti kalau enggak akurat dan tepat waktu kemudian dihapuskan, bukan seperti itu,” tegasnya.
Dicky yang juga menjadi penasehat bagi Pemerintah Indonesia dalam membuat strategi penanganan pandemi mengatakan bahwa dirinya mengusulkan bahwa manajemen data harus ditingkatkan.
Dia berkata, statistik angka kematian penting untuk menginformasikan bagaimana performa kebijakan kesehatan, strategi, dan dampak terhadap strategi yang juga meliputi sosial dan ekonomi.
Inilah yang menyebabkan seluruh dunia menggunakan angka kematian untuk memantau kemajuan suatu negara dalam membangun kesehatan nasional.
“Begitu pentingnya statistik kematian, jadi tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Editor: Fariz Abdullah
