Jakarta – Politisi senior asal Banten, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah menyelidiki secara serius penyebab mahalnya harga tes PCR di dalam negeri. Harga tes PCR di Indonesia diketahui sepuluh kali lebih mahal dibanding di India.
Menurut Mulyanto, sebagaimana diberitakan, biaya tes PCR di India sebesar Rp 56 rb/pasien. Sementara di Indonesia biaya pemeriksaan PCR sekitar Rp 850 ribu/pasien.
Politisi PKS ini menilai ketimpangan harga yang terpaut besar ini harus dicermati. Jangan sampai masyarakat Indonesia menjadi korban eksploitasi mafia bisnis kesehatan, yang mencari untung besar di tengah krisis.
“WHO menyarankan kita mencontoh cara India menangani COVID-19. India sudah terbukti mampu menurunkan kasus positif hariannya secara drastis salah satunya dengan memperbanyak tes. Mereka mampu melaksanakan tes secara masif, karena biayanya yang sangat murah yaitu hanya Rp 56 ribu/pasien. Sedangkan biaya tes di Indonesia bisa sepuluh kali lipat,” tegas Mulyanto.
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini minta Pemerintah harus bisa menjelaskan kenapa harga PCR di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan di India. Padahal bahan dan prosedur pemeriksaannya hampir sama.
“Karena itu saya minta Pemerintah memeriksa semua alur pengadaan perangkat PCR dan proses distribusi ke klinik penyelenggara pelaksana tes PCR. Bila terbukti ada pihak yang coba mencari keuntungan berlebih bisa segera diambil tindakan hukum,” desak Mulyanto.
Terkait dengan ketergantungan impor terhadap reagen dan bahan kimia penunjang tes PCR lainnya, Mulyanto minta Pemerintah ke depan untuk terus mengembangkan industri petrokimia dalam negeri. Diketahui kilang minyak Tuban dengan industri petrokimianya masih mandek.
Pemerintah juga, lanjutnya, harus memperkuat ekosistem dan infrastruktur riset dasar bidang industri dan enzim molekular (industrial and molecular enzyme) serta bidang kimia sintetik (chemical synthesis).
Sehingga Indonesia mampu memproduksi sendiri reagen dan bahan kimia lainnya, agar Indonesia tidak tergantung pada impor bahan yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat.
“Untuk jangka pendek Pemerintah perlu mengatur ketentuan impor reagen dan bahan lain pendukung PCR ini sedemikian rupa, sehingga dapat menekan harga tes PCR. Misalnya menugaskan BUMN membeli reagen dalam jumlah besar dan komitmen jangka panjang agar harga dapat ditekan,” imbuh Mulyanto.
Untuk mempercepat waktu testing, ke depan, Mulyanto minta Pemerintah memperbanyak laboratorium tempat tes PCR, yakni lab Bio Safety Level 2 (BSL-2).
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
