Jakarta – Perpanjangan PPKM tanpa target dan indikator keberhasilan menunjukan Pemerintah tidak punya program penanggulangan pandemi yang jelas dan terukur atau akuntabel.
Hal tersebut disampaikan wakil rakyat asal Banten, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto melalui keterangan tertulis kepada BantenHits.com, Jumat, 20 Agustus 2021.
“Tanpa indikator keberhasilan itu maka buka-tutup atau gonta-ganti nama istilah PPKM dapat dipersepsi masyarakat hanya sekedar alat Pemerintah untuk meredam gejolak dalam masyarakat, yang mulai jenuh menghadapi pandemi COVID-19,” ujar Mulyanto.
Politisi PKS ini menambahkan, harusnya Pemerintah menjelaskan apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan setiap PPKM.
“Misalnya berapa target kasus tambahan positif harian? Berapa target positive rate (prosentase kasus positif dari total testing) harian? Berapa target penurunan jumlah kematian karena COVID-19 per hari? Semua itu kan bisa dihitung dan diperkirakan,” jelasnya.
Dengan indikator yang jelas ini, lanjutnya, rakyat dapat menilai apakah Pemerintah benar-benar bekerja on the track untuk mencapai target-target itu dalam penanggulangan pandemi COVID-19 atau tidak.
“Jangan rakyat dikenakan berbagai pembatasan, namun Pemerintah tidak menjamin perkembangan upaya penanggulangan COVID-19,” ujarnya.
Menurut Mulyanto, dalam Pidato 16 Agustus lalu, Presiden juga tidak menyebutkan target-target indikator penanggulangan pandemi yang mendasari RAPBN tahun 2022. Padahal faktor pandemi sangat berpengaruh terhadap target capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022.
Target pertumbuhan ekonominya ditetapkan, namun target penanggulangan pandeminya tidak. Ini kan aneh,” tegas Mulyanto.
Mulyanto melihat selama ini Pemerintah hanya sibuk memberikan berbagai batasan kepada masyarakat, tanpa menjelaskan apa target yang ingin diwujudkan. Padahal, visi Pemerintah yang jelas soal ini menjadi pedoman masyarakat, yang sekaligus dapat meningkatkan kesabaran dan partisipasi mereka. Masyarakat membutuhkan visi penanggulangan COVID-19 Pemerintah.
“Selama ini Pemerintah hanya sibuk bicara soal indikator input dan proses penanggulangan pandemi, seperti berapa persen kunjungan mall diperbolehkan, bagaimana aturan administrasi naik angkutan umum, berapa batasan waktu makan di restoran. Semua itu, bukan indikator output apalagi outcome bagi penanggulangan COVID-19,” imbuh Mulyanto.
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini minta Pemerintah membuat peta jalan penanggulangan COVID-19. Dengan peta jalan ini semua pihak dapat memperkirakan kapan COVID-19 bisa dituntaskan dan bersemangat untuk berkontribusi.
“Ini sudah masuk tahun kedua pandemi. Pemerintah harusnya sudah bisa memetakan masalahnya dan kemudian menyusun rencana penanggulangannya. Jangan batasi terus kegiatan masyarakat visi yang jelas. Faktanya negara lain bisa kok menanggulangi masalah ini,” tandas Mulyanto.
Editor: Fariz Abdullah
