Tangerang – Mural berisi kritik sosial terus bermunculan di Tangerang. Kekinian mural muncul di Fly Over Cibodas, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang berisi pesan, “Dipenjara Karena Lapar”.
Namun, lagi-lagi mural tersebut tak berumur panjang. Aparat telah menghapus mural tersebut Jumat malam, 20 Agustus 2021.
Sebelumnya, di Kecamatan Batu Ceper mural serupa yang menggambarkan sosok mirip Jokowi dengan mata tertutup tulisan 404: Not Found juga telah dihapus aparat.
Pengamat politik dari Institute for Digital Demokrasi (IDD) Bambang Arianto menilai, munculnya mural yang mirip Presiden Jokowi dan kemudian diikuti hadirnya sejumlah mural di berbagai tempat merupakan suatu bentuk kritik sosial melalui seni.
“Aksi seni mural merupakan cara lain dari rakyat untuk melakukan protes terhadap kegelisahan dari berbagai kebijakan pemerintah selama ini. Termasuk ingin memberitahukan bahwa masih banyak persoalan riil rakyat yang belum tersentuh sama sekali. Dengan cara seperti inilah rakyat ingin meminta pemerintah agar dapat lebih memperhatikan nasib rakyatnya,” kata Bambang melalui keterangan tertulis kepada BantenHits.com.
Menurut Bambang, kritikan yang dipoles dengan karya seni ini sebagai bukti tumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap nasib rakyat yang artinya partisipasi aktif masyarakat kian terlembaga dengan baik.
“Apalagi Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa pemerintah selalu membuka ruang yang luas agar publik untuk melakukan kritik,” ungkapnya.
Kritik sosial dengan aksi seni seperti mural, lanjutnya, tidak perlu ditanggapi secara berlebihan karena aksi seni mural ini merupakan sebuah hal yang wajar dan justru harus terus dibangun dalam iklim demokrasi.
“Sebab di era demokrasi, semakin banyak kritik yang bermunculan dari rakyat, semakin membuktikan bahwa proses demokratisasi di Indonesia kian terlembaga dengan baik,” ujarnya.
“Apalagi saat ini partisipasi publik itu semakin tumbuh karena didorong oleh budaya digital sebagai dampak dari kehadiran media sosial,” sambungnya.
Bambang menambahkan, bila kemudian kemunculan mural semakin dilarang tentu akan semakin bermunculan aksi protes seperti ini.
“Dengan demikian, sudah tidak tepat lagi aksi seni seperti ini kemudian harus dilawan dengan pembungkaman. Justru sebaliknya pemerintah harus terus membuka ruang dialog yang seluasnya agar kebijakan yang diciptakan tetap merakyat dan bukan hanya kepentingan segelintir elite politik semata,” pungkasnya.
Suara Rakyat Tersumbat
Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Tangerang Syaiful Millah angkat bicara terkait bermunculan mural-mural berisi kritik terhadap pemerintah ini.
Menurut dia, mural-mural kritik yang belakang ini bermunculan di tembok-tembok Kota Tangerang merupakan suara rakyat.
Politisi Golkar dengan dapil Periuk ini menyebut, kritik-kritik masyarakat lewat ruang mural ini marak lantaran suara rakyat tersumbat.
“Itu suara rakyat, yang mungkin jalan lain tersumbat,” ujarnya, Jumat malam, 20 Agustus 2021.
Syaiful menanggapi terkait mural bertuliskan ‘Dipenjara Karena Lapar’ bahwa arti pesan ini harus ditanggapi pemerintah dengan solusi.
“Kalau dipenjara pemerintah, ini menjadi pelanggaran bahwa jaminan sosialnya mesti diseriuskan,” kaya dia.
Menurut Syaiful, mural yang bertuliskan kritik ini masih terbilang normatif.
“Selama ini mural masih normatif. Kritikan untuk pemerintah, bahwa PPKM diterapkan dipertimbangkan juga dengan baik kebutuhan masyarakatnya,” jelasnya.
Sebagai suara rakyat, syaiful menyebut, aparat diharapkan tidak menghapus mural-mural tersebut.
“Pemerintah tidak boleh hapus. Sekali lagi, ketika memang tidak ada pelanggaran dalam bentuk menghina lambang negara, menyangkut unsur negara, tidak boleh dicari (pemuralnya),” tegasnya.
Editor: Fariz Abdullah
