Connect with us

Berita Utama

Data Kematian COVID-19 Versi Pemerintah Diragukan, Ini Sebabnya

Published

on

Data kematian COVID-19 versi pemerintah diragukan. Foto ilustrasi: FK UPH memberikan pembekalan khusus penanganan pasien COVID-19 kepada relawan medis. (Foto: Dok. FK UPH)

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan Pemerintah agar berhati-hati merilis data kematian COVID-19 secara nasional. Pemerintah harus jujur dan transparan agar proses penanggulangan COVID-19 di Indonesia dapat dilaksanakan secara tepat.

“Pemerintah jangan main-main soal data ini. COVID-19 ini merupakan pandemi global, dimana setiap data yang dipublikasikan di suatu negara disorot dan dijadikan acuan oleh negara lain,” tegas Mulyanto kepada media, Selasa, 7 September 2021.

“Ini bukan semata-mata soal transparansi jumlah korban jiwa akibat COVID-19 tapi juga menyangkut nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Jangan sampai dunia menganggap Indonesia tidak jujur terkait data kematian COVID-19,” lanjut Mulyanto.

BACA :  Ditemukan Mayat Mengapung di Situ

Menurut wakil rakyat asal Banten ini, sebelumnya Pemerintah merilis data kematian akibat COVID-19 pertanggal 5 September 2021, sebanyak 135.861 jiwa. Namun The Economist memperkirakan data kematian akibat COVID-19 di Indonesia lebih besar lagi yaitu 280 ribu hingga 1,1 juta orang atau 500 persen dari angka resmi Pemerintah.

Beberapa hari sebelumnya, lanjutnya, Pemerintah Malaysia juga mempertanyakan penurunan jumlah penyebaran dan kematian akibat COVID-19 di Indonesia.

Pemerintah Malaysia heran data terkait COVID-19 yang disampaikan Pemerintah Indonesia lebih rendah dari Malaysia. Padahal sebelumnya jumlah kasus COVID-19 Indonesia lebih tinggi dari Malaysia.

“Seharusnya Pemerintah mengkonsolidasikan data kematian COVID-19 ini lebih teliti dengan mengggunakan metoda dan parameter yang standar,” kata Mulyanto.

BACA :  Ops Kalimaya di Tangerang Tilang 4.856 Pelanggar Lalu Lintas

Beberapa waktu lalu, Pemerintah ingin mengeluarkan indikator kematian dari parameter penilai COVID-19, karena dianggap bercampur dengan data kematian lain atau inakurasi. Belum lagi termasuk munculnya kasus kebocoran data vaksin, bahkan di dalamnya termuat data vaksin Presiden Jokowi.

“Di lapangan, tetutama di perdesaan, ada kecenderungan kematian COVID-19 ditutupi sebagai kematian biasa, karena masyarakat tidak ingin penanganan jenazah korban termasuk penguburannya menjadi berbelit-belit. Jadi memang cukup masuk akal kalau data kematian covid-19 yang disajikan Pemerintah lebih kecil dari angka yang sesungguhnya,” imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Sebenarnya, tambah Mulyanto, persoalan akurasi data ini adalah masalah yang klasik, hampir di berbagai sektor terjadi. Namun demikian, terkait perbaikan data kematian COVID-19 ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Karena di dalamnya sangat terkait dengan pengambilan kebijakan dan strategi penanggulangan pandemi yang tepat dan akurat.

BACA :  670.448 Penumpang 'Nyebrang' dari Merak ke Sumatera saat Libur Natal dan Tahun Baru

“Salah data bisa salah kebijakan dan strategi,” tandas politisi yang akrab disapa Pak Mul ini.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler