Pandeglang – Pemerintah Kabupaten Pandeglang, belum mampu memberikan kesejahteraan bagi Guru Madrasah Diniyah Takmilyah Awaliyah (MDTA) Ar-Raudoh.
Sebab 4 orang guru di sekolah swasta yang terletak di Kampung Ciguha, Desa Kiarapayung, Kecamatan Cibitung itu hanya digaji sebesar Rp 50 ribu.
Hal itu karena bantuan yang diberikan Pemkab Pandeglang untuk sekolah tersebut masih minim, sekitar Rp 6,5 juta per tahun.
“Benar, gaji Guru di sini (MDTA Ar-Raudoh) hanya Rp 50 ribu per bulan. Itu bantuan dari Pemda Rp 6,5 juta per tahun, untuk gaji guru dan keperluan sekolah,” kata Kepala Sekolah MDTA Ar-Raudoh saat dihubungi, Kamis 9 September 2021.
Mirisnya, bantuan yang diberikan Pemkab Pandeglang sudah satu tahun belum cair. Sehingga para guru di sekolah tersebut tidak menerima gaji tiap bulan selama satu tahun.
“Tapi sudah satu tahun ini gaji itu belum pernah diterima lagi oleh para Guru, entah kenapa saya juga tidak tahu persis,” ungkapnya.
“Meskipun kecil tapi kalau rutin tiap bulan mah tidak apa – apa. Tapi sekarang sudah satu tahun gaji itu belum turun – turun,” ujarnya.
Meski demikian, para guru di sana tetap berkomitmen dalam mengajar anak – anak didik. Adapun kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk kelancaran proses belajar mengajar mendapat sumbangan dari para orang tua siswa.
“Kalau Guru di MDTA ini ada sebanyak 4 ditambah 1 orang Kepala Sekolah, kepala sekolah digaji, Rp 75 ribu. Adapun jumlah siswa ada sebanyak 71 orang,” tandasnya.
Anggaran Kena Refocusing
Sementara Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, anggaran pemda saat ini sedang mengalami refocusing untuk penanganan pandemi COVID-19 dan pembangunan infrastruktur.
“Memang ada amanat Perda, tapi kita lihat juga kemampuan kita sekarang. Kondisinya pemda saat ini tidak dalam keadaan normal loh, ada anggaran yang harus dikurangi karena kebutuhan kita juga banyak aspek buat pembangunan infrastruktur dan kesehatan,” imbuhnya.
Diakuinya, kondisi pendidikan saat ini sedang terhambat oleh pandemi COVID-19. KBM di sekolah maupun madrasah di wilayah Pandeglang juga ikut terganggu karena tak bisa menggelar pembelajaran tatap muka.
Diakuinya lagi, pihaknya pun sedang merumuskan kebijakan supaya bisa membantu kehidupan guru madrasah di wilayahnya. Namun yang jelas, kebijakan tersebut tak bisa dilakukan dalam waktu dekat lantaran keuangan pemda sedang dihadapkan dengan penanganan pandemi Corona.
“Nanti coba kita rumuskan yah supaya ada jalan keluar yang terbaik. Saya tentunya punya kewajiban buat terus mempertahankan indentitas Pandeglang sebagai kota seribu ulama dan sejuta santri, otomatis kesejahteraan guru-guru agama di Pandeglang juga harus kita perhatikan,” tutupnya.
Editor : Engkos Kosasih
