Connect with us

Berita Utama

Mantan Pejabat Negara asal Banten Sebut Pemerintah Bohong soal Penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud

Published

on

Mantan pejabat negara yang kini jadi wakil rakyat dari Banten yang menjabat Ketua FPKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto menyebut pemerintah lakukan kebohongan publik soal penggabungan Kemenristek dan kemendikbud. (Dok. Pribadi)

Jakarta – Pemerintah disebut telah melakukan kebohongan publik terkait dengan klaim penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kemendikbud.

Sebab faktanya, Pemerintah tidak melakukan penggabungan dua kementerian di atas selain hanya menggabung nama menjadi “Kemendikbud-Ristek”.

Pernyataan keras tersebut dilontarkan mantan pejabat negara asal Banten yang kini Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Pria yang populer disapa Pak Mul ini diketahui pernah menjabat Sekretaris Kemenristek di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Mulyanto seolah dengan penggabungan nama Kemendikbud-Ristek tersebut, sudah terjadi penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah pembubaran Kemenristek.

BACA :  Insiden di PT Indorama Petrochemical, DLH Cilegon Panggil Manajemen

Buktinya, pasca penggabungan dua kementerian tersebut, Kemendikbud-Ristek tetap hanya mengurusi riset di perguruan tinggi. Persis sama seperti sebelumnya, saat sebagai Kemendikbud.

Saat ini, Kemendikbud-Ristek tidak punya kewenangan dalam perumusan dan penetapan kebijakan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan ristek secara nasional.

“Jadi pasca penggabungan Kemenristek kedalam Kemendikbud menjadi Kemendikbud-Ristek, fungsi Kemenristek hilang tidak masuk dalam fungsi Kemendikbud-Ristek,” ungkap Mulyanto kepada BantenHits.com melalui keterangan tertulis, Kamis, 16 September 2021.

Sebelumnya, lanjut Mulyanto, Kemenristek memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan dan evaluasi pembangunan riset dan teknologi. Kini fungsi-fungsi itu tidak ada dalam Kemendikbud-Ristek.

“Kemendikbud-Ristek pasca penggabungan hanya mengurusi kegiatan riset di Perguruan Tinggi, yang secara umum sejak dulu menjadi fungsi Dirjen Dikti,” katanya.

BACA :  Bahas KUA PPAS, Sejumlah Sektor di Lebak Diharapkan Bisa Ditingkatkan

Mulyanto menambahkan, sebagaimana terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BRIN, Selasa, 14 September 2021,diketahui bahwa penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud, sebenarnya hanya kamuflase saja.

Tugas dan fungsi Dirjen Dikti-Ristek pasca penggabungan tidak berbeda secara signifikan dengan tugas dan fungsi Dirjen Dikti sebelum penggabungan.

“Bisa dibilang ini sebuah kebohongan publik. Hanya akal-akalan Pemerintah saja. Karena secara substansial tidak ada penambahan fungsi apa-apa terkait Ristek dalam Kemendikbud-Ristek,” tukas Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Karena itu, lanjut Mulyanto, frasa “Ristek” dalam Kemendikbud-Ristek ini hanya sebagai pemanis saja agar terkesan kementerian baru ini sebagai penggabungan dari Kemendikbud dan Kemenristek. Padahal secara fungsional, sebenarnya yang terjadi adalah murni pembubaran Kemenristek.

BACA :  Dampak Tsunami, Target PAD Dinas Perikanan Pandeglang Tidak Tercapai

Karena praktiknya, alih-alih dimasukkan ke dalam Kemendikbud-Ristek, fungsi-fungsi dari eks Kemenristek justru masuk menjadi fungsi BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

“Ini benar-benar sebuah akrobatik dalam penyusunan kelembagaan Iptek nasional,” tegasnya.

Untuk diketahui Pemerintah pada tanggal 28/4/2021 resmi Membentuk Kementerian Investasi. Pada saat yang bersamaan Kementeriaan Ristek secara resmi dinyatakan digabung ke dalam Kemendikbud menjadi Kemendikbud-Ristek.
Sementara itu, BRIN menjadi Lembaga Pemerintah, yang mandiri.

Menristek yang sebelumnya secara ex-officio menjabat sebagai kepala BRIN hilang. Yang tinggal hanya Kepala BRIN.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler