Connect with us

Berita Terbaru

Masyarakat Pesisir Anyer Resah, Himpalka Laporkan HMB ke Polres Cilegon

Published

on

Anggota polisi saat mengimbau para pengunjung Pantai Anyer membubarkan diri beberapa waktu lalu. (Istimewa)

Serang – Masyarakat pesisir Pantai Anyer disebut resah menyusul munculnya pernyataan MF, Ketua Himpunan Mahasiswa Banten atau HMB di media sosial Instagram pada Kamis, 16 September 2021 dan pemberitaan di sejumlah media online terkait kerumunan di kawasan pariwisata di Pantai Anyer.

Merasa telah terjadi keonaran dan gejolak di masyarakat terkait postingan tersebut, Himpunan Mahasiswa Palima Cinangka (Himpalka) melaporkan MF, yang diketahui Ketua Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) ke Polres Cilegon, Rabu, 22 September 2021.

Pengurus Bidang Advokasi Himpalka, Irwan Erdiyana alias Irwan Bungsu mengatakan, masyarakat pesisir Anyer sangat dirugikan dengan keterangan MF di sejumlah media online.

“Masyarakat Anyer hampir 80 % bekerja sebagai pengelola wisata dan pedagang.
Sudah hampir 1,5 tahun ke belakang masyarakat sangat sulit untuk mencari pengasilan efek pandemi COVID-19,” kata Irwan dalam keterangan tertulis kepada BantenHits.com.

Menurut Irwan, para pelaku usaha dan pengelola wisata di wilayah Pesisir Anyer mengatakan, selama ini mereka selalu mengituki anjuran yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal memutus mata rantai penyerbaran COVID-19.

BACA :  Sandiaga Uno Disambut Kesenian Tradisional saat Kunjungi Desa Wisata Sukarame Pandeglang

“Bahkan ketika diberlakukannya peraturan PPKM Jawa-Bali sampai saat ini turun statusnya dari level 4 ke level 2, mereka selalu mematuhi protokol kesehatan. (Menerapkan proses ketat) untuk para pengunjung wisata pesisir Anyer, penyemprotan disinfektan, memakai masker (selama di area wisata) dan menyediakan tempat mencuci tangan, bahkan pemberlakuan jam kunjungan wisata,” jelas Irwan.

Senada, Ketua Umum Himpalka, Agus Waluyo menyebut, efek dari keterangan MF di sejumlah media online, masyarakat pesisir Anyer khawatir kawasan tersebut akan ditutup lagi.

“Menurut saya selama ini masyarakat sudah mentaati aturan yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Tim Satgas COVID-19, baik tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan,” ujarnya.

“Jika ditutup kembali, parawisata yang ada di Banten khususnya di pesisir Anyer, maka siapa yang akan bertanggung jawab atas dampak dari tidak adanya pengasilan untuk masyarakat pesisir Anyer,” pungkasnya.

Dalam dokumen laporan yang turut dilampirkan bersama keterangan tertulis, laporan Himpalka telah diterima Polres Cilegon sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STT/314/IX/ Res 1.8/ 2021/ Banten/ Res Cilegon.

Belum ada keterangan dari HMB terkait laporan ini. BantenHits.com sudah menelusuri kontak pihak HMB melalui kontak Rizki Irwansyah yang dilampirkan dalam keterangan tertulis HMB kepada BantenHits.com 2020 lalu tapi belum direspons.

BACA :  Sekda Kabupaten Tangerang Paparkan Sukses BPHTB Online di Hadapan Komisi II DPR RI

Laporkan Kapolda Banten ke Propam

Dikutip BantenHits.com dari Merdeka.com, HMB Jakarta melaporkan Kapolda Banten ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Pelaporan tersebut terkait bebasnya kerumunan di kawasan pariwisata pada masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Banten.

Kabid Pengembangan Anggota HMB Jakarta Dio Aditya Pratama mengatakan, pihaknya menilai peran Polri dalam menertibkan masyarakat Banten di masa pandemi COVID-19 sangat buruk.

“Saya rasa Polda Banten sangat kurang menjalankan tugasnya dalam memberi ketertiban selama pandemi. Kami melaporkan ini karena ada beberapa nilai yang dilupakan, yaitu ramainya pengunjung pariwisata di Banten, khususnya di Anyer. Tambah lagi ini masih berlaku PPKM. Dalam hal ini, jelas ada kelalaian dari pihak kepolisian yang memiliki wewenang mengamankan masyarakat Banten dan satgas bentukan Polri,” kata Dio melalui keterangan tertulis.

Dio mengatakan, pihaknya menunggu tindak lanjut dari laporan itu. Mereka akan mengambil sikap bila tidak ada tindak lanjut dari Divisi Propam Mabes Polri.

“Kita tunggu tindak lanjut laporan kita dari Divisi Propam, kalau tidak ada perkembangan, kita akan tindaklanjuti dengan cara mahasiswa,” sebut Dio.

BACA :  Gelar Seminar Motivasi dan Sosialisasi Kampus, IKA-SMANCIK Ingatkan Pentingnya Pendidikan

Sementara itu, Ketua Umum HMB Jakarta Muhammad Fahri mengatakan, Polri seharusnya mampu menertibkan masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 khususnya di wilayah Provinsi Banten.

“Polri memiliki wewenang lebih untuk menertibkan masyarakat dari kegiatan kerumunan dan pengetatan di berbagai wilayah hukum,” kata Fahri.

Selain itu, lanjut Fahri, pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Serang juga masih jauh dari target.

“Yang sudah vaksin sekitar 261 ribu dari target 2,1 juta orang. Hal itu diucapkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang,” kata Fahri.

Fahri menyayangkan Banten yang masih menjadi wilayah rawan penyebaran COVID-19. Di sisi lain, beberapa tempat wisata dibiarkan ramai, dipenuhi wisatawan lokal maupun dari luar Banten.

“Di sepanjang pantai Anyer misalnya, keramaian mulai dari akhir Agustus sampai sekarang, padahal PPKM masih diberlakukan. Tentu itu tidak sesuai dengan rencana upaya memutus rantai penyebaran Virus COVID-19,” sebut Fahri

Selain itu, Fahri menilai Kapolda Banten tidak serius menjalankan tugasnya menertibkan masyarakat Banten dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19.

“Dengan ini saya meminta Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo bersikap tegas melihat kasus ini,” kata Fahri.

Editor: Fariz Abdullah



Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler