Connect with us

Berita Terbaru

Gawat! Usia ke 21 Banten Masih Dihantui Kasus Korupsi

Published

on

FOTO ILUSTRASI. Saksi Khania Ratnasari selaku Kepala Seksi Kefarmasian dan Pangan pada Dinkes Provinsi Banten mengaku tahu bahwa terdakwa Agus Suryadinata mengenalkan diri sebagai saudara dari anggota Polda Banten. Hal tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan korupsi masker yang digelar di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu, 1 September 2021. (Foto: IDN Times)

Serang – Provinsi Banten menginjak usia ke-21 tahun tepat pada 4 Oktober 2021 setelah lepas dari Jawa Barat. Di usia yang sudah dewasa ini, masih ada warga miskin yang mengalami kesulitan untuk berobat.

Hal ini diungkapkan oleh Relawan Fesbuk Banten News (FBN) Fajar Pratama. Selama melakaukan advokasi kesehatan untuk warga miskin di Banten, Fajar menemukan akses kesehatan untuk warga miskin belum merata.

BACA :  PGRI Usul Insentif Guru di Kota Tangerang Naik

“Di usia Provinsi Banten yang ke-21, berobat untuk warga tak mampu masih sulit. Bahkan WH-Andika ‘Ngeprank’ warga Banten dengan berobat gratis pakai KTP,” kata Fajar kepada BantenHits.com, Senin 4 Oktober 2021.

Sementara Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) Uday Suhada mengatakan, pemerataan akses kesehatan untuk warga miksin di Provinsi Banten masih menjadi angan.

Sebab janji politik WH-Andika pada Pilkada 2017 silam, yakni berobat gratis pakai KTP hanya menjadi alat “Dagangan” untuk meraih suara di Pilkada saja.

“Saya masih ingat bahwa WH pernah bilang jika masyarakat Banten sakit cukup bawa KTP. ‘Sebut nama gua 3 kali WH, WH, WH di depan petugas kesehatan’,” katanya.

BACA :  Asyik! Kini Bus Damri Sudah Tersedia di Tiga Terminal di Kabupaten Serang, Traveling ke Destinasi Wisata di Banten Lebih Mudah

Uday juga menilai pelayanan pokok seperti kesehatan dan pendidikan di Banten masih jauh panggang dari api. Selain janji berobat gratis pakai KTP, janji membangun 100 unit sekolah baru di Banten juga masih terengah-engah dengan perkara rasuah.

“Jangankan membangun sekolah, bahkan dari sejak FS (studi kelayakan) dan pengadaan lahannya saja sudah masalah. Seperti kasus yang sedang ditangani KPK dan Kejaksaan Tinggi,” ungkapnya.

Penindakan kasus korupsi di Banten, seperti hibah pondok pesantren, pengadaan masker, pengadaan lahan SMKN 7 Kota Tangsel pada dan studi kelayakan lahan SMA dan SMK di Banten menjadi indikator, bahwa Banten belum lepas dari keterpurukan korupsi.

“Siapa bilang pemerintahan di Banten sudah on the track,” tutupnya.

BACA :  Polisi Ciduk Komplotan Pemalsu KIR di Tangerang Selatan

Editor : Darussalam Jagad Syahdana



Memulai karir jurnalistik di BantenHits.com sejak 2016. Pria kelahiran Kabupaten Pandeglang ini memiliki kecenderungan terhadap aktivitas sosial dan lingkungan hidup.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler