Pandeglang – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Taufik Hidayat mengaku sudah menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) soal pekerjaan jasa pembuatan naskah akademik di Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang TA 2019.
Menurut PJ Sekda, bahwa temuan BPK itu tidak masuk ranah pidana, akan tetapi ranahnya adalah perdata. Sehingga kekurangan itu harus dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda) dan itu sudah dilakukan.
“Pengembalian itu sudah dilakukan, kalau pengen lebih jelasnya coba saja tanya kepada pak Iskandar dan itu adanya dibagian organisasi. Karena pada saat itu Asisten Daerah nya pak Iskandar,” ungkap Taufik Hidayat kepada BantenHits.com melalui sambungan telepon, Selasa 19 Oktober 2021.
Taufik juga membantah kaitan dengan jasa pembuatan naskah akademik yang hanya dipinjam perusahannya oleh PPTK.
“Kata siapa hanya pinjam perusahaannya saja, ngarang saja. Udah ke pak Iskandar saja tanya kalau mau lebih jelas lagi,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, kaitan dengan adanya LHP BPK RI perwakilan Banten, mengenai pekerjaan jasa pembuatan naskah akademik di Setda Pandeglang, dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh aktivis dari Forum Komunikasi Peduli Rakyat (FKPPR) Pandeglang.
Lantaran mereka menilai, kasus rekayasa dugaan pengadaan naskah akademik tahun 2020 yang dilakukan Setda Pandeglang bersamaan dengan temuan BPK di Instansi yang lain seperti program Huntap di BPBD dan Hibah 2019, karena tidak cukup diselesaikan dengan cara pengembalian uang ke kas daerah.
“Kami melaporkan persoalan itu ke KPK beberapa proses pengadaan barang dan jasa yang sarat akan modus, seperti Huntap di BPBD, Hibah 2019, termasuk dugaan rekayasa pengadaan naskah dinas di setda,” ujar Yogi akativis FKPPR.
Editor : Engkos Kosasih
