Dear Jenderal Andika Perkasa, Ini Catatan dari Para Pakar soal Kemanan Domestik dan ‘Pekerjaan Rumah’ Anda!

Date:

Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy, Anton Aliabbas Ph.D, salah satu narasumber dalam Diskusi Ekonomi Politik Didik J. Rachbini bertajuk “Keamanan Domestik dan PR Andika”.(Foto: Dok. Universitas Paramadina)

Jakarta – Sejumlah pakar ekonomi, politik hingga jurnalis hadir dalam Diskusi Forum Ekonomi Politik Didik J. Rachbini, Jumat malam, 19 November 2021.

Diskusi bertajuk “Keamanan Domestik dan Pekerjaan Rumah Andika” ini digelar online lewat melalui Twitter Space. Hadir dalam diskusi Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy, Anton Aliabbas Ph.D dan Jurnalis Kompas, Edna C Patissina.

“Jika dilihat dari aspek legal dan keputusan politik di era reformasi, ada pemisahan yang rigid terkait pengelolaan pertahanan keamanan yakni urusan keamanan diserahkan kepada TNI dan ranah sipil diserahkan kepada Polri,” kata Anton dalam diskusi seperti dilansir dalam keterangan tertulis Universitas Paramadina yang diterima BantenHits.com.

“Sayangnya, pengambilan keputusan politik lupa ada daerah abu-abu di mana di samping masalah keamanan terdapat juga dimensi pertahanan pada UU TNI Pasal 7 selain melaksanakan tugas pokok, masalah kedaulatan juga dirinci di dalamnya termasuk hal operasi perang dan non perang yang membutuhkan keputusan negara,” sambung Anton.

Anton menyoroti segi keamanan domestik yang harus menjadi atensi Panglima TNI yang baru Jenderal Andika Perkasa. Di antaranya masalah Papua. Di mana hal tersebut sudah jelas adalah masalah kedaulatan negara.

“Meski dilabeli sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), persoalan kedaulatan negara menjadi penting karena memang terdapat unsur separatisme di Papua,” ungkapnya.

Sebagaimana di Aceh, lanjutnya, keterlibatan TNI tak terhindarkan karena itu adalah soal keamanan domestik, jadi dimensi tugas pokok TNI ada di situ.

Anton juga menyinggung peran diplomasi militer dalam politik Luar Negeri Indonesia, yang telah dilakukan ketika mengadakan latihan bersama skala besar bersama tentara Amerika Serikat.

“Hal itu menunjukkan upaya Kemenhan dalam meningkatkan hubungan dengan negara-negara yang mempunyai pengaruh kuat, dan dimainkan oleh TNI dengan mencoba memberikan perhatian pada konteks dinamika geopolitik,” bebernya.

Anton juga mengingatkan Jenderal Andika untuk memulai langkah pembenahan personil TNI.  

“Bagaimana formula penataan personil terutama bagi mereka yang terdidik lulusan Inggris dan sebagainya, di mana ruangnya dan sebagainya. Namun untuk itu tidak perlu dengan penambahan usia pensiun terlebih masa bakti yang terbatas hanya 13 bulan,” jelasnya.

Background Menarik Panglima TNI

Jurnalis Kompas, Edna C Patissina menyoroti tentang jabatan Panglima TNI sekarang yang sudah tidak seperti dulu.

“Dia tidak lagi menjadi lembaga superbody, serba kuasa dan ada di berbagai lini bangsa. Refomasi 98 mengubah secara gradual sistem bernegara kita termasuk TNI untuk lebih profesional sebagai tentara,” kata Edna.

Edna menyatakan, belakangan ini pihak partai politik terlihat cenderung suka menarik-narik tentara.

“Dimaklumi, karena kesan masyarakat kita terhadap tentara masih menempati posisi nomor satu yang disukai pada beberapa survei ketimbang posisi parpol yang cenderung dipandang negatif,” ujarnya.

Menurut Edna, Jenderal Andika bukanlah sosok panglima yang “angker” seperti tipolog panglima TNI masa lalu. Edna menyoroti background menarik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

“Tujuh tahun studi public policy di Amerika Serikat (AS) menyebabkan Andika paham dan mempunyai karakter kepemimpinan yang cukup terbuka terhadap sipil, baik ketika beradu argumen atau berbeda pendapat, dan mau mengakui jika pendapat kita benar,” katanya.

Ia juga mengungkapkan tentang pengaruh TNI terhadap perkembangan demokrasi. Di mana secara struktural dan kultural sejak reformasi 1998 TNI telah mengambil posisi berbeda, bahkan anggaran pertahanan selalu rendah hanya 1 persen, bahkan tidak sampai.

Edna mengungkapkan bahwa masyarakat sipil yang terkesan gagal dalam melakukan konsolidasi demokasi.

“Hal itu dibuktikan dengan realitas kapasitas birokrasi sipil kita yang memang masih kedodoran di berbagai lini,” terangnya.

Terkait persoalan Papua, Edna menyatakan Jenderal Andika cukup sadar, bahwa memenangkan Papua tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan militer saja.

“Tetapi pendekatan sipil dengan cara operasi melawan insurgensi kepada seluruh rakyat Papua. Bukan perebutan wilayah yang harus dimenangkan, tetapi heart and mind (merebut hati dan pikiran) rakyat Papua,” urainya.

Meski sebagai prajurit, TNI harus cukup kuat namun bukan untuk menyakiti masyarakat. Yang harus dihabisi adalah pikiran untuk merdeka, bukan orang yang menuntut merdeka.

“Kunci melawan insurgensi adalah dengan merebut hati dan pikiran rakyat, dan hal itu kini sangat berlomba dengan waktu. Kekalahan Amerika di Afghanistan kiranya cukup menjadi pelajaran,” pungkasnya.

Editor: Fariz Abdullah

Author

  • Darussalam J. S

    Darusssalam Jagad Syahdana mengawali karir jurnalistik pada 2003 di Fajar Banten--sekarang Kabar Banten--koran lokal milik Grup Pikiran Rakyat. Setahun setelahnya bergabung menjadi video jurnalis di Global TV hingga 2013. Kemudian selama 2014-2015 bekerja sebagai produser di Info TV (Topaz TV). Darussalam JS, pernah menerbitkan buku jurnalistik, "Korupsi Kebebasan; Kebebasan Terkorupsi".

Terpopuler

Share post:

Berita Lainnya
Related

Pangling! Begini Penampakan Kawasan Jalan Kali Sipon setelah Hari keempat Penertiban

Berita Tangerang - Penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot)...

Kejuaraan Nasional Gateball 2024 Digelar di Alun-alun Ahmad Yani Kota Tangerang 26-28 April 2024

Berita Tangerang - Bagi Anda pecinta olahraga, jangan sampai...

Kapolri Ungkap Peran Besar Muhammadiyah bagi Bangsa

Berita Jakarta - Muhammadiyah senantiasa selalu mengingatkan seluruh elemen...