Pandeglang – Aktivis dari Aliansi Masyarakat Sipil Pandeglang (AMSIP), mendesak PLTU II Labuan, Kabupaten Pandeglang bertanggungjawab atas terjadinya abrasi pulau Popole dan sedimentasi Muara Cibama.
AMSIP menilai, abrasi dan sedimentasi yang terjadi diduga disebabkan oleh PLTU II Labuan. Pasalnya, fenomena alam itu terjadi semenjak adanya perusahaan pembangkit listrik tersebut.
“Dampak dari sedimentasi Muara Cibama cukup dirasakan warga, salah satunya bencana banjir. Nah bagaimana tanggungjawab PLTU atas kejadian itu,” ungkap Agus saat audiensi dengan pihak Indonesia Power PLTU II Labuan di ruang Komisi III DPRD Pandeglang, Selasa 14 Desember 2021.
Agus pun menunjukan peta – peta kerusakan alam melalui secara visual di hadapan jajaran Humas Indonesia Power PLTU II Labuan dan para anggota Komisi III DPRD Pandeglang.
Picu Banjir
Tanah timbul yang terjadi akibat sedimentasi Muara Cibama, lanjutnya, saat ini sudah mencapai 12 hektar. Sementara, kondisi abrasi pantai di Pulau Popole juga sudah cukup menghawatirkan.
“Dari pencermatan kami, kejadian itu dipicu oleh bangunan Jetty yang menjorok ke laut, sehingga telah terjadi perubahan arus gelombang laut, yang mengakibatkan abrasi pantai dan sedimentasi muara,” jelasnya.
Bukan hanya itu saja lanjut dia, peristiwa itu banyak dikeluhkan oleh masyarakat nelayan, karena sesuai hasil investigasinya di lapangan, banyak nelayan yang mengeluh bahkan ada juga nelayan yang sudah beralih profesi.
“Maka kami minta pihak PLTU II Labuan bertanggungjawab. Jangan hanya sebatas mengalihkan tanggungjawab itu ke pihak pemerintah dalam hal ini Pemprov Banten,” tegasnya.
Di tempat yang sama, salah seorang warga dari Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Tatang menuturkan, bahwa akibat telah terjadinya sedimentasi Muara Cibama, wilayahnya kerap dilanda bencana banjir ketika terjadi hujan, lantaran air dari muara itu meluap hingga permukiman warga.
“Dulu juga memang banjir itu ada, tapi tidak separah sekarang ini semenjak berdirinya perusahaan pembangkit listrik itu. Maaka kami harap ada tanggungjawab dari PLTU dalam menangani hal ini,” harapnya.
Rumuskan Solusi
Sementara, salah seorang pejabat dari Humas Indonesia Power PLTU II Labuan, Doni mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang.
Namun, kata dia, pihaknya diarahkan ke DPUPR Provinsi Banten. Kemudian pihaknya pun juga berkoordinasi dengan DPUPR Banten untuk merumuskan solusi menanggulangi sedimentasi tersebut.
“Akan tetapi, upaya yang kami lakukan sampai sekarang ini belum terealisasi,” imbuhnya.
Sekretaris Komisi III DPRD Pandeglang, Ade Muamar berharap ada solusi dari audiensi terkait persoalan yang disampaikan AMSIP mengenai dampak lingkungan PLTU II Labuan.
Menurutnya, keberadaan PLTU memang ada dampak positif juga, namun jangan sampai abai juga terhadap kondisi lingkungan. Artinya, kejadian yang membuat kindisi lingkungan tidak baik, harus segera disikapi secara serius.
“Kami hanya menfasilitasi saja antara aktivis AMSIP dengan PLTU II Labuan. Nah kaitan dengan persoalan ini, kami harap pihak PLTU segera mencari solusinya supaya tidak ada pihak – pihak yang merasa dirugikan,” tandasnya.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
