Serang – Buruh Banten tengah berseteru dengan Gubernur Banten Wahidin Halim alias WH. Penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang menjadi penyebabnya.
Buruh yang sakit hati dengan ucapan WH yang menyatakan agar pengusaha mengganti dengan pekerja yang mau digaji dengan 2,5 juta hingga Rp4 juta, menggelar aksi unjuk rasa hingga menduduki ruang kerja Gubernur Banten, Rabu, 22 Desember 2021.
Aksi buruh membuat suami dari Niniek Nuraini ini murka. Melalui kuasa hukumnya, Asep Abdullah Busro, WH melaporkan buruh yang menduduki ruang kerja gubernur ke Polda Banten, Jumat, 24 Desember 2021.
Tak tanggung-tanggung, ada empat pasal yang dipersangkakan Wahidin Halim kepada Buruh, yakni Pasal 207 KUHP tentang pidana penghinaan terhadap terhadap penguasa yang sah, kemudian tentang perusakan Pasal 170 KUHP, Pasal 160 KUHP dan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik dalam UU ITE.
Mahasiswa Turun
Saat perseteruan buruh dan gubernur tengah berlangsung, giliran mahasiswa di Banten yang tergabung Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Serang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Banten KP3B Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat, 24 Desember 2021.
Dalam aksi tersebut mahasiswa menilai di masa akhir kepemimpinannya, WH-Andika gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur dan wakil gubernur. Hal itu dilihat dari sektor pendidikan, kesehatan, insfrastruktur dan ekonomi yang saat ini jauh dari keinginan masyarakat Banten.
“WH-Andika gagal memimpin salah satunya bisa dilihat dari sektor pengangguran yang sangat tinggi di Banten dari 2017 hingga saat ini tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten selalu meningkat ini disebabkan berbagai faktor mulai dari kurangnya lapangan pekerjaan, masalah ketenagakerjaan seperti banyaknya tenaga kerja asing,” ujar Misbah Koordinator Kumala PW Serang saat orasi di depan kantor gubernur Banten.
Menurut Misbah, tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten yang tidak berjalan secara semestinya. Pasalnya pada 2021 sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Banten yang terlibat dalam kasus korupsi.
“Seperti korupsi pengadaan lahan Samsat Malingping, pengadaan masker, dan Hibah Ponpes Ini menjadi perhatian masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu menurut, Kole, salah satu masa aksi mengatakan, indikator kegagalan WH-Andika bisa dilihat dari sektor pelayanan publik, sektor kesehatan yang tidak memihak masyarakat kecil.
“Bisa kita lihat contohnya di RSUD Malingping yang fasilitasnya masih kurang, masyarakat sering kali dirujuk ke rumah sakit Ajidarmo Rangkasbitung, ini membuktikan bahwa tidak adanya perhatian dari pemerintah provinsi Banten,” katanya.
Kole juga mendesak WH-Andhika untuk segera menuntaskan pengangguran yang ada di Provinsi Banten dan ciptakan lapangan pekerjaan.
“Kami juga mendesak untuk segera mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan Banten Selatan dan maksimalkan perawatan jalan,” tegasnya.
Pantauan wartawan BantenHits.com, Mahyadi di lokasi aksi, demonstrasi mahasiswa yang berjalan damai tersebut nyaris bentrok dengan aparat kepolisian saat mereka hendak melakukan pembakaran ban.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
