Serang – Buruh yang sakit hati dengan ucapan Gubernur Banten Wahidin Halim alias WH yang meminta agar pengusaha mengganti pekerja yang mau digaji dengan 2,5 juta hingga Rp 4 juta, menggelar aksi unjuk rasa hingga menduduki ruang kerja Gubernur Banten, Rabu, 22 Desember 2021.
Namun, aksi buruh ini membuat suami dari Niniek Nuraini ini murka. Melalui kuasa hukumnya, Asep Abdullah Busro, WH melaporkan buruh yang menduduki ruang kerja gubernur ke Polda Banten, Jumat, 24 Desember 2021.
Tak tanggung-tanggung, ada empat pasal yang dipersangkakan Wahidin Halim kepada Buruh, yakni Pasal 207 KUHP tentang pidana penghinaan terhadap terhadap penguasa yang sah, kemudian tentang perusakan Pasal 170 KUHP, Pasal 160 KUHP dan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik dalam UU ITE.
Polda Banten pun disebut secara marathon sejak Sabtu-Minggu, 25-26 Desember melakukan penjemputan dan pemeriksaan terhadap sejumlah buruh yang terlibat dalam aksi pendudukan kantor gubernur.
Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Ahmad Supriadi menyebut, sudah tiga buruh yang diperiksa Polda Banten.
KSPSI pun tak tinggal diam. Mereka langsung melakukan pendampingan hukum, baik terhadap buruh yang menjalani pemeriksaan, maupun terhadap keluarga buruh.
“Tiga orang yang dipanggil, sudah didampingi advokat. Masih di dalam,” kata Supriadi, Minggu, 26 Desember 2021.
Dijanjikan Audiensi
Supriadi mengungkapkan, selain kecewa dengan pernyataan gubernur yang meminta perusahaan mengganti pekerja yang mau digaji Rp 2,5 – 4 juta, para buruh nekat menduduki ruang kerja Gubernur karena kesal jadi korban PHP alias pemberi harapan palsu.
Saat unjuk rasa berlangsung, kata Supriadi, buruh sempat diminta mengirimkan perwakilan sebanyak 50 orang untuk audiensi. Namun, hingga menjelang petang para perwakilan belum juga mendapatkan kepastian.
“Iya kecewa dengan ucapan asal bunyi Gubernur. Sebelum kejadian, diminta 50 orang audiensi. Tapi itu juga tidak tahu dengan siapa, di mana tempatnya, dan kapan waktunya. Perwakilan seolah-olah digantung begitu saja,” terangnya.
WH Tak Berjiwa Pemimpin
Kritik keras dilontarkan aktivis buruh kepada Gubernur Banten Wahidin Halim alias WH setelah melaporkan buruh yang menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga berujung pendudukan ruang kerja gubernur ke Polda Banten.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Puji Santoso, mentalitas WH, dapat terlihat jelas dan terukur tidak berjiwa pemimpin.
Sebab, belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat buruh, justru WH malah ingin memenjarakan buruh pasca-aksi, Rabu 22 Desember 2021.
“Kalau benar aksi buruh kemarin sampai dibuat laporan polisinya, maka WH tidak memiliki jiwa kepemimpinan,” kata Puji kepada awak media, 25 Desember 2021.
Puji mempertanyakan, dasar laporan tersebut sehingga jangan sampai ada kesan pengacara hanya membuat laporan untuk menyenangkan pimpinan semata, tapi tidak ada dasar yang kuat bahkan menghilangkan sisi kemanusiaan.
“Jangan sampai laporan ini hanya untuk membuat senang bos saja, tapi tidak memperhatikan sisi kemanusiaan terhadap buruh,” ungkapnya.
Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Polda Banten terkait pemanggilan terhadap buruh yang terlibat aksi pendudukan ruang kerja gubernur.
Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga mengaku belum mendapatkan informasi terkait penangkapan buruh. Shinto meminta wartawan memberikan kesempatan kepada penyidik untuk bekerja.
“Kami belum dapat konfirmasi dari penyidik. Kita beri ruang kepada penyidik untuk bekerja dulu ya,” ungkap Shinto saat dikonfirmasi, Sabtu malam, 25 Desember 2021.
Editor: Darussalam Jagad Syahdana
